Basuki Temukan Draft KUAPPAS 2016 Tanpa Proses E-Budgeting

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan sikap para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih juga belum menggunakan mekanisme e-budgeting saat menyusun anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

Pasalnya, ia menemukan fakta bahwa draft KUAPPAS yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, tanpa melalui proses e-budgeting dan e-planning sebagaimana seharusnya yang dilakukan SKPD.

“Kita kan ada e-musrenbang, di sana kan mendengarkan semua usulan. Kita kan sudah elektronik semua, tapi masa nyodorin ke DPRD tanpa melalui proses itu? Berarti ketik manual pakai excel dong? Saya curiga pasti ini ada yang tidak beres. Begitu dia loncatin e-planning, saya tahu ada yang tidak beres. Begitu saya periksa, benar!” ujar Basuki di Balai Kota, Minggu (22/11).

Padahal sedianya, dengan mekanisme elektronik seperti itu Basuki berpikir bahwa dirinya tidak perlu lagi ikut mengurusi penyusunan anggaran karena pihaknya bisa memonitor melalui sistem, termasuk kemungkinan jika adanya yang bermain.

Menurutnya, hal tersebut juga bukan karena SKPD tidak mengerti mekanisme yang seharusnya dilakukan tetapi lebih kepada masih banyak oknum SKPD yang berkeliaran. Sebab proyek-proyek pengadaan yang diusulkan dalam KUAPPAS yang akan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 nanti, memiliki nilai dengan jumlah uang yang cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan mereka ingin komisi dari sana. Sementara dengan sistem elektronik hal seperti itu sudah tidak bisa lagi dilakukan.

“Kalau kamu minta oknum dari EO (Event Organizer), misalnya, minta komisi, kita tidak tahu lho, 10% dari Rp 1 miliar. Terus taman-taman, kalau tunjuk langsung Rp 200 juta, jangan-jangan pegawai kita yang kerja. Bibitnya pun ambil dari bibit kebun kita untuk menutupi mana saja yang rusak.

Tapi dia tulisnya seolah-olah bayar perusahaan buat tunjuk langsung. Bisa-bisa langsung masukin Rp 100 juta ke si perusahaan untuk bayar pajak pura-pura. Makanya banyak yang jual perusahaan buat jual jasa gitu. Saya tidak mau kasih. Nah orang-orang begitu kan pasti rejekinya hilang,” terangnya.

Contoh lainnya di Dinas Perindustrian dan Energi, pihaknya menemukan banyak pemborosan. Basuki pun tidak segan akan memecar seluruh pejabat di SKPD tersebut jika tidak mengubah hal-hal seperti yang telah disebutkannya. Sebab tidak menutup kemungkinan, oknum terkait sudah menjanjikan kepada orang lain misalnya Rp 5 miliar per kelurahan untuk memasang lampu baru tapi justru tidak dipasang.

“Mungkin sudah dapat ijon, ya kalau saya potong ya marah. Silakan marah saja. Memang maling mau bilang apa, pemborosan mau bilang apa?” pungkasnya.

Penyisiran penyusunan anggaran yang masih dalam bentuk KUAPPAS ini, kata Basuki karena masih bisa ada program-program yang bisa dikurangi jika itu dirasa tidak penting. Di dalam KUAPPAS dulu hanya disebutkan secara global anggaran per dinas, sedangkan saat ini pihaknya ingin KUAPPAS juga sudah terperinci hingga satuan yang dianggarkan

Basuki sendiri sudah sekitar lima hari mengosongkan seluruh agenda resminya demi untuk melakukan penyisiran anggaran di dalam KUAPPAS untuk APBD 2016 ini. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Kesehatan menjadi dua SKPD yang susunan anggaran dalam KUAPPAS-nya akan disisir kembali hari ini.

Sebelumnya Basuki juga sudah menyisir SKPD lainnya yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pendidikan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas Tata Air. [SP.beritasatu.com]