Ahok – 7 Agustus 2015 Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama Penyerahan secara simbolis SPM Kawasaki D-Tracker 250 dan Alkap PHH Bantuan Hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada Kodam Jaya Tahun Anggaran 2014 di Pendopo Balaikota.
–
Menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPOM RI dengan Pemprov DKI Jakarta tentang Pengawasan Pangan Olahan secara Terpadu
1. kerjasama PTSP dengan BPOM
2. PKL yang daftar lewat PTSP, biayanya ditanggung oleh UMKM
3. yang lulus BPOM , langsung regristrasi di Jakarta Smart City
4. PKL harus tampilkan surat lulus BPOM ditempat dagangannya.
5.Test random tiap 3 atau 4 bulan sekali oleh BPOM didampingi
6. Tahun pertama hanya bersifat anjuran, biarkan mekanisme pasar berlaku. Yang penting tidak Ada pemalsuan certificate BPOM. Secara periodik Lurah/UMKM verifikasi lapangan tiap 3 bln sekali.
7. setelah 50% terdaftar BPOM , mulai kampanye masal, “cek BPOM sebelum membeli”.
8. baru setelah itu yang daftar bayar sendiri
UMKM harus didampingi oleh ahli makanan yang bisa memberikan alternatif solusi kepada PKL, apa yang harus dilakukan sebagai substitusi penganti zat terlarang. Jadi jelas fungsi pembinaannya.
Video MoU BPOM berisik sekali, apa ini setiap hari demikian di Balkot? Berbicara dengan pers nyari dimengerti sangking tidak berisiknya. Apa setiap hari di Balkot ini gaduh seperti ini? Biwa bekerja maksimal?