Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah dana penggusuran Kalijodo Rp 6 miliar berasal PT Agung Podomoro Land (APL) dan dibarter dengan kemudahan melakukan reklamasi di pantai utara Jakarta.
Basuki menjelaskan setelah PT APL mendapat izin prinsip dari DKI yang ditandatangani gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, mereka meminta untuk menyambung dengan izin pelaksanaan reklamasi. Namun, sebelum mengabulkan permintaan itu, pihaknya bertanya tentang kontribusi apa yang akan mereka berikan. Hal tersebut dinilainya bukan barter.
“Jadi bukan istilah barter, tetapi kontribusi Anda apa? Kami tidak mau, setelah pulau sudah jadi, nanti yang membangun pulau di tanah kami siapa? Bisa tidak pegawai tinggal di pulau? Kalau pegawai tidak di pulau, masa datang dari Depok, Tangerang, Bekasi masuk ke pulau. Makanya, kami minta kalau begitu tolong kami ada bagi hasil,” ujar Basuki di Balai Kota, Kamis (12/5).
Basuki mengatakan untuk penanganan wilayah Kalijodo merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari Sinar Mas. Sedangkan untuk APL, mereka mengeluarkan uang untuk pembangunan jalan inspeksi dan beberapa infrastruktur lainnya, termasuk di kawasan Kalijodo.
Hitungan biaya yang dikeluarkan, katanya, dikeluarkan oleh appraiser atau orang yang menghitung appraisal (harga taksiran). Pihaknya berani memberikan izin karena APL bersedia membayar kontribusi tambahan di pulau reklamasi sebesar 15 persen dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP).
“Misalnya, dia kerjakan habis Rp 100 miliar, dia mengaku Rp 200 miliar, begitu di-appraisal cuma 100 (miliar rupiah). Kami masuk pembukuan 100 (miliar rupiah) atau 200 (miliar rupiah)? 100 (miliar rupiah),” katanya.
Hal ini, katanya, tidak jauh berbeda dengan permintaan penambahan koefisen lantai bangun (KLB) dari perusahaan Jepang, Mori yang membangun jalan simpang susun Semanggi. Hitungan awal Rp 500 miliar, tetapi begitu bekerja dan dicek menggunakan appraisal, pembangunannya hanya membutuhkan sekitar Rp 300 miliar. [SP.Beritasatu.com]
Pilkada DKI Jakarta 2017, membuat para cagub yg ga jelas, mengerahkan pengamat abal-abal untuk menyerang kebijakan Gubernur qq pemprov DKI Jakarta dimedsos secara masif…pokoknya semua kebijakan adalah kesalahan anda,bahkan SARA pun dihalalkan..
Semoga sampai KPUD resmi mengumumkan, mana cagub yg resmi bisa diajak debat visi misi Jakarta kedepan, jangan layani debat opini politisi yg mengaku-ngaku sbg cagub.
Di wawancara informal hari ini, 12.05.2016 semua keterangan sehubungan dengan ini diterangkan 2kali (!) dengan jelas tapi untuk pewarta itu ya entah muda atau entah tidak riset, pasti ditanyakan lagi. Case dari Bukitduri ini “lucu” sekali sekrang Jayasuprana pasang badan, yang di pasar ikan Prabowo dengan tenda2nya engga kirim kuda2 dari spanyol? Sungguh harus diternakgn dengan jelas mengapa terjadi relokasi ini mengapa tempat ini diperlukan, harus diterangkan dipromosikan itu Teuku iskandar dengan kelompoknya bagaimana. Jadi orang itu tahu ini ada urusan dengan pemberesan Ciluwung untuk menangkal banjir secepatnya. Kalau orang tidak pergi/dipergikan dari sini tidak bisa dilanjutkan sodetan. Ini mesti diberitakan kuat-kuat. Mana Berita Jakarta yang lemot dan selalu frizzing? PakGub ini semua harus sungguh dicounter dengan sosialisasi jadi Wali yang bersangkutan harus bergiat bukan plonga plongo dan menulis fesbuk. PakGub sebaiknya bukan Wahyu menjadi wali di Utara karena di Utara ini semua keras. Dia tidak bisa sepertinya juga tidak menguasai bawahannya, ini boneka kayu!
Hati-hati dengan case BUKITDURI itu di Tempo sudah diberitakan “ingkar janjinya Jokowi Ahok” jadi, harus ada approach yang baik dan diterangkan. Setiap tempat yang diperlukan untuk membereskan Ciluwung wali, camat, lurah harus bersiap!Ingat PakGub, bukan hanya penempatan yang lebih baik tetapi juga approach yang terbaik! Ini harus bisa apa ya lurah tidak tahu orang2nya, dibayar mahal pns ini!
PakGub tidak ada bagian dari walikota JakUt yang bisa mengambil alih penyosialisasian ini tidak ada orang yang bijak disana, selain sp1 sp2 dan sp3. Apa i ya Gub nya saja yang koar2 ini bagaimana, itu katanya kerja. Pak, si Wahyu itu dipecat saja coba konsultasi dengan Pak heru kan beliau pernah disana dan mengenal pns disana.
PakGub OmSak tolong BeritaJakarta itu loh videonya frizzing terus, tolong diperbaiki.
BeritaJakarta ini belum pernah beres juga pemberitaannya, kominfo itu bagaimana cctv tidak tahu gps juga tidak beres, halo Pak Ii lelahkah Anda?
SOSIALISASI adalah hal yang penting tetapi juga jangan tarik2an seperti RE tetapi harus resmi ada sosialisasi dan ini harus dilakukan oleh walikota/camat/lurah setempat apa ini bukan pekerjaan mereka, lalu untuk apa lurah itu dibayar begitu mahal kalau sosialisasi saja males lelet langsung min sp1 sp2 sp3 ini kan pemalas, kalau dipersalahkan sebagai merebut hak ini bisa terjadi sekalipun tidak demikian maksudnya, tetapi seperti main serobot.
Terangkan kepada rakyat ini masalahnya bukan sekedar pindah dan tempat sudah ada kjp ada bis ada semua cuma2. Bukan hanya itu, memang harus tegas juga, dan pegang kendali gitu.
PakGub harus mau belajar dan merubah strategi delegasikan pekerjaan itu, instruksikan haruskan dan akan dilakukan juga. Itu kemarin di Bidaracina sudah lupa kan Bu Ruhayah sendiri mengatakan tidak melakukan face to face sosialisasi, ini kan tidak betul main serobot sekalipun itu ijo. Sosialisasi itu jatuhnya lebih enak PakGub, Anda harus belajar juga merebut hati rakyat seperti ini. Delegasikan instruksikan penugasan ini, selesai.