Ahok – Pansus DPRD DKI menyerahkan laporan hasil pemeriksaaan berkaitan pembelian lahan RS Sumber Waras ke BPK DKI, Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI berniat membawanya ke KPK pagi ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) merasa tindakan itu penuh intrik politik.
“Saya kira enggak apa-apa. Menurut saya itu Pansus yang terlalu politik. Kenapa orang BPK saja masih minta 20 hari buat temuin kesalahan, kasarnya BPK selama 60 hari undang-undang mengatur dari 60 hari laporan BPK kami harus menyelesaikan. Lalu ada orang yang melapor ke KPK, KPK ambil inisiatif limpahkan ke BPK untuk mengaudit investigasi,” kata Ahok di Pasar Taman Puring, Jl Kyai Maja, Jaksel, Jumat (30/10/2015).
“Dalam audit investigasi 60 hari kayaknya enggak ketemu nih makanya mereka minta perpanjang 20 hari. Ini saja sudah menyalahi aturan masa sudah 60 hari masih mau perpanjang 20 hari? Berarti bukan salah kami dong,” lanjutnya.
Ahok menilai apa kapasitas DPRD DKI melaporkan hasil temuannya ke KPK. Menurut dia berarti anggota dewan jauh lebih hebat jika sudah bisa menemukan kesalahan, padahal tim BPK RI meminta waktu lagi 20 hari setelah diberi kesempatan 60 hari mengaudit.
“Terus DPRD kurang sekolah atau apa gitu ya, BPK saja belum selesai menginvestigasi terus kamu mau laporin. Apa yang mau kamu laporin? Berarti DPRD lebih hebat daripada BPK ada temuan? BPK saja masih butuh 20 hari untuk menemukan temuan,” kata Ahok keheranan.
Menurut Ahok, seharusnya DPRD membentuk pansus untuk memeriksa adanya kejanggalan pembelian UPS dan scanner pada APBD-Perubahan 2014 lalu. Sebab itu juga menjadi salah satu temuan BPK RI.
Namun yang terjadi, DPRD DKI tidak sama sekali membentuk Pansus. Begitu juga dengan temuan BPK RI soal TSPT Bantargebang.
“Bantargebang sudah lama belum laporan BPK-nya? Kok enggak ada Pansus sih? Scanner dan UPS ada enggak temuan? Sudah ada yang mau masuk penjara lagi. Ada enggak Pansus? Kagak. Terus ada enggak dalam KUA-PPAS? Enggak ada. Kok DPRD enggak nyari bisa ada siluman muncul? Kan jaksa sudah bilang siluman sudah dipasang-pasang diakui dari Pak Alex Usman diatur oleh oknum DPRD untuk dimunculin anggaran ini,” tanyanya.
“RS Sumber Waras ada enggak dalam KUA-PPAS? Ada bersama dengan DPRD mutusin belinya. Kok itu yang dipansusin? Makanya aku kasihan sama kawan-kawan DPRD. Ini politik Pansus namanya. Tapi aku demen karena makin kelihatan siapa yang kurang sekolah dan kurang baca,” lanjut Ahok.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pansus DPRD DKI berniat membawanya ke KPK pada Jumat (30/10) esok. Salah satu alasannya karena ada indikasi kerugian negara.
“Iya besok jam 10.00 WIB. (Salah satu alasannya) Ada indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar,” ujar Wakil Ketua Pansus Prabowo Soenirman saat dikonfirmasi, Kamis (29/10).
Selain itu, politisi Gerindra itu juga menilai Pemprov DKI tidak mengikuti salah satu rekomendasi BPK RI, yakni membatalkan pembelian sebagian lahan. “Adanya rekomendasi kita meminta aparat hukum untuk mengambil langkah karena Pemda tidak mengikuti rekomendasi BPK,” terangnya. [Detikcom]
PakGub Anda harus selalu hati2 dan lebih ketat dengan kehati-hatian tersebut untuk segala hal terutama untuk pengeluaran dan keputusan keuangan, karena … musuhmu banyak dan PakGub musuh terbesar dprd dan orang2 gerindra, bagaimana Mbak Sara dan Mas Ariyo, betul tidak? Jadi mereka bersiap untuk segala hal dan segala ucapan untuk dijadikan masalah, rendahnya dprd yang selalu minta diajak (Ketuanya !!).Siapa yang mau mengajak kalau pekerjaannya hanya begini2 cari2 kesalahan. Ke Belanda tidak ke Singapura pun tidak. Itu sekwannya bagaimana, yang mau ke Thailand tidak jadi? Dan Wagub, bukan dekorasi kan, sesungguhnya kan? Sekali lagi musuhmu banyak PakGub orang tidak suka transparan tulus patriot cinta Indonesia orang tidak suka, santunpun maunya yang menjilat mereka dan menjunjung mereka, itu ketua dprd, konyol banget, mentalnya mental ambtenar, kiranya ini masih jaman kerajaan, ada ya hari gini makhluk2 seperti itu, ooh Indonesia, sampai kapan ya!
Kenapa Inspektorat pemprov DKI Jakarta, ga ambil inisiatip menanyakan ke KPK betapa lambatnya penanganan kasus scaner+ups dan kasus Bantar gebang.
Harus ada trigger nya…
Rakyat Indonesia mendukung pak Ahok menjadi Presiden RI
katakanlah saja kebenaran, kami rakyat di luar jakartapun lebih percaya pak gubernur dan dibelakang anda membela kebenaran apapun harganya.
hahaha…ngakak bacanya!. dari dulu Pansus DPR emang di bikin utk keg. politik tapi baru kali ini ketemu DPR yg 100% anggotanya oon semua.