Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, meminta warga berperan aktif dalam mengawasi wajib pajak (WP) di ibu kota melalui aplikasi smart city. Keaktifan masyarakat dalam mengawasi wajib pajak akan diberi penghargaan atau reward.
Kepala UPT Pengurangan Keberatan dan Banding Pajak Dinas Pelayanan Pajak DKI, Arief Susilo, meyakini langkah Ahok itu dapat mengontrol pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. “Karena ada reward yang menjadi kunci untuk mendorong masyarakat ikut berperan aktif. Karena kalau tanpa reward, orang bakal malas melapor,” kata Arief, Sabtu (16/5/2015).
Warga, lanjut dia, dapat mengawasi apakah pajak restoran maupun hiburan yang telah dibayarkan benar-benar disetor oleh WP kepada Pemprov DKI. Ia menjelaskan, warga cukup mengirim nomor bon pembayaran, nilai dan tanggal transaksi dari restoran melalui pesan singkat ke program aplikasi smart city.
Aplikasi tersebut, lanjut dia, langsung terintegrasi dengan database Dina Pelayanan Pajak DKI. Kemudian nomor bon pembayaran restoran yang dikirim akan divalidasi dalam bentuk barcode. Jika nomor bon transaksi restoran tidak ada di database DPP DKI, wajib pajak tersebut dianggap tidak menyetorkan pajak kepada DKI.
“Para WP ini akan dikenakan sanksi administratif mulai dari pengenaan bunga dua persen, teguran sampai pencabutan izin usaha,” kata Arief.
Warga yang aktif melaporkan pajak yang dibayarkan, nantinya akan diberi insentif yang diperoleh dari upah pungut pajak. Ia optimis, melalui cara ini, pendapatan daerah dari sektor pajak dapat lebih optimal dan mendorong seluruh warga menjadi taat pajak. [Kompas.com]
*Catatan: aplikasi terkait sistem pajak dan intensifnya sedang dalam pengembangan
Seharusnya tidak ada denda.Denda 2% dr apa?Juga aeharusnya tidak ada teguran.Masa maling hanya ditegur?Sepertinya kepala pajak dki sengaja membuat peluang permainan lama bisa tetap berjalan?Seharusnya langsung denda 5x pembayaran pajak selama 5 tahun kebelakang.Kemudian langsung cabut ijin nya.Omong kosong saja kepala pajak dki bila hanya denda 2% dan hanya ditegur.
Betul sekali! Mengapa PakGub ini hanya bicara galak mau memecat setiap kali, mana engga dipecat juga. Bagian dinas ini harus dirombak habis karena ini peninggalan koruptor terbesar pemprov dki Iwan Setiawan yang harus dihukum seumur hidup karena udah menjadi kaya raya makan pajak yang adalah uang rakyat.Bagaimana sekarang dengan Arief Susilo? Sampai kapan mau memertahankan koruptor2 die birokrasi dki ini PakGub?? Kapan di get out semua koruptor ini??
Peraturannya memang begitu. Pajak yang tidak disetor tepat waktu akan dikenakan 2% per bulan. Eskalasi selanjutnya berbentuk teguran sampai ke pemeriksaan pajak yang bisa berlanjut sampai ke pengadilan jika ditemukan penyimpangan.
Mari kita dukung program pemda DKI sembari tetap berada di koridor hukum dan peraturan yang ada.
Pak Gubernur Yth:
Numpang curhat ke Presiden Jokowi Yth:
Membaca berita di Merdeka online tgl 12 mei 2015
Berjudul
Beredar daftar Menteri Jokowi yang di reshuflle,ini selengkapnya :
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno digantikan Luhut B Panjaitan
Seskab Andi Wijayanto digantikan Yuddy Chrisnandi
Mensegneg Praktino menjadi MenpanRB
Menteri BUMN Rini Sumarno digantikan Emirsyah Satar
Menteri ESDM Sudirman Said digantikan Nazarudin Kiemas
Menpora Imam Nachrowi digantikan Budiman Sujatmiko
Mendikbud Anis Baswedan digantikan Prof Komarudin Hidayat
Menteri Susi pujiastuti digantikan Rohmin Dahuri
Menko Perekonomian Sofyan Jalil digantikan Darmin Nasution
Jaksa Agung Prasetyo digantikan oleh Prof Gayus Lumbun
Komentar kami :
I.
Yang sepertinya tepat dan akan membawa perubahan lebih baik:
1.Menkopolhukam : Luhut P
2.Menseskab : Yuddy C
II.
1.
