Wali Kota Harus Cek Penghuni Rusun

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta para wali kota untuk melakukan razia penertiban rumah susun (rusun) yang tidak sesuai peruntukan di wilayahnya.

“Rusun kita berantakan karena banyak yang main, wali kota turun dan cek, bawa personel Satpol PP dibantu kepolisian untuk melakukan penertiban,” ujarnya, Senin (23/5).

Menurutnya pihak wali kota jangan langsung percaya dengan laporan kepala UPT rusunawa. Pasalnya saat ini masih banyak unit rusun yang disewa atau dijualbelikan oleh segelintir oknum.

‎

“Dari awal kan sudah diminta agar data yang tinggal ditempel didepan unitnya, jadi bisa diawasi, kalau tidak sesuai langsung diusir saja,” katanya.

Basuki mengatakan, dirinya telah meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda mengeluarkan penghuni rusun yang tidak tepat sasaran pada tahun 2013. Untuk mempercepat proses itu, Ia meminta wali kota juga turun mengecek penghuni.

“Wali wota turun, karena ini sudah sejak 2013 lalu saya minta dilakukan pembersihan. Nnamun hingga kini tidak kunjung beres, padahal sudah ganti kepala dinas loh,” tandasnya. [Beritajakarta]

–

Sejumlah Kebijakan di Rusun Belum Maksimal

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sejumlah kebijakan rumah susun (Rusun) saat ini dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya keluhan dan masalah penyelewengan unit rusun.

“Seperti di Rusun Muara Baru yang airnya sering tidak mengalir, sehingga warga terpaksa beli air ke pengecer,” ujarnya, Senin (23/5).

Menurutnya hal tersebut menjadi bahan permainan segelintir oknum. Karena air di rusun dimatikan, dan hidrant disekitar rusun airnya dijual ke pengecer. Air tersebut lagi yang akan dibeli warga dari pengecer yang datang ke rusun.

“Dulu kita pernah panggil dinas perumahan dan pam terkait itu, tapi hanya sebentar saja nyalanya kemudian sama,” katanya.

Hal lain, lanjutnya, juga terjadi saat pembersihan rusun diminta dilakukan sejak 2013 lalu. Namun hingga saat ini masalah penyelewengan unit rusun masih tak kunjung dibereskan oleh dinas perumahan.

“Alasan terus ini. Dulu minta agar tiap rusun ada kepala UPT sudah kita iyakan. Sekarang banyak lagi alasannya kalau tidak bisa tangani, kalau saya marah baru dikerjakan, begini terus,” tandasnya. [Beritajakarta]