Pemprov DKI Buka Seleksi Pejabat Eselon II

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melakukan seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan. Selain melelang jabatan pimpinan tinggi madya (Eselon I B) atau Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang telah lama kosong, Pemprov DKI juga melakukan seleksi pejabat eselon II.

“Pendaftaran dibuka secara online mulai 8 Mei 2015 melalui websitejakgov.jakarta. co.id,” ujar Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, di Balaikota, Kamis (7/5).

“Kita akan seleksi 30 orang untuk stok.‎ Mereka nanti akan dijadikan stok manakala ada pejabat Eselon II yang kosong karena suatu hal,” sambungnya.

Dikatakan Saefullah, ke-30 PNS DKI yang diseleksi untuk stok pejabat Eselon II tersebut nantinya langsung dipilih Gubernur DKI. Seluruh pejabat Eselon III, diperbolehkan melamar dan mengikuti tes ini jika memenuhi persyaratan.

‎”Nanti Pak Gubernur akan ambil dari gudang itu. Ini untuk kalangan PNS DKI, bukan Indonesia. Seluruh pejabat Eselon III dapat melamar kalau memenuhi syarat,” jelasnya.

PNS DKI yang ingin mengikuti seleksi terbuka lelang jabatan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain, berusia 57 tahun, pendidikan paling rendah Strata 2 (S2) jurusan Teknik Arsitektur atau Perencanaan Wilayah Kota, memiliki pengalaman kerja di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup minimal tiga tahun.

‎”Paling rendah menduduki pangkat atau golongan Pembina Utama Muda (IV/C), sedang atau pernah menduduki jabatan Eselon II A,” jelasnya.

Ia menjelaskan, proses seleksi terbuka jabatan Deputi Gubernur dan pejabat eselon II tersebut akan dilakukan dengan lima tahapan yang dimulai dari Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi dan Tes Integritas Rekam Jejak, Tes Kepemimpinan dan Independensi, Tes Kesehatan, dan wawancara dengan Gubernur. ‎”‎Bulan Juni tanggal 15 sudah didapatkan hasil seleksi terbuka ini. Nanti juga akan ada paparan lagi,” ungkapnya.

Saefullah menambahkan, panitia seleksi ini terdiri dari sembilan orang, di mana empat orang berasal dari Pemprov DKI dan lima orang dari akademis atau profesional. “Selaku Ketua Panitia Seleksi, saya tegaskan tidak akan ada pungutan biaya dalam bentuk apapun,” tandasnya. [Beritajakarta]

–

BTP Soal Kinerja Kepala Dinas Koperasi UKM DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak puas dengan kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Joko Kundaryo.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, Joko gagal atau lambat merealisasikan berbagai rencana program unggulan Dinas KUMKMP, terutama dalam hal penataan serta pendataan pedagang kaki lima (PKL).

“Sebenarnya yang enggak mau kerja itu Dinas Koperasi dan UMKM. Ini mungkin salah satu (pejabat) yang akan kami ganti,” kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (7/5/2015).

Bahkan, lanjut dia, tak menutup kemungkinan ia akan menempatkan perempuan untuk menjabat posisi itu. Basuki mengaku puas dengan kinerja dua perempuan pejabat di DKI, yakni Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Ediningtyas dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji.

Bahkan, lanjut Basuki, Ika sebelumnya bukan merupakan pegawai internal Dinas Perumahan DKI, melainkan pegawai Dinas Sosial DKI. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, database pendataan PKL seharusnya terintegrasi dengan Smart City. Namun, Dinas Koperasi dan UMKM DKI  meminta tenggang waktu hingga Juni, padahal sudah diminta sejak tahun 2014.

“Lurah camat sudah punya data PKL. Kami ingin (terintegrasi dengan) smart city, Dinas UMKM bilang kasih waktu sampai Juni tapi kan saya sudah minta tahun lalu. Saya pikir Kepala Dinas UMKM ini ganti ibu-ibu saja, ditarik dari orang (Dinas) Sosial lagi biar kenceng kerjanya,” kata Basuki.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengisyaratkan Joko Kundaryo bakal dipecat dari jabatannya. Senada dengan Basuki, Saefullah mengatakan Joko gagal merealisasikan beberapa program unggulan. “Kalau Pak Gubernur yang ngomong, biasanya benar. Tunggu saja,” kata Saefullah. [Kompas.com]