Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku, Pemprov DKI merupakan daerah paling banyak yang melakukan open data.
Bahkan, sambung Basuki, pembahasan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 hingga satuan ketiga telah dipublikasikan.
“Saya enggak tahu nilai bagaimana? Sekarang menurut dunia, kami sudah diundang berapa kali ke luar negeri Provinsi DKI Jakarta adalah open data paling besar,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/12).
Sebelumnya, Komisi Infromasi Publik (KIP) merilis keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta tidak masuk dalam daftar 10 besar provinsi yang mendapat penghargaan. Padahal Basuki telah gencar meminta aparatnya lebih terbuka.
“Yang proyek lama saya memang nggak mau buka. Sekarang kalau mau omong open data, provinsi mana yang open data sebanyak kami. Makanya saya tanya sama KIP, kami kan ada Smart City,” tegas Basuki.
Basuki menambahkan, tidak mempermasalahkan soal penghargaan tersebut. Dirinya hanya ingin berusaha membuka informasi sebanyak mungkin. Dengan tujuan masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran.
“Bagi saya nggak penting penghargaan, yang penting warga Jakarta bisa buka (data) semua,” tukas Basuki.
Berdasarkan rilis dari KIP 10 besar untuk kategori pemerintah provinsi, yakni Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206). [Beritajakarta]
“Komisi Infromasi Publik (KIP) merilis keterbukaan informasi publik” . . . .
.
terbuka gak mereka, utk juga merilis kategori yg dipakai utk menilai ???
.
sehingga umum dapat : 1, mengikuti proses penetapan ranker.
2, bila kategori yang dipakai tidak besinggungan dng kepentingan masyarakat, harus siap terima kritik membangun, karena pasti, akibat keterbukaan, akan masuk kritik/saran dari segala penjuru.
3. bagi yang dinilai, juga akan dapat tahu, bagian mana yang harus diperbaiki, agar ada kemajuan..
.
kalau tidak ada kritik/saran karena ketertutupan, yaaaach . . . . balik ke zaman dulu . . . . .maaaaalas deh . . .
.
salam,
yg bertugas Upload Video mana nih?
Bahwa DKI JKT dengan segala innovasinya dan work of progress untuk tema ini tidak masuk dalam KIP 10 besar sepertinya aneh. Memang bukan soal penghargaan tetapi sepertinya aneh. Siapa jurinya, soalnya di republik ini tidak ada yang tidak bisa diplintir, terutama kalau itu berkenaan dengan BPK. Bagaimana Pak Jokowi, Presiden yang tadinya Gubernur DKI JKT betul tidak?
Aceh, Banten bahkan Jabar dan Jateng yang serba tidak jelas bisa masuk 10 besar seturut KIP sungguh absurd, mau mengelabui rakyat sudah bukan waktunya Bung, api PakGub biar saja nanti juga akan mendapat jawabnya kenapa DKI/JKT yang bahkan sudah sampai diundang ke l.n. tidak masuk kesini, apalgi sih tema di republik ini, sayang merdeka 70 tahun katanya!
Ini selamt mambeca feedbacknya pembaca forum disini:
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/16/06545071/Ahok.Heran.Jakarta.Tak.Masuk.10.Besar.Provinsi.yang.Lakukan.Open.Data
Transportasi tolong diurusi lenih serius, terutama busway TransJakarta, bikin jeda maksimal 15 menit, jangan menyalahkan jalan macet/tidak steril, antar busway pasang GPS, dan laporan ditiap halte secara realtime urut-urutan bus nya, saya rasa tidak susah untuk dilakukan..