Cara Basuki Layani Warga Binaan Sosial dengan Hati

Ahok – Hampir 50 persen Warga Binaan Sosial (WBS) yang ditampung di Panti Sosial berasal dari luar Jakarta. Mereka harus dilayani tanpa terkecuali meski ‘turun dari bulan’ sekalipun.

Itulah imbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat memberi sambutan dalam acara ‘Lokakarya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODMK dan ODGJ) Terintegrasi’ di Hotel Millenium, Jl Fachruddin 3, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015). Acara ini dihadiri Kadis Sosial DKI Masrokhan, Kadis Kesehatan DKI Kusmedi, perwakilan pemerintah pusat, akademisi, psikolog, panti sosial dan lain sebagainya.

Ahok meminta Dinas Sosial DKI Jakarta senantiasa melayani WBS dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakannya. “Saya bilang ke (Dinas) Sosial kita tidak boleh mengatakan ini bukan penduduk Jakarta. Hampir 50 persen yang ditampung di panti punya KTP non-DKI. Jadi jangan dibeda-bedain,” ujar Ahok.

“Saya enggak mau dengar ini orang Jakarta atau bukan. Enggak ada! Mau turun dari bulan pun kita urus enggak ada satu jiwa pun terlewatkan. Kalau Anda lawan aturan kita tegakkan aturan, kalau orang yang tidak mengerti siapa dirinya kalau kita tidak urus ini keterlaluan,” lanjutnya.

Ahok menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki 3 Panti Sosial Bina Laras yang memiliki daya tampung sebanyak 1.700 orang WBS. Tahun 2015 ini, tercatat sudah dihuni oleh 2.962 orang WBS. Karena sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, Ahok meminta Dinas Sosial DKI dan stakeholder terkait untuk berdiskusi membangun konsep panti sosial terpadu di kawasan Ciangir, Tangerang, Banten.

“Saya kira di Ciangir harus dimanfaatin betul. Kapasitas 1.700 (orang) sekarang sudah menampung 2.000-an jelas kapasitas tidak sesuai. Harus bangun lagi yang baru. Kita harus tampung seumur hidup,” kata Ahok.

Dia juga meminta kepada Dinas Kesehatan DKI memastikan stok obat untuk penderita gangguan jiwa yang ada di panti sosial. “Tablet itu diusahakan jangan kosong, sebelum habis beli dulu. Harus diatur dalam Dinkes dan Dinsos,” pungkasnya. [Detik.com]