Dituding Melanggar Soal KUAPPAS 2016, Ini Tanggapan Basuki

Ahok – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menuding Pemprov DKI Jakarta melakukan pelanggaran karena melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) di luar forum Banggar.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantahnya. Menurutnya, ketika KUAPPAS masuk ke dewan juga dilakukan pembahasan yang berarti program-program yang sudah disusun untuk APBD DKI 2016 nanti bisa ditambah atau dikurangi dan dilihat nilai anggarannya.

“Tidak ada pelanggaran. Kalau terjadi pembahasan boleh tambah boleh kurang kan, nah saya mesti panggil orang saya dulu dong. Anda kan sudah kirim (ke DPRD) nih, kan baru pembahasan belum tanda tangan KUAPPAS. Boleh tidak saya bilang sama kamu (SKPD), hey kalau dalam pembahasan standarnya ini ya, kamu harus perjuangkan ini ya, boleh kan!” ujar Basuki di Balai Kota, Minggu (22/11).

Basuki mencontohkan usulan program yang anggarannya dipotong dari KUAPPAS adalah program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang menganggarkan Rp 10 miliar untuk menggelar festival di Kota Tua dalam satu malam saja. Padahal kalau hanya untuk hiburan rakyat, kata Basuki, cukup digelar pertunjukkan musik dangdut pun, mereka sudah menyukainya. Oleh karena itu, ia pun memotong anggaran untuk gelaran festival tersebut.

“Kenapa sekarang saya dituduh melanggar? Karena dinasnya mengaku saya potongin (anggaran) dia. Harusnya dinas mengikuti saya dong. Jadi KUAPPAS sebelum tanda tangan, memang ada pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Nah saya kan motong dari eksekutif. Anda perjuangkan ya, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau ini jadi balik lagi ke zaman dulu sebelum ada e-planning dan e-budgeting. Sudah saya potong, (balik) ke DPRD bertambah lagi, bahkan yang tidak ada di KUAPPAS bisa bertambah,” terangnya.

Basuki menjelaskan, saat ini dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah dilakukan dengan e-musrenbang yang apabila program yang dianggarkan sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka sudah pasti masuk ke dalam KUAPPAS. Apalagi penyusunan sudah dilakukan juga dengan sistem e-planning yang apabila dalam RKPD yang diusulkan program tersebut tidak ada, maka tidak bisa ditambahkan lagi.

Hanya saja justru setelah dirinya melihat rincian KUAPPAS, dirinya tidak bisa melacak beberapa usulan program karena ternyata penyusunannya dilakukan secara manual seperti sebelumnya. Dimana para SKPD itu beralasan setelah KUAPPAS jadi, maka baru dilakukan mekaniseme e-budgeting dan e-planning yang sebenarnya itu tidak bisa dilakukan karena akan melahirkan sebuah pelanggaran, kecuali hanya memotong nilai anggarannya saja. [SP.Beritasatu.com]