Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan penyisiran rancangan anggaran melalui e-planning rampung secepatnya.
Pembahasan ini menjadi pertimbangan Basuki untuk mengevaluasi kinerja pejabat DKI.
“Saya harap sampai Jumat akan selesai sekitar 90 persen dari total APBD,” kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/11/2015).
Sehingga, pada Minggu (29/11/2015), Basuki sudah bisa melaksanakan rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
Kemudian anggaran yang sudah di-lock melalui sistem e-planning dan e-budgeting tinggal dicetak saja.
“Kalau semua komponen sudah masuk, seharusnya Senin depan sudah tanda tangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara),” kata Basuki.
Sejak Rabu (18/11/2015) lalu, Basuki telah menyisir rancangan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Pendidikan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan DKI, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Kemudian, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI dan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. Rabu ini, Basuki menyisir anggaran Dinas Pelayanan Pajak DKI. [Kompas.com]
Salah satu ciri orang Indonesia (kata Muctar Lubis) adalah Iri dan dengki… Jadi kalau hidup disini jangan terlalu Show off, karena si pengiri dan punya kekuasaan mengintai anda. Contoh: GoJek, mulai digoyang2 tuh… Ahok, kesalahannya cuma satu, terlalu Show Off! Pak Ahok, cobalah jangan terlalu sering berkomentar di media…
dia itu show off bukan untuk dirinya, agar menang or agar tidak kalah, or agar didukung banyak orang !!!
.
melainkan agar sebanyak mungkin wni menjadi melek kebenaran, melek keadilan n melek perihal hak n kewajiban melekat bagi seluruh wni tanpa kecuali, baik bagi yg pejabat maupun yang bukan !!!
.
jadi semakin show off, semakin baik lho !!! . . . . yah memang begitulah ada repotnya, tapi ini pilihan kan . . .
.
salam,
Hati-hati dengan perubahan plafon anggaran yg katanya sudah disetujui DPRD,sebaiknya ada supervisi dari profesionsl BPK, PPATK, dan KPK, trus yg sering kontrol dari Kemendagri, jangan sudah jadi baru teriak dimedia, kurang ini kurang itu…kalau perlu pakai PNS yg profesional dan jujur…