Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2014 (Video)

Ahok.Org – Kemajuan pembangunan di ibu kota terus meningkat dan itu tidak hanya dari segi fisik saja. Tapi, juga dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM yang didasarkan pada usia harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup warga ibu kota itu mengalami peningkatan. Begitu juga Indikator Ekonomi (IE) dan Indikator Sosial (IS) selama tahun 2014 mengalami pertumbuhan cukup signifikan.

“Kinerja pembangunan manusia di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dengan meningkatnya IPM dari 78,33 pada tahun 2012 naik menjadi 78,59 pada tahun 2013 atau lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional yakni sebesar 73,81,” ujar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2014 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (6/4).

Ahok menyebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DKI Jakarta juga mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2014 PDRB di DKI mencapai Rp 1.761,41 triliun atau terjadi peningkatan sebesar Rp 214,37 triliun (naik 13,86 persen) dibanding PDRB tahun 2013 yang hanya Rp 1.547,04 triliun.

“PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai Rp 174,82 juta atau meningkat 12,66 persen dibanding tahun 2013 yakni sebesar Rp 155,17 juta,” paparnya.

Namun, lanjut Basuki, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sedikit lebih lambat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,11 persen. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi itu diduga disebabkan oleh imbas perekonomian global yang masih dalam proses pemulihan. Dampaknya, ekspor produk Jakarta mengalami perlambatan, bahkan mengalami penurunan.

“Tingkat inflasi di Jakarta selama tahun 2014 sebesar 8,95 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2013 yakni 8 persen. Kenaikan inflasi disebabkan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak kenaikan harga barang dan jasa. Pemerintah juga menaikkan tarif dasar listrik yang mendorong terjadinya kenaikan harga pada seluruh sektor ekonomi,” tandasnya. [Beritajakarta.com]

–

Penjelasan Ahok Soal Meningkatnya Angka Kemiskinan DKI Tahun 2014

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyampaikan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota pada 2014 lalu meningkat 4,09 persen dibanding tahun 2013. Hingga September 2014 tercatat sebesar 412.790 orang miskin dari total penduduk, sementara 2013 lalu sebesar 371.700.

Mengapa ini bisa terjadi?

“Jadi begini, kita nih pakai standar kemiskinannya (memakai) 2.500 kalori atau kalau dihitung kira-kira Rp 450-470 ribu. Ternyata ada kenaikan minyak BBM dan makanan pokok segala macam inflasi (jadi) naik lagi Rp 25 ribu nih dan langsung orang loncat ke 4 persen,” ujar Ahok usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan memperkirakan angka kemiskinan di 2015 akan terus meningkat hingga menyentuh 20 persen. Musababnya, tahun ini DKI tidak lagi menggunakan standar 2.500 kalori tetapi angka kebutuhan hidup layak (KHL).

“Sebetulnya nanti tahun 2015 ini angka kemiskinan akan lebih tinggi karena DKI akan menggunakan bukan 2.500 kalori, tapi kebutuhan hidup layak. (Angka) Kebutuhan hidup cukup, kira-kira Rp 2,4 juta,” sambungnya.

Dia memperkirakan ada sekitar 2 juta orang yang memiliki penghasilan di bawah Rp 2,4 juta setiap bulannya. Ahok pun menyebut program pasar rakyat, rumah susun (rusun) dan bantuan kartu jakarta pintar (KJP) serta kartu Jakarta sehat (KJS) diprioritaskan untuk meringankan beban hidup mereka.

“Kenapa ada RSUD di tiap kecamatan supaya tiap orang yang penghasilan pas-pasan kalau keluarganya sakit nggak habis uang buat transport, jadi dia bisa masak di rumah. Kita sudah dapat datanya dari BPS, dapat datanya persis rumah tangga mana yang penghasilannya lebih dari Rp 2,4 juta,” terang Ahok.

