Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih coba-coba menyisipkan anggaran. Hal tersebut terlihat dari penyirisan Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Ternyata mereka (SKPD) ini masih coba-coba, itu yang membuat saya sisir sampai sebelas malam, sebelas hari sisir,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/11).
Pembahasan KUA-PPAS 2016 mulai menggunakan e-planning. Namun tetap masih ada SKPD yang menyusupkan anggaran. “Ternyata mereka masukin dulu nih judulnya, di dalamnya dimainin. Tapi keseluruhan yang mereka mau tipu itu komponen di dalam sebetulnya,” ucapnya.
Basuki mencontohkan, penyisipan anggaran yang dilakukan seperti anggaran untuk makan dan minum masuk ke dalam kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Padahal komponen tersebut telah dianggarkan sebelumnya. “Misal kamu bikin judul ATK sampai Rp 600 juta. Ternyata di dalamnya kamu masukin makan minum padahal itu sudah, jadi ini banyak hal yang nggak masuk akal,” ucapnya.
Basuki menyebut hal tersebut terjadi di semua SKPD. Padahal sebelum disisir oleh dirinya, beberapa staf dan anak magang telah menyisir sebelumnya. “Begitu saya sudah lakukan 2-3 hari, saya sadar. Tapi ada juga beberapa yang ngarep mana mungkin sih gubernur cek semua,” tegasnya. [Beritajakarta]
SKPD itu sebenarnya apa sampai saat ini tidak melihat jelinya si Gubernur yang sekaligus auditor? Mengapa masih berspekulasi demikian. Ditambah lagi ada berita di Beritajakarta ada penyusupan/penitipan pejabat untuk dilantik dan ini sudah terjadi untuk ke3 kalinya, ini ada apa ya? Apakah Pak Sekda dan BKD (Pak Agus Suradika) tidak bertanggungjawab untuk kejadian ini? Menyusul Lasro? BKD itu profesor katanya ini guru besar bentuk apa ya bisa seperti ini, sepertinya juga hanya ada di Indonesia!
Ketahuan, tidak dipecat dan dipidana, malah cuman dimutasi, terang aja ngelunjak, Kepala SKPD harus turut bertanggung jawab, jgn cuma tanda tangan doang, hrs ada konsekwensinya,ber prestasi harus dapat bonus, melanggar macem” pidana…
rasanya sulit untuk mengubah karakter seseorang , yg sudah lama jadi pegawai, harus cari orang baru. Bagaimana jika ketahuan mark up, didenda saja, sebesar yg di mark up
Yg begundal anak buah Pak Gub, inget itu. Gubernurnya bukan begundal atau permbegal. Tolong camkan ini para anggota DPRD DKI yg katanya terhormat, banyak juga diantara anda adalah oknum begundal dan pembegal layaknya anak buah Gubernur…cuma anda lempar batu sembunyi tangan.