Basuki Senang DPRD Kritik Anggaran DKI

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan senang mendapat kritik dari DPRD DKI soal angggaran tahun 2016 yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 .

“Saya senang mereka menjadi kritis dalam pembahasan KUA-PPAS. Ini substansi dari pembahasan APBD. Kita sudah berdebat waktu pembahasan KUA-PPAS,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (15/9).

Menurutnya, ini kali pertama dalam sejarah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pascareformasi, yang mana dalam pembahasan KUA-PPAS terjadi perdebatan antara dengan DPRD DKI. Kondisi ini dinilai akan membawa dampak positif bagi penyusunan, pembahasan, dan pengesahan APBD.

“Ini pertama kali dalam sejarah DKI pascareformasi, bahas KUA-PPAS sudah terjadi perdebatan. Kalau ini sudah lolos, menyusun APBD jadi gampang banget. Semua sudah diperinci,” ujarnya.

Salah satu yang dikritisi oleh badan anggaran (banggar) DPRD DKI adalah peruntukan wisma atlet sebagai rumah susun (rusun) dan penamaan wisma atlet yang dinamakan rusun.

“Soal kampung atlet dikritisi, saya senang. Artinya, DPRD sudah pinter, sudah bisa nanya. Tapi jawabnya juga gampang betul kok,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam pembahasan KUA-PPAS 2016 senilai Rp 73 triliun, DPRD DKI menemukan banyak anggaran yang tidak tepat sasaran.

Anggota banggar Fraksi Hanura, Bestari Barus mengatakan, program anggaran yang paling tidak jelas dan agak berlebihan ada pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Bahkan, masyarakat pun tidak tahu apa itu BPTSP.

Kegiatan yang dinilainya agak berlebihan, diantaranya adanya program peningkatan pemahaman pelayanan perizinan dan non perizinan. Kedua program tersebut memiliki jenjang anggaran yang sangat tinggi diantara enam wilayah DKI Jakarta. Di Jakarta Barat, keduanya dianggarkan sebesar Rp 143 juta, sedangkan di Kepulauan Seribusebesar Rp 586 juta.

Ada lagi anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai senilai Rp 2,9 miliar. Kemudian ada juga anggaran dana konsumsi satuan pelaksana PTSP senilai Rp 158 juta di Kepulauan Seribu dan Rp 178 juta di Jakarta Utara.

Ketua Fraksi Hanura ini juga menemukan adanya anggaran pengadaan alat pemadam kebakaran senilai Rp 298 miliar, penyediaan jaringan komunikasi senilai Rp 2,9 miliar di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, serta pengadaan hidran di perkampungan Jakarta senilai Rp 1 miliar.

SKPD lain yang mendapat sorotan Bestari adalah Biro Kerja Sama Daerah dan Luar Negeri (KDH-LN) DKI. Ada alokasi anggaran menyusun naskah sambutan sebesar Rp 805 juta untuk satu tahun anggaran. Artinya, dalam satu bulan dikeluarkan anggaran sebesar Rp 75 juta per bulan. [Beritasatu.com]