“Ini akan kita sasar untuk kita perbaiki di anggaran 2015 ini,” pungkasnya. [Detikcom]

–

–

KJP Cair Rp 670 M, Rehab Total 40 Gedung Sekolah

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan sudah mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak total Rp 670 miliar. Dia juga melaporkan sudah merehabilitasi total 40 gedung sekolah.

Ahok dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI tentang penggunaan APBD 2014 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015) menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dilaksanakan beberapa program yaitu:

• Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Pada program ini telah dilaksanakan penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), untuk sekolah negeri kepada lebih dari satu juta peserta didik dengan besaran per peserta didik per bulan untuk :

* Tingkat SD sebesar Rp 60.000

* Tingkat SMP sebesar Rp 110.000

* Tingkat SMA sebesar Rp 400.000

* Tingkat SMK sebesar antara Rp 400.000 – Rp 600.000

“Selain itu telah dilaksanakan pula penerbitan dan pendistribusian Kartu Jakarta Pintar kepada 573.089 peserta didik dengan total anggaran Rp 670,71 miliar,” imbuh Ahok.

Pada Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan telah dilaksanakan rehabilitasi total gedung sekolah yang terdiri dari 33 SDN, 6 SMPN dan 1 SMAN. Selain itu telah dilaksanakan pula pembangunan sekolah SD dan SMP di Rusun Marunda.

“Pada Program Peningkatan Mutu Pendidikan telah dilaksanakan kegiatan Lomba Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Hafizul Quran, Saritilawah dan Marawis Pelajar, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, serta Olimpiade Olahraga Siswa SD tingkat Provinsi,” jelas dia. [Detikcom]

–

Program Antisipasi Banjir Selama 2014

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan segala program antisipasi banjir yang diklaimnya telah dilaksanakan Pemprov DKI selama tahun 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Basuki saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015).

“Pada program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir telah dilaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya pengembangan situ, waduk, embung dan kanal,” kata Basuki.

Kegiatan-kegiatan itu meliputi pembebasan lahan di Waduk Kampung Rambutan, Waduk Kampung Rambutan 1, Sunter Hulu, Kanal Banjir Timur, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, dan Kali Ciliwung dengan luas total 71.113 hektare.

Selain itu, menurut dia, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.

Kemudian antisipasi banjir juga dilakukan dengan pengembangan sistem drainase. Program ini dilakukan dengan pengerukan dan normalisasi sungai dan saluran dengan kegiatan pengerukan melalui program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI) seluas 5.686 meter persegi.

Sementara untuk pengerjaan normalisasi sungai dan saluran dilaksanakan di Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, dan Kali Ciliwung 2. Total luasnya mencapai 56.288 meter persegi.

“Telah dilaksanakan juga pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur drainase pada 203 lokasi,” kata Ahok, sapaan Basuki. [Kompas.com]

–

Rendahnya Serapan Anggaran karena DKI Melakukan Efisiensi

Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengakui serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 tergolong rendah. Penyerapan anggaran 2014, khususnya belanja daerah, hanya dapat terealisasikan sebesar Rp 37,76 triliun atau sebesar 59,32 persen dari total Rp 63,65 triliun.

“Rendahnya serapan anggaran ini karena Pemprov DKI melakukan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi, seperti pembebasan lahan yang disebabkan karena ketidaksesuaian harga yang diminta pemilik tanah dan bangunan dengan ketentuan yang berlaku,” kata Basuki, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2015).

Selain serapan belanja daerah yang kecil, lanjut Basuki, realisasi pengeluaran pembiayaan juga tidak mencapai target. Pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 4,12 triliun atau 44,52 persen dari target pembiayaan sebesar Rp 9,25 triliun.

Pengeluaran pembiayaan itu diberikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada 11 BUMD DKI.

Yakni Bank DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PD PAL Jaya, PD Pasar Jaya, PT MRT Jakarta, PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), PT Food Station Tjipinang, PD PAM Jaya, dan PD Dharma Jaya.

Pengeluaran pembiayaan juga dilakukan untuk pembayaran pokok utang. [Kompas.com]