Men Pan : Pratikno , hasilnya kemungkinan sami mawon,Beliau Akademisi dan teoritis ,tempat posisi yg tepat sebenarnya Staf Khusus Presiden ,dia bukan orang yg pengalaman dan paham mereformasi Birokrasi(Diperlukan Yg Profesional orang lapangan /Prtoblem Solver ,model moedel BTP atau Tanri Abeng )
2.
Men BUMN diganti Ermisyah Satar :
Kemungkinan akan lebih cepat reformasi
Masalahnya : Kemana Kiblat beliau ?????
Apakah Rohnya sama dengan Pemerintah ?
Apakah dia Professional murni?
BUMN adalah kunci pergerakan Ekonomi Negara yg mempunyai pengaruh besar
Jangan sampai akan menjadi sumber Energi Presiden yg baru di Tahun 2019 ????
Kalau Rohnya beda maka seburuk buruknya Ibu Rini masih lebih bagus beliau
Hati hati !Karena intelijen Polhukam Pemerintah sekarang sepertinya sangat lemah.
3.
Menteri ESDM apabila diganti ,maka sepertinya lumayan keliru
4.
Menpora diganti : B Sudjatmiko ,sepertinya tidak akan lebih baik ,alasannya :
Sepertinya:
* Budiman adalah Politikus Murni bukan a Problem Solver
*Apa hasil kerja nyata beliau sebagai problem solver?
*Apakah keberanian beliau mereformasi PSSI masih sama dengan keberanian beliau pada waktu masa perjuangannya ???
*Sepertinya dukungan militansi Menpora yg sekarang dari akar rumput lebih besar dari dukungan ke B Sudjatmiko
Perlu pertimbangan matang dan mendalam ?
5.
Mendikbud diganti Pro Komarudin Hidayat
Kami melihat kemungkinan sama saja
Sama sama akademisi ,sama sama teoritis
Mendikbud sekarang membutuhkan orang lapangan yg paham masalahnya dan sanggup menjadi problem solver
a.
Mampu dan punya nyali Reformasi birokrasi -dirjen 2 dll dan merampingkan birokrasi
b.
Mampu dan punya nyali mengontrol penggunaan APBD pendidikan dari Korupsi
c.
Mampu meningkatkan kejujuran di Pendidikan
d.
Mampu menciptakan anak didik yg siap pakai
e.
Yg paling penting adalah : Mampu dengan cepat merealisasikan KIP sampai ke tingkat dasar diseluruh Indonesia
Mungkin Putranya Pak Habibie akan lebih Pas ,karena wawasannya juga Internasional dan beli 1 dapat 2 (Kan juga dapat Pak Habibienya )
6.
Kalau Menteri Susi diganti : Blunder terbesar dalam reshuffle kabinet
7.
Kemungkinan besar apabila Menko Perekonomian diganti Darmin Nasution ,tidak akan lebih baik ,paling tidak sama .
Karena Pak Darmin orang Birokrat murni dan orang Keuangan sedangkan Menko juga harus paham ,bisnis,perdagangan dalam scope Sektor Riil dan Ekonomi
Mungkin Pak Tanri Abeng akan kebih cocok atau sekelasnya : Misal Pak Rusdi Kirana atau Datuk Tahir
8.
Jaksa Agung diganti Prof G Lumbun
Kemungkinan Sama atau lebih buruk
Prof Lumbun sepertinya lebih cocok jadi Dosen atau Akademisi atau staff ahli
Beliau sepertinya bukan Type Problem Solver
Pertanyaannya :
a.pakah orientasinya hasil ? /problem solver
b.Seberapa besar nyalinya ? berani menyelesaikan Obor Rakyat ? Century ,Hambalang ?
c.Dapat dukungan Internal ? bisa bersinergi dengan Internal ?
Diperlukan seperti ; Baharudin Lopa
KESIMPULAN :
Ke 1.
Saran u Presiden
Menteri dipilih harus memiliki 3 kriteria
“BBm + Rohnya ”
Bersih : Dicheck lewat PPATK
Berani : Di Test sejarahnya
Di test Kasus , misal :
Anda berani reformasi Birokrasi mulai dari tingkatan Dirjen sd/…..? Berapa lama ?
Di test berani bereskan Obor Rakyat ?
Mumpuni : Artinya Know How
Artinya beliau tahu harus bagaimana
(Cerdik bukan pintar alias lihai bukan licik),Orang seperti ini akan orientasi Hasil
Ditest :
Misal :Pendidikan carut marut dan banyak
Korupsi .anda sanggup membereskan ?
a.Yg anda tahu masalahnya apa saja ?
b.Bagaimana anda mau menyelesaikannya ?
c.Anda berani melawan hambatannya ?
d.Berapa lama ?
e.Konsekuensinya kalau anda dianggap tidak mencapai target ,apa sanksinya yg anda siap terima ?
