Ahok – Kinerja aparat Pemprov DKI Jakarta dinilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat memuaskan. Ini buah dari diterapkannya aturan bagaikan ‘permainan bola’. Begini cara kerjanya.
“Pak Menteri, setahun ini rekan-rekan di Pemprov DKI menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan,” kata Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok saat melaporkan kinerja pemerintahannya selama setahun di hadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, dalam acara bertajuk ‘Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju One Agency-One Innovation di Ruang Pola Blok G, Balai Kota, DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Menurut Ahok, kinerja di Pemprov DKI menjadi baik karena diterapkan aturan bagai permainan sepak bola. Eselon II adalah pelatih, eselon III dan IV pemain mulai kiper, gelandang, dan lainnya.
“Kalau pemain tak mau lari maka pelatih harus mengganti mencari yang lebih baik. Penyerang jago gocek tapi nafasnya payah, bola sudah ke belakang dia nunggu, udah offside mulu, pasti pelatih ganti,” ujarnya dalam forum yang dihadiri camat, lurah dan wali kota se-DKI itu.
Ia menjelaskan apabila pelatihnya tak mau ganti pemain maka gubernur sebagai manajer klub terpaksa mengganti pelatih. Proses pergantian pemain, atau pelatih itu, kata Ahok, berlangsung cepat di DKI Jakarta menyusul pembenahan yang digencarkan.
“Jangan heran kami gantinya cepat, pemain cadangannya juga banyak,” kata Ahok.
Ahok yakin pelayanan publik di DKI Jakarta makin baik bersamaan dengan makin baiknya kinerja Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, Ahok berharap bisa mendeklarasikan penghapusan stigma PNS malas, korup dan tak mau melayani pada tahun 2016.
“Stigma PNS malas, korup, tidak mau melayani, tidak pantas memimpin, itu salah. Sama dulu kami politisi, pejabat itu malas, korup, nggak mau kerja. Saya ikut Jokowi kita buktikan stigma itu salah,” kata Ahok. [Detikcom]
–
Ahok Doakan Mantan PNS DKI Jadi Gubernur atau Wakil Gubernur
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim bahwa pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membaik dalam setahun terakhir.
Ia pun optimistis pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemrov DKI Jakarta mampu menghilangkan stigma negatif yang berkembang di masyarakat mengenai kinerja PNS.
Basuki lalu berharap, ke depannya mantan PNS DKI Jakarta bisa menduduki posisi gubernur atau wakil gubernur.
“Saya berdoa, ke depannya, gubernur atau wakil gubernur DKI bisa diduduki mantan PNS DKI. Warga bisa lihat Jakarta sebagai etalase yang mempertontonkan reformasi birokrasi,” kata Basuki dalam acara Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik, di Ruang Pola Blok G, Balai Kota, Kamis (5/11/2015).
Basuki menargetkan, stigma negatif PNS yang selama ini cenderung dipandang kurang produktif atau berdekatan dengan kasus korupsi, bisa terhapus pada 2016 nanti.
Menurut dia, penghapusan stigma negatif PNS DKI itu merupakan pesan Presiden Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI.
“Pak Jokowi bilang, kami harus buktikan stigma negatif warga kepada PNS itu salah. Saya Sabtu Minggu suka hapus jadwal saya untuk menghadiri kondangan apalagi yang ke kampung-kampung. Tetapi kalau saya datang, biasanya PPSU (petugas penanganan prasarana sarana umum) langsung dikirim dan kampung langsung bersih, saya enggak mau kasih tahu lagi kalau mau kondangan,” tutur Basuki.
Lebih jauh, Basuki memaparkan pelayanan Pemrov DKI yang dinilainya membaik. Salah satunya adalah pembuatan izin melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Saat ini, DKI telah memiliki 318 kantor yang tersebar di lima wilayah.
Diharapkan, PTSP yang berada di setiap kelurahan dan kecamatan ini bisa mempermudah masyarakat.
Ke depannya, Basuki berharap Pemprov DKI bisa menjadi calon yang mengurus perizinan di tingkat nasional.
“Saya juga mau, kami jadi calo ngurusin izin ketempat anda (kementerian), supaya orang manfaatin kantor kami. Ada 318 kantor se-Jakarta, bisa dimanfaatin untuk ngurus izin karena kami hanya menyumbang 15 persen dari perizinan tingkat nasional,” ucap Basuki. [Kompas.com]
cdsds
Bang Ahok memang muantappp !!!
Ayo dukung Bang Ahok menjadi Presiden RI 2019 – 2029
Perizinan tingkat Nasional, pemprov DKI Jakarta cuma membantu 15%, berarti Kementrian qq pemerintah pusat punya andil 85% kalau terjadi kemacetan perizinan…
Mantap pak ahok..lanjutkan