Ahok – Terkait dengan penertiban di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama memastikan bahwa hal tersebut dilakukan karena pihaknya memiliki prioritas utama untuk mengembalikan sungai Ciliwung seperti semula.
“Saya prioritas utama sungai, jalan inspeksi, dan waduk. Jadi tidak usah debat sama saya dulu. Saya ingin mengembalikan sungai lebar berapa seperti dulu. Tidak usah ribut. Siapapun yang masuk sungai berarti itu tukang reklamasi sungai. Kamu tukang ngemplang sungai. Kita enggak usah berdebat ujung-ujungnya dulu,” ujar Ahok di Balai Kota, Senin (24/8).
Sungai Ciliwung yang semula berlebar 20 meter, saat ini tinggal 2-3 meter saja karena banyak diuruk dan dibangun hunian di atas urukan tersebut.
Di lokasi yang ditertibkan itu pun, kata Ahok, pihaknya akan membangun hunian. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah hunian berupa kampung susun yang diusulkan Komunitas Ciliwung Merdeka.
Namun, pihaknya belum bisa memastikan mengingat tidak ada surat tanah atau sertifikat yang bisa ditunjukkan oleh mereka di wilayah itu. “Surat tanah bukan jual beli bangunan ya, betul-betul girik atas tanah itu loh. Verfonding sudah tidak berlaku kalau kamu tidak mau daftar,” katanya.
Saat ini pihaknya sudah menugaskan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta untuk melakukan kajian desain. Setidaknya nanti ecotourism dan ecohistory disamping pemukiman vertikal yang akan dibangun, seperti bangunan berarsitektur Belanda, ada kuburan tua atau masjid yang tua, atau model klenteng.
“Ada angkutan di sungai Ciliwung sehingga bisa jalan-jalan. Karena orang Jakarta kekurangan tempat dan taman,” katanya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]
–
Basuki: Warga yang Minta Pindah ke Jatinegara Barat
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga Kampung Pulo sendiri yang memilih lokasi pembangunan rumah susun (rusun) di Jalan Jatinegara Barat, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Lokasi ini dinilai berdekatan dengan Kampung Pulo, karena berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
“Kenapa kami bangun rusun di Jatinegara membongkar satu gedung Sudin PU, siapa yang minta ke sana. Orang Kampung Pulo yang minta,” kata Basuki di Balai Kota, Senin (24/8).
Basuki mengaku, pembangunan rusun tersebut merupakan kesepakatan antar warga dengan Pemprov DKI agar warga mau direlokasi. Kesepakatan itu terjadi pada masa Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Dirinya pun sepakat untuk membongkar gedung Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur untuk pembangunan rusun.
Di sisi lain, menurut Basuki, sebagian warga di Kampung Pulo juga telah melakukan reklamasi sungai secara ilegal. Jika dilihat peta awal, lebar sungai mencapai 20-50 meter. Sementara lebar sungai saat ini hanya tersisa tiga meter saja.
“Dulu sungai itu 20-50 meter, lalu bagaimana kamu mengaku warga asli Kampung Pulo kalau sekarang kamu membuat Ciliwung tinggal tiga meter,” jelas Basuki. [Beritajakarta]
