BTP Tiadakan Lahan Parkir di Rusunawa Stasiun

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan ada lahan parkir di rusunawa yang dibangun di lahan sekitar stasiun. Jika ada, tarif yang dikenakan yaitu per jam.

“Jadi kalau mau ngakalin supaya orang yang tinggal di rusun tidak punya mobil itu gampang. Bikin aja parkiran jam-jaman. Kalau kayak gitu mereka masih sanggup enggak markirkan kendaraannya?” kata Ahok di Stasiun Kampung Bandan, Rabu (10/6/2015).

Menurut Ahok, tujuan dari penerapan idenya itu adalah agar warga Jakarta tidak lagi tergantung terhadap kendaraan pribadi. Masyarakat harus mulai terbiasa menggunakan transportasi massal.

Sebagai konsekuensinya, akan ada potongan harga tiket bagi warga penghuni rusunawa.

“Bisa dikembangin orang yang tinggal di rusun cukup bayar Rp 100.000-Rp 200.000 per bulan, gratis naik kereta sama bus. Jadi penghuni rusun ke mana-mana naik kereta, tapi harga khusus,” ujar Ahok.

Rusunawa di lahan stasiun ini merupakan kerja sama yang sedang dibangun antara Pemprov DKI Jakarta dan PT KAI. [Kompas.com]

–

Ahok Heran Warga Pilih “Gubuk Derita” ketimbang Rusun

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan sikap sebagian warga permukiman kumuh yang enggan direlokasi ke rusunawa. Padahal, rusunawa yang disiapkan memiliki fasilitas penunjang yang nyaman dan layak huni.

Ahok, sapaan Basuki, menduga warga permukiman kumuh yang enggan direlokasi adalah orang-orang yang telah terprovokasi oleh ulah orang yang ia sebut sebagai “pengembang kelas PKL”.

Menurut Ahok, pengembang kelas PKL adalah orang-orang yang selama ini mengambil untung dari kegiatan menyewakan petak-petak hunian di tanah milik pemerintah kepada warga miskin.

“Kalau kata bahasa Pak Jokowi, itu ada pengembang kelas PKL. Dia punya bangunan, terus dia jual, dia sewain. Ini yang suka ribut,” kata Ahok di pembangunan depo MRT dan rusunawa di sekitar Stasiun Kampung Bandan, Rabu (10/6/2015).

Ahok mengatakan, pengembang kelas PKL memiliki banyak dana yang memungkinkan mereka bisa meraih dukungan saat pemerintah akan melakukan penertiban. Ahok menduga dukungan yang datang sering kali berasal dari oknum-oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun politisi.

“Dia ada duit, ada pemasukan, dan itu cukup lumayan. Bisa buat bayar oknum LSM. Terus ada juga parpol yang berpikir orang-orang ini lumayan ini suaranya bisa jadi DPRD nih gue nih,” ujar Ahok.

Menurut Ahok, tindakan pengembang kelas PKL yang memprovokasi warga miskin agar tidak pindah ke rusunawa layak huni merupakan tindakan yang merugikan warga miskin itu sendiri. Padahal, warga miskin yang tinggal di permukiman kumuh hidup dalam ketidaknyamanan. Salah satunya adalah dibayangi ancaman kebakaran.

“Pemerintah itu kan kayak orangtua, tidak akan menyusahkan anaknya. Cuma ini kan kadang-kadang disuruh pindah enggak mau. Lebih suka di ‘gubuk derita’, padahal rawan kebakaran. Kalau kebakaran, pemadam susah masuk,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Ahok, keberadaan permukiman kumuh juga merusak pemandangan kota. Hal itu akan mendapat penilaian jelek dari orang asing yang berkunjung.

“Orang bule datang, itu kok masih banyak yang tinggal di gubuk derita. Yang ini di ‘surga’, yang itu di gubuk derita. Kan malu kita,” kata Ahok. [Kompas.com]