Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan adendum atau perubahan perjanjian pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Pasalnya adendum hanya dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku operator. Seharusnya adendum dilakukan bersama dengan kepala daerah.
“Perjanjian adendum dilakukan oleh kepala dinas. Boleh nggak kalau perjanjian pertama oleh gubernur kemudian, adendum dengan kepala dinas? Nggak ada surat kuasa lagi dari gubernur,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10).
Basuki kemudian berpikir tipping fee yang masuk ke PT GTJ, lebih baik langsung masuk ke kas daerah Pemerintah Kota Bekasi. Dengan demikian bisa digunakan untuk pembangunan kota yang bermanfaat untuk masyarakat.
“Maksud saya kenapa uang yang kita bayarkan ke Bantargebang, itu langsung ke APBD Bekasi. Kalau sekarang kan kemungkinan tidak tepatnya besar,” ujar Basuki.
Basuki juga mempertanyakan bubarnya joint operation yang dilakukan oleh PT GTJ dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI). Hal itu membuat pembayaran tipping fee menjadi bermasalah.
“Yang jadi masalah kan Godang Tua Jaya pecah dua, makanya dia ngaku cuma terima Rp 200 miliar kan. Sebetulnya hasil pemeriksaan BPK kalau joint operation sama PT NOEI. Jadi nggak boleh pecah anggaran. DKI nggak boleh kirim ke dua rekening,” ucap Basuki.
Basuki mencurigai adanya permainan di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Karena selama dirinya masuk menjadi pemimpin ibukota hingga saat ini proyek incinerator belum juga selesai. Padahal dengan adanya incinerator tersebut, produksi sampah bisa diolah sehingga tidak menumpuk.
“Saya curiga oknum-oknum Dinas Kebersihan nggak mau bikin incinerator. Masa dari kami masuk nggak beres-beres lelang incinerator. Supaya bisa banyak kirim sampah ke situ,” ungkap Basuki.
Selain itu, Basuki menilai dulu truk sampah yang masuk ke TPST Bantargebang tidak sebanyak sekarang. Hal itu terbukti dari keluar masuk truk sampah ke lokasi tersebut
“Saya juga curiga jangan-jangan nggak pernah sampah masuk gitu banyak tuh dulu. Buktinya begitu semua truk masuk macet di sana (Bekasi). Berarti dulu jangan-jangan buang ke sungai,” tandas Basuki. [Beritajakarta]
105 hari ga lama pak Gubernur, terbitkan SP2,SP3; kalo ngeyel Kadis Kebersihan yg tanggung jawab, copot…
Bangun ITF teknologi tinggi sekalian untuk masa depan, agar kedepannya sampah Jakarta sudah terpecahkan..
itulah gunanya teknologi GPS Tracking, kita bisa tahu armada truk kemana saja perginya. kalau tambah fuel monitoring, akan lebih bagus lagi. karena bisa tahu berapa solar yang dipakai, dicuri atau tidak.
eeeh . . . . kalau kagak keliru, hal-hal tidak logis / tidak nyambung, yang mengarah ke / sudah terjadi : penipuan, korupsi, kejahatan, pelanggaran hukum,
. . . . . . untuk menemukan, mengawal agar tidak terjadi, ini terutama porsinya siapa ya ?? inspektorat ? polisi ? jaksa ? lsm-lsm ? masyarakat ? pers ?
.
salam,
Ganti saja pak semua personel di Dinas Kebersihan termasuk kepala dinas kebersihan DKI karena kerjanya ga pernah beres… secepatnya ya pak Ahok…
Banyak sampah…
Banyak korupsi…
Bikin muak rakyat Indonesia…