Pemalsu Plat Nomor Bisa Dipidana

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bagi pengendara yang memalsukan plat nomor kendaraan bisa dipidana. Hal itu terkait dengan kebijakan ganjil genap yang akan diterapkan mulai akhir Juli ini.

Basuki menceritakan penggunaan dua plat nomor dalam satu kendaraan, juga terjadi di Hongkong. Sehingga pengendara tetap bisa melintas di ruas jalan ganjil genap secara bebas.

“Itu kayak di Hongkong ada plat yang kalau dipencet bisa balik platnya berubah, ketukar. Saya kira nggak apa-apa, tapi itu kan pidana,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/7).

Petugas akan rutin memantau kendaraan yang melintas di jalur-jalur ganjil genap. Jika ketahuan memalsukan plat nomor maka akan langsung dipidanakan. “Kalau lewat di lampu merah ada petugas periksa STNK, kalau ketauan memalsukan ya kena pidana,” ujarnya.

Menurut Basuki, jika ada 10 orang yang dipidana karena memalsukan plat nomor akan memberikan efek jera bagi pengendara lainnya. “Saya kira harus cari korban 10 orang baru deh pada takut. Kalau sosmed (sosial media) kan kenceng nih ramai,” ucapnya.

Seperti diketahui, uji coba penerapan ganjil genap akan dilakukan pada akhir Juli ini. Ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap yakni, eks ruas jalan 3 in 1 ditambah Jalan HR Rasuna Said.

Adapun waktu pelaksanaannya akan dilakukan pada pukul 07.00-10.00 dan 16.00-20.00. Kebijakan ini diterapkan sambil menunggu sistem electronic road pricing (ERP). [Beritajakarta]

–

Penghapusan Denda PKB Mempercepat Penerimaan Pajak

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sengaja mengeluarkan kebijakan pengapusan denda pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tujuannya menarik wajib pajak menunaikan kewajibannya tanpa dibebani denda.

“Itu supaya orang bisa bayar cepat saja. Mirip tax amnesty, pemutihan gitu,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/7).

Menurut Basuki, jika tidak ada penghapusan denda, wajib pajak akan terbebani dan mereka menjadi malas untuk membayar. Diharapkan pengapusan bisa mendorong wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya.

“Kalau itu enggak dihapus, orang yang (mau bayar pajak) ditambah denda-denda kan jadi enggak bisa bayar. Kalau kamu mau bayar mesti lunasin utang yang lama enggak sanggup juga,” ucapnya.

Seperti diketahui, mulai 2 Juli hingga 2 Agustus mendatang, Pemprov DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan cara penyesuaian sistem PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang telah berakhir masa pajaknya. [Beritajakarta]

 Denda Pajak Kendaraan dan PBB Dihapus, Ahok: Agar Orang Sanggup Bayar Pajak