Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melantik sebanyak 649 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pelantikan digelar di halaman Balai Kota DKI, Senin (18/5).
Pejabat eselon III adalah untuk mereka yang menjabat sebagai kepala bidang, kepala suku dinas, dan camat. Sedangkan untuk pejabat eselon IV adalah mereka yang menjabat sebagai kepala seksi dan lurah. Usai pelantikan, Basuki menyampaikan dengan tegas bahwa saat ini tidak ada zona aman di DKI bagi para PNS, dimana mereka bisa dipecat apabila tidak bekerja dengan benar.
“Tidak ada zona aman di DKI, Bapak Ibu bisa dipecat kalau bekerja tidak benar. Selama saya di sini (DKI), saya tidak akan toleransi kalau dapat laporan, sampah, PKL, semua tugas lurah, camat, dan walikota jadi mata telinga dan mulut saya dan SKPD adalah konsultan yang melayani,” kata Basuki, Senin (18/5).
Basuki juga menyampaikan bahwa sejauh ini, Jakarta sudah berubah cukup banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tuntutan masyarakat DKI saat ini begitu besar sehingga mau tidak mau pihaknya harus bekerja dengan cepat.
“Target saya sebelum keluar dari Balai Kota adalah budaya sudah terbentuk di Jakarta. Jangan mengecewakan. Anggap ini ibadah. Gaji sudah cukup di DKI, jadi saya harap Jakarta betul-betul menunjukkan perubahan yang besar. Warga DKI tidak bisa lagi menunggu, apalagi kalau ada yang main saya tidak bisa toleransi,” katanya.
Basuki juga berencana lebih memilih untuk memecat PNS di DKI sebanyak mungkin karena tidak efisien. Dengan perubahan ini, Basuki menyebutkan jika pihaknya ingin adakan suatu perlombaan karena gaji di DKI ini sangat luar biasa. Ia pun enggan menerima PNS baru dan lebih memilih untuk mengambil PNS-PNS dari seluruh Indonesia yang berminat pindah ke DKI.
“Semoga kita bisa wujudkan harapan warga Jakarta. Malu kita sebagai Ibu Kota. Saya andalkan Anda,” katanya.
Pelantikan pejabat eselon III dan IV ini berdasarkan dengan Keputusan Gubernur DKI nomor 790-814 tahun 2015, tertanggal 15 Mei 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, jabatan administrator serta Keputusan Gubernur DKI nomor 815-854 tahun 2015, tertanggal 15 Mei 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pengawasan.
Usai dilantik, para pejabat eselon III dan IV ini juga dilakukan pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemeriksaan ini memang biasa dilakukan apabila sudah dilakukan pelantikan. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]
Jika PNS DKI Tak Bisa Diandalkan…..
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengultimatum para SKPD di setiap wilayah untuk bekerja dengan baik dan benar. Sebab bila tidak, banyak aparat dan pegawai pusat yang berminat melamar jadi PNS DKI.
“Kalau bapak ibu tidak bisa diandalkan, saya berpikir kalau bicara Letkol, Kombes dan lain-lain mau pindah ke sini. Saya bisa angkat jadi bupati dan wali kota karena disiplin. Saya kerja bukan karena ingin disukai bapak ibu. Wali kota harus sangat keras, saya tidak mau yang biasa-biasa saja jadi wali kota,” kata Ahok.
Hal ini disampaikannya usai melantik 649 PNS DKI eselon III dan IV di halaman Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015). Ahok mengatakan tidak masalah dirinya bila harus memecat banyak PNS yang dianggap tidak performa baik, sebab yang berminat untuk jadi anak buahnya banyak.
Letkol merupakan pangkat di militer yang berada di zona perwira menengah. Sedangkan Kombes merupakan pangkat perwira menengah tertinggi di kepolisian.
