Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama menginginkan kompetisi open data yang memanfaatkan data Pemprov Jakarta memunculkan aplikasi riil yang dapat berguna bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Basuki saat menerima Panitia Hackathon Jakarta 2015 (HackJak 2015) di ruang TPUT Balaikota Jakarta, Senin (11/5).
Panitia Hackathon akan melibatkan 7 SKPD dan 1 BPKD dengan fokus kepada Dinas Pariwisata dan Kesehatan guna melihat Jakarta dari kacamata yang baru. Para peserta (mahasiswa/akademisi) didorong untuk mengumpulkan data agar lebih user-friendy yang bisa dikonsumsi masyarakat lebih luas. Proses inkubasi Hackathon diharapkan agar dapat melahirkan success story dari kompetisi ini sendiri, menciptakan aplikasi berkelanjutan untuk publik. Inkubasi juga dibuat untuk menciptakan ekosistem open data yang bisa menjadi basis untuk mewujudkan Jakarta pintar.
Terkait kompetisi ini, Gubernur menyadari betapa pentingnya teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seraya mencontohkan pendataan PKL Kuliner dapat mendorong perkembangan ekonomi dengan mendeteksi PKL-PKL yang menggunakan fasilitas pemprov sebagai inkubator. Dengan pendataan ini, sektor kuliner di Jakarta dapat berkembang pesat karena tempat usaha yang terjangkau bisa ditargetkan untuk kategori pedagang yang paling membutuhkan.
Dengan begitu diharapkan sistem Jakarta yang berintegrasi dapat memicu perkembangan sektor pariwisata. Sebagai contoh, aplikasi Smart City yang bisa mengidentifikasi tempat rekreasi di Jakarta memudahkan turis untuk mengunjungi tempat wisata sehingga mendorong perkembangan sektor pariwisata. Aplikasi yang dihasilkan dari HackJak harus sampai pada tahap pemakaian oleh masyarakat Jakarta.
Diharapkan aplikasi yang dihasilkan dengan kerja sama bersama Pemprov, perlu ada perjanjian agar pengembang program mau mengelola program secara berkesinambungan. Aplikasi harus menarik partisipasi publik secara masif dengan cara menciptakan aplikasi yang bersahabat dengan pemakai. [Anne/Sak – Not110515]
Pak Gubernur Basuki ,,Bapak Presiden Jokowi Yth dan Kapolri Jend B Haiti Yth:
Bapak Presiden Yth: Bapak selalu mengajarkan tentang KEJUJURAN ,apakah kiranya kami diperkenakan untuk menyampaikan pemikiran yg ada dibenak kami seperti ini dengan JUJUR.
Contoh Kasus Prostitusi Mucikari RA atas artis yg berinisial AA
“Analisa Kerugian Negara dalam Tanda Kutip:”
Data Asumsi
a.1 Hari katanya bisa mendapat tamu 3 orang ,asumsi konservatif 1 tamu (1 x)
b.Jumlah Artis yg dipegang Mucikari RA 200
Berapa jumlah Pajak yg harus dibayar dengan analisa sederhana dan sangat konservatif:
a. Asumsi 1 tahun 50 x pelayanan per orang
b. Jumlah Artis 200
c. Asumsi tarif 20 juta per pelayanan (Informasi yg beredar mulai dari +- 20 juta sd 250 jt per pelayanan
d. Pajak yg harus dibayar per orang (asumsi PTKP tidak diperhitungkan karena tidak signifikan)
1.Pendapatan per orang per tahun :.(50 x 20 jt ) = 1Milyard
2.Pajak
*. 5 % pajak sd 50 jt = 5 % x 50 jt = = 2,5 jt
*.15 % pajak diatas 50 jt sd 250 jt = 15 % x 200 jt = 30 jt
*25 % Pajak diatas 250 jt sd 500 jt =25 % x 250 jt = 62,5 jt
*35 % Pajak diatas 500 jt = 35 % x( 1 milyard -500 jt) = 175 jt
——————————————————————————————-
TOTAL = 270 JT Per orang
KESIMPULAN KERUGIAN NEGARA dari pajak (analisa yg sangat konservatif)
1.(270 JT X 200 ARTIS) = 54 MILYARD RUPIAH per tahun
2.Kalau dilihat dari pelanggarannya bisa dikenakan
a.Pasal2 dalam KUHP baik artis maupun Mucikarinya
b.UU TPPU
c.Penggelapan Pajak (Masalahnya kalau mereka diminta buat SPT mau ditulis apa bidang usahanya ??? “Kan tidak mungkin ditulis pelayanan jasa terhadap Burung Kakak Tua jambul kuning?”
Sehingga Ditjen Pajak kedepannya harus sangat amat pro aktif dalam menghimpun Pajak agar mungkin Ratio Penerimaan Pajak bisa mencapai 20 % dari PDB
Apabaila ada pelanggaran seperti ini tidak hanya Polisi yang bergerak tapi Ditjen Pajak juga harus pro aktif
3.
Mass media sekarang banyak yg baik disengaja maupun tidak ,sepertinya disatu sisi Memberitakan Artis pamer kekayaan dan dilain sisi memberitakan kemiskinan Mulai dari kakek kakek,nenek nenek anak kecil dll,hal ini harus ditelusuri oleh Pemerintah dengan seksama ,jangan sampai ada usaha usaha pembusukan kepada Pemerintah
Pemerintah harus menjalankan Niatnya Presiden Jokowi (tujuan nya) tapi adalah baik kiranya menggunakan cara cara Pak Harto dalam penerapannya ,terlepas dari Pro dan Kontra dengan cara yg lebih represif terkendali dengan Niat Baik dimaksud.
4.
Kehidupan glamor yang tidak jelas asal usulnya pendapatannya apalagi melawan Hukum adalah hal yg sangat buruk yg bisa ditiru oleh Generasi Muda yg menganggapnya itu yg hebat yg seperti begitu,sehingga generasi muda pada akhirnya akan tersesat ke jalan yg sama .
5.
Kehidupan seperti itu pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan dunia gemerlap (ajep ajep ) ,Minuman Keras,Rokok dan Narkoba pada umumnya .
6.
Apabila Negara serius akan menangani hal kejadian diatas maka alangkah baiknya kalau diungkap dan diexpose semua ke public siapa saja yg terlibat ,sehingga akan memperoleh efek deterrence bagi semua pihak yg terlibat.
Sehingga penyelesaiannya akan tuntas dan final.
Termasuk apabila ada Oknum2 DPR atau DPRD SERTA POLITIKUS yg terlibat ,apalagi yg selama ini selalu menghambat jalannya Pemerintah.
SIKAT BERSIH JANGAN TANGGUNG TANGGUNG
Perubahan harus dilakukan secara comprehensive, cepat dan radikal tapi terencana dengan baik, sekali genderang perang sudah ditabur ,Pemerintah jangan pernah mundur.
Serahkan ke Dinas Pajak yg memang bidangnya…
Capeee juga jadi gubernur kalau anak buah ga menjalankan perintah…