Dari hasil jawabannya bisa Presiden tahu apa benar beliau Professional.
ROHNYA TIDAK KALAH PENTINGNYA
jangan sampai Rohnya ke Pemerintahan sebelumnya atau Pihak lainnya selian Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri
Karena akibatnya : Memupuk kekuatan untuk menggagalkan Pak Presiden di Pemilu 2019
KE 2.
Hati hati mengangkat Menteri yg backgroundnya Akademisi atau Partai ,apabila tidak memiliki tRACK RECORD HASIL KERJA NYATA yg scopenya nasional ,nanti rata rata teori semua yg dikeluarkan atau tausyiah atau excuses oriented
Terlepas dari Pro Kontra cari yg seperti (tinggal lihat yg rohnya ke pemerintah)
Seperti Pak Jokowi ,Pak Basuki Tp,Ibu Risma ,Ridwan Kamil ,Dahlan Iskan ,Hoegeng ,Baharudin Lopa ,M Yusuf ,dll
KE 3.
Kalau Pak Presiden dari awal sudah tidak Sreg jangan diangkat ,berdasarkan pengalaman 99 % pasti jadi masalah ,paling tidak menghabiskan waktu dan pikiran
KE 4.
Sudah pengalaman mengangkat menteri jadi Sekrang harus lebih tegas dan yakin betul baru angkat ,harus ada track record yg jelas dan Roh yg jelas
Ke 5.
Yg tidak atau kurang maksimal Menteri2 Sekarang
a.Menseskab
b,Mensesneg
Sebaiknya ke 2 Menteri tsb berlatar belakang Kepolisian dan Militer
c,Mendikbud ini krusial menentukan keberhasilan KIP
d.Menkes ini krusial menentukan KIS
e.Mendagri yg nyata nyata sudah menyatakan bukan bidangnya
f.Menko Polhukam
g.Kalau men Perempuan bukannya Menterinya tidak kompeten tapi kementerian tersebut sebetulnya tidak diperlukan,lebih diperlukan Menteri Pemberdayaan LAKI LAKI, jadi siapapun Menterinya tetap saja hasil kerjanya tidak menonjol
idea bagus !! bagus untuk, mungkin tingkat sekarang, dimana kesadaran n kepedulian masyarakat sebagai warga negara belum memadai (masih tinggi egoisme cengengnya). ide diatas memang sebaiknya dijalankan dengan banter n segera. agar tidak terjerumus menjadi sekedar wacana, n langsung menjadi “bahan-bakar” indonesia-baru, eh kebablasan, maksudku dki-baru.
.
karena keterlibatan warga menjadi faktor keberhasilan ide tadi, maka pertanyaannya menjadi : berita diatas diakses warga “dki” seberapa banyakkah ?? apa upaya agar sebanyak-banyaknya warga menjadi tahu ??
.
salam,
PAK GUBERNUR YTH:
MELIHAT VIDEO RAPAT BAPAK ADA RENCANA UNTUK MEMBUAT E BANKING DI DKI
DEMIKIAN SHARING IDEA DARI KAMI:
1.
SEMUA WARGA DKI HARUS MEMILIKI REKENING BANK ,UNTUK YG TIDAK MAMPU DISEDIKAN OLEH BANK DKI ,TANPA SALDO MINIMUM DAN TANPA BIAYA BULANAN
2.
WARGA LUAR DKI YG MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN DI DKI JUGA HARUS MEMILIKI REK BANK
3.
UNTUK PARA BANKIR DI DKI DIBERIKAN HIMBAUAN ,ISTILAHNYA DIBERIKAN HINT TIDAK HARUS TAPI HARUS UNTUK SEMUA TRANSAKSI HARUS LEWAT E BANKING
4.
SEMUA YANG MELAKUKAN TRANSAKSI TUNAI HARUS MENYEDIAKAN 2 ID (IDENTITAS) MISAL KTP DAN SIM ,UNTUK DICOCOKKAN DAN DICTAT
SEHINGGA MENGHINDARI JUGA TRANSAKSI MENGGUNAKAN NAMA PEMBANTU ATAU SUPIR
5.
SEMUA TRANSAKSI USAHA ,BAIK ITU BENTUK HUKUMNYA BADAN HUKUM MAUPUN TIDAK ,MAKA SEMUA PEMBAYARANNYA HARUS MELALUI E BANKING
6.
SEMUA YG MEMILIKI REK BANK HARUS MEMILIKI NPWP DAN MELAPORKAN SPT TAHUNAN ,WALAUPUN SPT TAHUNANNYA NIHIL PAJAKANYA
7.
