Ahok – Pertama kali masuk Jakarta dengan menjadi wakil gubernur DKI pada 2012, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang waktu itu mendampingi Gubernur Joko Widodo dihadapkan pada sejumlah izin reklamasi. Izin reklamasi itu dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya Fauzi Bowo (Foke).
Perhatian Jokowi dan Ahok pun tertuju pada salah satu ketentuan yang mewajibkan pengembang pulau reklamasi memberi kontribusi tambahan untuk mengatasi banjir Jakarta. Di situ tak ada sama sekali besaran dan bentuk kontribusi yang harus dibayarkan oleh pengembang pulau reklamasi.
Ketentuan itu jelas mudah ‘diakali’ jika pengembang dan gubernur DKI sama-sama ‘nakal’. Bisa saja, kata Ahok, saat terjadi banjir, pengembang hanya mengirim mobile pompa air, perahu karet, tenda atau mie instan sebagai wujud kontribusi.
“Kalau itu bukan kontribusi saya bilang. Saya inginnya Anda (pengembang) bikin rumah pompa, jalan atau yang lainnya, itu baru kontribusi yang benar,” kata Ahok saat berbincang dengan detikcom, Kamis (19/5/2016) di ruang kerjanya gedung Balai Kota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Persoalan berikutnya adalah besarnya angka kontribusi tambahan yang harus diberikan oleh pengembang. Untuk menentukan besarnya kontribusi itu, pemerintah provinsi DKI pun mengundang para pengembang reklamasi. Kepada para pengembang Ahok mengatakan bahwa setiap tanah yang dijual oleh pengembang di pulau reklamasi harus ada kontribusi untuk pemprov DKI.
Kontribusi tak diminta dalam bentuk uang melainkan pembangunan sejumlah fasilitas untuk masyarakat menengah ke bawah di Jakarta. Dalam perjalanannya, Pemprov ternyata menemukan bahwa masyarakat butuh rumah susun, rumah pompa dan jalan inspeksi.
Rumah susun akan diperuntukkan bagi pegawai yang kerja di pulau reklamasi karena tak mungkin mereka tinggal di luar Jakarta. “Pokoknya mau mindahin orang harus ada rusunnya, ada rumah pompanya, ada jalan inspeksi sungai. Terus yang urusan 5 persen pulau, saya ingin pegawai di sana tinggal di pulau, masa tinggal di Bekasi atau Depok tapi dia kerja di pulau. Nah, ini jadi beban saya (Pemprov DKI) dong. Bikin kereta api deh? Kalau bikin kereta api apa enggak jadi beban saya, tapi bagian pulau yang untung? Makanya saya bagikan (beban) ke semua pengusaha,” kata Ahok.
“Di sinilah keluar kalimat kewajiban tambahan, atas pemberian izin prinsip pelaksanaan,” papar Ahok. [Detik.com]
Cerita Ahok yang Kaget, Masuk Jakarta Langsung Temukan Izin Reklamasi
Aneh tapi nyata TEMPO tiba2 ternyata menggunakan fitnah. Data tidak dari KPK tetapi valid, loh ini apa2an. Sekali lancung ke ujian seumur hidup …
OmSak wawancara 20Mei itu baik sekali loh diunggah disini untuk mengcounter issue barter tadi.
Sekarang bahkan dionlinekan posisi dari si Marco Rujak. Tempo qio vadis?
Apa betul orang yang tinggal dibantaran bahkan diatas sungai dan mendirikan kandang2 ayam itu juga membayar pajak? Ini sudah kalang kabut semua. Hemat saya seandainya apapun mereka berhal atau tidak berhak tinggal bersertifikat atau tidak mengapa tidak digugat aja sik!?
TEMPO sepertinya mau membangun opini soal 15% ini penjahat betul Tempo ini. Memang betul tidak sejalan tidak apa tetapi tidak menggunakan fitnah untuk sebuah penulisan, sepertinya Tempo sedang bersiap dengan Ilyas Karni dan mantan Obor Rakyat yang menjegal abis Pak Jokowi dan pedananya sampai sekarang tak berhasil dicekap.
Bagaimana gm_gm Goenawan Muhamad?
Aneh si MarcoRujak ini beberapa bulan lalu dia mengunjungi Delft (NL), technology city dengan perguruan tinggi teknik yang paling sophisticated di dunia! Berbicara dengan beberapa mahasiswa2 Indonesia disana jebolan unpad ini dan berusaha menggalang dan menebar pemikirannya mengenai tata ruang di Jakarta mendengarkannya itu orang hanya terbahak mendengarkan kebodohannya. Heran orang ini tidak sadar akan kebodohannnya. Dan mungkin dikira si Marco ini mahasiswa2 IND di Delft itu tidak tahu hal, loh tahu pasti betul, ini bukan unpad, kan mereka ikut semua MoU dengan Rotterdam itu dan juga semua masalah banjir tahun 2013 itu yang wawancara langsung dengan WAgub waktu itu. Orang orang seperti si Marco ini, Elisa dan JJRi ini setengah jadi atau entah cari angin. Di IND ada begitu banyak arsitek dan urbanist juga Kang Emil Pak Oswar Mungkasa juga Pak Agus Prabowo semua urbanist tetapi tidak sebodoh si Marco ini, malu malu malu.
BeritaJakarta/Kominfo harus bisa mengcounter tema ini!