“Jujur saya lebih milih memecat PNS sebanyak mungkin karena kita tidak efisien terlalu banyak orang. Tapi kalau ada staf yang naik gimana? Saya berpikir mungkin bapak ibu juga suatu hari distafkan kalau tidak rajin, hanya biasa-biasa saja karena yang bawah ini mau naik begitu banyak, ngantri jadi kita mau ada semacam perlombaan di sini,” lanjutnya.
“Kalau misalnya bapak ibu ngancam saya mau mogok, demo, silakan mogok saja saya pikir. Mogok kita pecat juga. Saya mau rekrut dari kementerian-kementerian, banyak PNS mau jadi PNS DKI katanya. Saya juga tidak mau terima PNS baru, buang uang saja kita ngetes-ngetes buang waktu, kita bajak aja dari seluruh Indonesia bila perlu, gajinya bagus,” tutup Ahok. [Detikcom]
Bapak Gubernur Yth, jangan hanya sistem penggantian dan pemberhentian saja yang mendapatkan prioritas krn sistem kinerja yang kurang baik, tapi harus tahu juga sistem pekerja pns harus disesuaikan dengan bidangnya bukan disesuaikan dengan pendidikan atau jabatan saja. contoh dibawah PPSM Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Barat, contoh untuk Zero Waste yang ada dibawah naungan PPSM para pekerjanya sampai bulan ke lima belum menerima gaji, sementara mereka di presure kerjaannya hanya untuk oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara Zero Waste dijadikan lapak bisnis bukan lagi sebagai tempat percontohan 3R. Perlu perhatian dan perbaikan agar orang orang yang duduk di PPSM/Sudin Kebersihan Jakarta Barat juga Operasionalnya harus di copot dan diganti dengan pekerja yang Profesional di bidangnya.
Disela-sela kerja. Sangat kebingungan mengikuti berita jakarta mendengar dan mendengarkan berapa uang yang diterima lurah dan camat dan bagaimana hadirin bertepuktangan. Mental inlander!!! Yang dipikirkan adalah berapa uang yang didapat dan kinerjanya?? Kalau Gub marah dan memecat sebagai konsekwensi menerima uang besar sekaligus bermalasan-malasan,terjadilah: gusar, benci, sara. Ini typical moral kerja birokrat Indonesia yang obsolete dan memang mental inlander. Bingung mengapa banyak yang tidak bekerja betul mengurus pkl tak kunjung selesai, menilep di dinas olahraga dan tata kota, mengapa orang2 ini tak kunjung dipecat. Adalah malu bertepuk tangan mendengar besaran uang yang diterima dan bukan kinerja yang handal. Mental inlander. 70 tahun merdeka apa yang terjadi Indonesia. Perjuangan seorang Gub merombak habis birokrasi pemrov dki penuh tikus dan kecoa. Bagaimana Pak Heru, the cahmpion of the day?
Di video berita Jakarta tema ini bisa dilihat juga, heran mengapa Pak Lasro lihat-lihatan dan cengengesan dengan Bu Hajah Heppy Farida isteri Wagub, itu maksudnya apa ya Pak Lasro Ibu Hajah. Sebenarnya ini mau berolok-olok akan apa yang dikatakan PakGub dalam pengarahan atau bagaimana ini kan tidak sopan. Jadi sobat hati2 ya jangan lagi-lagi mengatakan lagi Gubernur dari kampung Gantung di Balitong ini tidak sopan tidak tahu aturan kasar. Sendiri Jawa penuh kemunafikan dan moral ganda, malu, orang berpendidikan habitusnya double-bind, ibu ibu. Tidak tahu ya ada kamera merekam semuanya.Pak Lasro Anda itu harus berterimakasih sekali kepada PakGub bukan Wagub jangan salah yang memberikan posisi terpercaya ini kepada Anda dan karenanya Anda itu berpenghasilan setinggi itu jadi hormatlah Bung! Jangan menggunting dalam lipatan seperti itu.