Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta pejabat eselon IV yang baru dilantik segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN). Mengingat beberapa pejabat yang baru saja dilantik, sebelumnya merupakan staf.
“Yang dari staf naik ke eselon IV harus segera laporkan LHKPN,” kata Basuki saat melantik 151 pejabat di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4).
Basuki mengatakan, PNS yang baru saja menjadi pejabat eselon IV, otomatis pendapatannya akan naik drastis. Sehingga diminta untuk maksimal dalam menjalankan tugasnya.
“Saat baru masuk jadi PNS saja gajinya sudah Rp 13 juta. Kalau naik jadi pejabat langsung naik drastis, wajar kalau saya minta agar kinerjanya maksimal,” ujarnya.
Dengan pendapatan yang sangat tinggi, banyak pegawai swasta mengincar jabatan PNS DKI. Sehingga PNS DKI harus bersaing ketat untuk meningkatkan pelayanannya kepada warga Ibukota.
Basuki berharap agar pejabat yang baru saja dilantik untuk mengetahui skala priotitas untuk kegiatan yang akan dijalankan. Sehingga pembangunan di Ibukota bisa lebih fokus kepada kebutuhan warganya.
“Harus jelas targetnya, saya ukur dari tingkat kebahagiaan orang di Jakarta ini naik atau tidak. Intinya di DKI kami mempekerjakan Anda seperti pegawai swasta,” tandasnya. [Beritajakarta]
Ternyata RE itu sudah lama benci sekali toh sama PakGub nah sekarang baru mengerti mengapa jadi gaduh banget reaksinya kaya engga kenal Gub yang sudah selalu selalu choleric.
Sekalipun demikian PakGub saya tidak bisa setuju kalau Pagub nantang Eselon2 yang mau mengikuti napak tilas RE. Saya kira biarkan saja dan fokus kerja kerja kerja!
Sorry,old stuff!
Pastinya survey itu betul bahwa mayoritas PNS DKI tidak mau memilih petahana lagi, ya biar saja. Tetapi kurang baik kalau ada tegang rasa dalam bekerja dan sepertinya PNS birokrasi ini pada umumnya masih dalam mentalitas lama, juga kalau mereka muda, sepertinya. Saya pikir lebih strategis kalau ada satu kebangaan dalam moral kerja kalau bawahan itu sinambung dengan atasan, jadi bukan ibaratnya melakukan pembangkangan. Dan sepertinya ini bukan masalah tempo kerja seperti kata Sekda,tetapi hal lain. Karena kerja itu kan didelegasikan, dan bawahan kan banyak dan dibayar mahal. Mentalitasnya tetap ambtenar, lagi pula ada politisasi.