Ahok: Kami Sadar Rusun Lama Jelek, Sekarang Direnovasi (video)

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyadari kondisi usang rumah susun (rusun) yang sudah lama dibangun. Kini warga tak perlu khawatir sebab renovasi rusun menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI.

“Kami sadar rusun-rusun yang lama tidak layak huni, jelek, begitu kecil. Makanya kami membangun rusun 16 sampai 24 lantai. Ukurannya 34-36 (meter) biar warga Jakarta lebih nyaman,” ujar Ahok di Plaza Barat Senayan, Jakarta, Minggu (21/2/2016).

Renovasi rusun lama juga terealisasi atas bantuan dari pihak lain melalui program corporate social responsibility (CSR). “Kami atas nama Pemprov mengucapkan terima kasih kepada BTN yang membantu untuk renovasi rusun di Cipinang Besar,” kata Ahok.

Keberadaan rusun, menurut Ahok, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hunian. Pemprov DKI sambungnya juga melengkapi rusun dengan fasilitas medis juga bus.

“Banyak di Jakarta tidak mampu beli rumah, kita menyediakan rumah sebagai inkubator jadi bisa beli rumah di pinggiran. Tapi ini dalam lingkup (ditinggali) anak, menantu. Cucu tidak boleh. Hanya satu turunan. Masa kamu goblok banget, 5 turunan tinggal di rusun. Berdoalah biar tinggal di apartemen,” tutur Ahok.

Pemprov merencanakan penyelesaian 57 tower rusun dengan 35 bilik dan 28.100 unit.
57 tower, 35 blok, 28.100 unit rusun target yang harus diselesaikan. Namun para penghuni rusun diingatkan Ahok agar menjaga kebersihan lingkungan.

“Jangan membuang sampah sembarangan, tertib berdagang, tertib berhuni, tertib berdemo, demo jangan merusak taman. Itu kan uang uang kalian juga,” tegas dia.

Selain itu, Ahok juga menyinggung Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 259 tahun 2015 soal pembebasan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) bagi pemilik tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.

Ahok memang ingin merevisi aturan ini agar pembayaran pajak bisa dibebaskan bagi pemilik bangunan dengan ukuran 100 meter persegi.

“Kami sudah canangkan nilai properti di bawah Rp 1 miliar tidak bayar PBB. Rencana tahun ini atau tahun depan， Rp 2 miliar tidak usah bayar PBB. Biar warga Jakarta bisa nggak terusir dari sini,” sambungnya. [Detikcom]