BANK ADA YG MEMBUKA JAM KERJANYA 24 JAM ,UNTUK PARA TURIS HARUS MENUKARKAN MATA UANG ASING KE RUPIAH ,DALAM BENTUK UANG RUPIAH SEPERTI KARTU DEBIT YANG BERISIKAN NILAI TUKAR EQUIVALENTNYA DALAM RUPIAH
DENGAN DEMIKIAN PERGERAKAN ASAL MULANYA UANG TERSEBUT DAN PENGGUNAAANNYA BISA DITELUSURI
JADI ISTILAHNYA MENJADI KARTU DEBIT CARD YG BISA DIISI ULANG
8.
DIBERIKAN SAMPAI TANGGAL WAKTU TERTENTU TIDAK MENGGUNAKAN TRANSAKSI E BANKING ,HARUS MEMBELI DEBIT CARD KE BANK YG BISA DIISI ULANG
DIMANA BANK DISYARATKAN MEMNINTA 2 IDENTITAS PEMBELI DEBIT CARD ISI ULANG = BANK JUGA MENERAPKAN BIAYA PENERBITAN DEBIT CARD (DIMINTA AGAK MAHAL ,BIAR ORANG KAPOK TIDAK MAU MENGGUNAKAN DEBIT CARD ISI ULANG ,MELAINKAN MENGGUNAKAN E BANKING)
9.
PEMERINTAH MEMBUAT UANG ELEKTRONIK PECAHAN 100 JT DAN 1 MILYARD ,YG PEMBELIANNYA ATAU PENJUALANNYA HARUS MENGGUNAKAN 2 ID = SIDIK JARI + UANG TERSEBUTA ATAS NAMA
10.
BANYAK LAGI CARA CARA YG BISA DILAKUKAN PEMERINTAH
SEHINGGA NANTINYA MUNGKIN KRI AKAN MENJADI NEGARA PERTAMA YG MENGGUNAKAN E MONEY SECARA MENYELURUH
KESIMPULAN:
1.DAPAT MENGHINDARI UANG PALSU
2.DAPAT MENGHINDARI KORUPSI
3.DAPAT MENGHINDARI TRANSAKSI NARKOBA
4.DAPAT MENINGKATKAN PAJAK
5.DAPAT MENGHILANGKAN PENYELUNDUPAN
DLL
Kalau di luar negeri semua orang yg menolak membayar pajaknya 100% atau sebagian dari pajak yg harus dia bayar, pasti di kenakan denda yg tinggi, walaupun ini masih dalam proses perselisihan.Mereka diberikan dulu waktu 30 hari, kalau masih membangkang dendanya di lipat gandakan sesuai peraturan yg berlaku.Pengusaha yg membohongi pajaknya bila ini ketahuan, kantor pajak akan mengkaji bahwa pratek sedemikian telah ber-tahun2 dan menjatuhkan hukuman dendanya berdasarkan kajian tsb.
Penipuan pajak harus dihukum berat, berlaku bagi setiap wajib pajak!!!
Setiap wajib pajak itu merangkup: President, anggota2 parlemen/ dewan, mentri, jenderal ataupun pengusaha2, pekerja2 dimana dan apa sajapun sektornya di Indonesia ini. Perlu diketahhui juga kalau pajak yg dibayar lebih tinggi daripada yg harus dibayar, departemen pajak juga mengembalikannya.
Pembayaran secara kontant selalu memberikan peluang untuk menipu pajak.
Marakkan pembayaran electronic, pihak bank di Indonesia harus memfasilitaskannya dan mengutip pembayaran yg rendah, bila perlu dibantu oleh Pemprov. Setiap pembayaran disertai resi pembayarannya. Mesin2 pembayaran di toko harus bisa diaudit. Dengan memulai sistem ini juga bisa mengurangi pekanya pencurian uang contant juga.
Yang penting transparansi dan bagi yang bermain dengan pajak segera di tangkap.maaf bang ahok saya coment di sini di karenakan berita tidak ada di sini ada satu lagi baru berita hari ini tentang kepala sekolah Retno Listyarti tolong di klarifikasi kalau beliau melakukan tranparansi kinerja tentang dana BOS kalau bisa audit tiap sekolah Dana BOS dki jakarta kalau bisa masukin di data base dan dilihat masyarakat seluruh indonesia dan hasil positif buat dunia pendidikan kenapa di berhentikan? dia sudah memperjuangakan pendidikan jangan di lihat di muncul di TV kalau memang dia korupsi silahkan di proses di penegakan hukum.
salam perubahan demi cita – cita bangsa indonesia.
Ente kebanyakan cara…seperti biasanya paling2 OMDO…wkwkwk