Normalisasi Sungai Terkendala Penolakan Warga Direlokasi

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku proses normalisasi Sungai Ciliwung terkendala adanya penolakan warga untuk direlokasi. Semula ditargetkan normalisasi rampung pada tahun ini. Namun sampai saat ini, relokasi warga di Bukit Duri belum berjalan.

“Harusnya sudah selesai ditarget saya. Jadi waktu kami masuk ke sini kan, 2013 awal. Kami bilang estimasi kerja maksimal tiga tahun selesai semua. Ternyata nggak bisa terlalu banyak provokatornya,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/5).

Basuki mencontohkan kawasan Kampung Pulo seharusnya sudah tidak terendam banjir lagi tahun ini. Namun karena adanya penolakan dari warga, pemasangan sheet pile menjadi tertunda.

“Makanya kalau mau warga jangan pakai acara menantang normalisasi supaya nggak terlambat. Kampung Pulo harusnya sudah tidak mengalami banjir tahun ini, kalau kemarin nggak ribut,” ujarnya.

Basuki mempertanyakan aktivis lingkungan yang justru membiarkan sungai di Ibukota direklamasi. Padahal reklamasi sungai lebih berbahaya dibandingkan dengan reklamasi laut. Relokasi warga ini, padahal bertujuan untuk menormalisasi sungai, yang lebarnya sudah berkurang dari sebelumnya 50 meter hanya tersisa 5-10 meter saja.

“Kampung Pulo sudah ribut, makanya Bukit Duri mau ribut lagi? Bidara Cina nggak berfungsi sodetannya gara-gara ribut juga. Terus mana aktivis lingkungan yang di Jakarta, sadar nggak Ciliwung kita di reklamasi, kok nggak ada yang ribut nih,” tegasnya.

Basuki mengaku beberapa titik bantaran Sungai Ciliwung akan tetap dipertahankan kealamiannya. Namun dirinya tidak akan memberi kelonggaran bagi bangunan yang berdiri di badan sungai, baik bangunan kumuh ataupun mewah.

“Pokoknya, yang ada batu cadasnya tidak diganggu. Tapi atasnya tetap ada jalan inspeksi. Perumahan mewah juga kami mesti cek, dapat suratnya dari mana. kalau ternyata zaman dulu, bisa dua sertifikat, tidak ada IMB tetap kami akan konsinyasi gusur,” tandasnya. [Beritajakarta]

–

2017 Basuki Targetkan Relokasi 20 Ribu KK

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menargetkan bisa merelokasi sebanyak 20 ribu kepala keluarga (KK) dari bantaran sungai ke rumah susun (rusun) tahun 2017 mendatang. Jumlah KK yang akan direlokasi sesuai dengan rusun yang selesai dibangun pada tahun depan.

“Jadi target kami, 2017 minimal mindahin 20 ribu kepala keluarga. Karena rusun akan jadi kira-kira bulan Oktober tahun depan,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (19/5).

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda tahun ini tengah membangun lebih dari 20 ribu unit rusun. Pembangunan diperkirakan rampung pada Oktober 2017 mendatang. Warga yang akan direlokasi diutamakan yang berada di bantaran sungai dan jalur hijau.

Basuki mengaku sempat terkendala dalam pembangunan rusun di Ibukota. Namun setelah dirinya mengganti Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, dengan Ika Lestari Aji, pembangunan lebih cepat. Pejabat sebelumnya, yakni Jonathan Pasodung dinilai kurang maksimal menyediakan hunian murah bagi warga.

“Kemarin itu, Kepala Dinas Perumahannya belum ganti Bu Ika. Saya suruh bangun 50 ribu unit, nggak dibangun-bangun. Hanya 2 ribu unit saja. Begitu ganti Bu Ika langsung bangun 20 ribu. Terus saya pres lagi tahun depan 50 ribu unit,” tandasnya. [Beritajakarta]