“Saya Senang Kali Ini DPRD Benaran Bahas Kebijakan Umum Anggaran”

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang DPRD DKI akhirnya meneliti satu persatu rencana anggaran kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Termasuk salah satu pos anggaran yang direncanakan adalah biaya senam hingga puluhan juta rupiah tiap tahun.

“Itu gunanya kami lempar (detail anggaran) ke DPRD dan itu tugas DPRD yang menimbang, kan mereka wakil rakyat. Makanya KUA-PPAS kami perketat dan saya senang kali ini DPRD benaran membahas KUA-PPAS, dulu mana pernah bahas,” kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (16/9/2015).

Sehingga, lanjut dia, banyak anggaran siluman yang lolos masuk anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Ketika DKI memangkas program pokok pikiran (pokir) DPRD, anggota legislatif balik menyerang eksekutif.

Menurut Basuki, pokir memang diizinkan masuk ke dalam anggaran. Asalkan merupakan kesepakatan bersama dan diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Enak ini jadi ada auditor. Tugas DPRD itu kan pengawasan salah satunya. Mereka kan mewakili rakyat, tinggal yang diwakili itu rakyatnya yang menimbang (pantas tidaknya sebuah anggaran),” kata Ahok, sapaan Basuki.

Misalnya rencana anggaran pembiayaan guru senam Rp 40 juta tiap tahun. Warga akan menilai apakah guru senam layak dibayar Rp 4-5 juta tiap kali datang.

Sama halnya dengan kebijakan Basuki mempekerjakan puluhan ribu pekerja prasarana sarana umum (PPSU) serta pekerja harian lepas (PHL).

DKI menganggarkan pembayaran honor PPSU dan PHL hingga Rp 1 triliun. Basuki menilai kebijakan itu lebih baik dilakukan ketimbang kontrak dengan perusahaan swasta.

“Misalnya DPRD ngeyel membuat keputusan di luar kehendak masyarakat nanti pemilu 2019 masyarakat akan menghukum dia,” kata Basuki. [Kompas.com]