Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menambah jumlah pengadaan gerobak yang diusulkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Semula gerobak yang diusulkan Dinas KUMKMP sebanyak 300 unit, kemudian ditambah menjadi 1.000 unit. Namun dengan catatan, pembelian gerobak berbahan stainless steel itu harus melalui E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).
“Ini judul kegiatannya harusnya gini, tersedianya gerobak higienis untuk seluruh PKL DKI. Dan saya minta ini diutamakan juga untuk penghuni rumah susun yang mau dagang,” kata Basuki, saat menyisir anggaran kegiatan Dinas KUMKMP dalam dokumen KUA-PPAS 2016 di ruang rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota, Sabtu (28/11).
Basuki mendukung pengadaan gerobak untuk PKL di lokasi binaan, lokasi sementara yang diusulkan Dinas KUMKMP DKI. Hanya saja, pemberian gerobak tersebut harus tepat sasaran sehingga perlu dilakukan pendataan dan dibuat sistem pengawasan yang benar.
“Penerimanya perlu didaftar, semua dipakaikan kode, identitas (ID) dari Bank DKI atau Bank Mandiri. Gerobaknya juga harus ditempelkan stiker. Di ID pedagang itu dipasang juga foto mereka. Foto itu bisa dikeluarin di Smart City semua,” papar Basuki.
Basuki juga meminta Dinas KUMKMP memiliki target kapan seluruh gerobak PKL di ibukota tak lagi berkondisi buruk, tetapi sebaliknya bagus dan higienis. Jika gerobak pedagang sudah berkondisi baik dan higienis, para konsumen nantinya akan percaya bahwa makanan yang dijual pedagang aman dari zat berbahaya.
“Anda harus punya target sampai tahun berapa tidak ada lagi gerobak jelek. Sekarang saya tanya kalau gerobak pedagang buruk, orang percaya ga kalau makanan yang mau mereka beli itu aman,” terang Basuki. [Beritajakarta]
Basuki Coret Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mencoret kegiatan penilaian kesehatan koperasi yang diusulkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran (KUA-PPAS) 2016.
Kegiatan itu dicoret karena melibatkan tenaga ahli dari pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di internal dinas setempat yang memiliki kompetensi atau lulusan di bidang perkoperasian.
“Waktu buka formasi PNS di Dinas KUMKMP, kita minta orang dari jurusan sastra atau geologi nggak? Kan nggak. Kita ambil orang dari jurusan koperasi, ekonomi dan macam-macam supaya kalian bisa urus sendiri. Bukan ambil dari luar,” kata Basuki, saat menyisir anggaran Dinas KUMKMP DKI di ruang rapat (rapim) Balai Kota, Sabtu (28/11).
Menurut Basuki, dalam kegiatan peningkatan kesehatan koperasi ini, Dinas KUMKMP DKI seharusnya tidak perlu lagi membayar honor tenaga ahli dari luar sebagai tim penilai. Sebab, pekerjaan tersebut dapat dilakukan para PNS di dinas setempat.
“Sekarang saya mau tanya, bisa nggak bapak ibu nilai mana koperasi yang sehat dan tidak sehat? Bisa kan dan kalau gitu perlu nggak kita bikin kegiatan ini? Kita sudah habis Rp 18,5 triliun buat bayar gaji kalian. Kalau begitu saya nggak usah ada PNS. Tarik TNI Polri saja,” ujar Basuki.
Basuki menyampaikan, untuk mengetahui koperasi di ibukota yang sehat dan tidak sehat seharusnya bisa dilakukan dengan mudah. Begitu juga dengan cara membantu meningkatkan koperasi yang tidak sehat.
”Saya mau nilai dan bantu koperasi yang tidak sehat gampang. Saya tinggal umumkan, ada berapa koperasi yang mau dinilai. Saya akan sediakan pinjaman Rp 700 juta. Semua ajukan proposal ke Bank DKI,” jelas Basuki.
Basuki menekankan, sesuai dengan visi misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tugas pejabat di Dinas KUMKMP harus membuat seluruh pedagang kaki lima (PKL) di lokasi binaan, lokasi sementara dan pasar yang ada di ibukota menjadi pengusaha kecil menengah.
“Itu tugas Dinas KUMKMP, mengadministrasi keadian sosial. Karena di Jakarta, mau dagang apa aja laku asal ada tempat,” tandas Basuki. [Beritajakarta]
OmSak first thank you keeping us always updated even on Sunday!
Meeting Disdamkar itu sepertinya yang paling heboh, tetapi mengapa mengawalinya Pakgu seperti menantang orang berkelahi. Ini outsider yang berbicara, mengapa tidak menghemat energi dan waktu dengan mengatakan ini saya setuju dan ini tidak, yang saya tidak setuju dan tidak jelas keterangannya efektif atau tidak efisien atau tidak harus dicoret, laksanakan stop, begitu saja. Kedengaran seperti ekstrem otoriter tetapi kepalang tanggung dan sepertinya dan semua penyisiran ini apa tidak siap apa tidak bisa atau entah apa yang terjadi. Kalau berhasil dengan baik, seperti Bina Marga dan Pembangunan (Bu Ika) saya bertanya siapa yang sudah bekerja keras dibalik keberhasilan ini semua.Tetapi PakGub maunya demikian jelas hemat dan efektif. Sepertinya sama dengan pada si Purba ini satu set harus diganti, dicari yang tangkas gesit dan tanggap, bukansekedar penurut. Kasihan sekali Gub ini lelahnya bekerja nanti kalau marah2 disumpah semua orang tetapi sepertinya seluruh birokrasi di Indonesia seperti ini.Kalau ada orang yang mau membereskan harus sungguh dihargai. Bu Tuty dari Bapeda itu sudah sepertinya lelah sekali, jangan lupa minum suplemen semua. Terimakasih lagi ya OmSak dari pengamat di seluruh penjuru and have a great new week. Please look after your boss! Be aware!
kalau pak Ahok mau pakai kode, selain kode angka sederhana, bisa juga coba pakai “QR Code”. dari situ bisa dikembangkan lewat aplikasi, pengguna tinggal foto kode pakai handphone, kemudian informasinya keluar lewat app server DKI.
No ID dari kode rekening bank DKI atau bank Mandiri +photo yg bersangkutan, mestinya ditambah NPWP masing-masing…komplit dah…