Ahok – Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah membatalkan sebagian besar pembebasan lahan pada tahun ini.
Pembelian lahan di DKI akan dievaluasi karena sejak awal tahun hingga kini belum ada pembelian lahan yang dibayarkan.
“Hampir semua pembelian lahan yang nggak penting saya bilang batalin, mencurigakan semua. Masa beli lahan tujuh bulan nggak becus,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7).
Basuki mengatakan lambannya pembelian lahan terjadi setelah adanya kebijakan agar pembayaran lahan ditransfer langsung kepada pemilik lahan.
“Kan sekarang saya paksa harus transfer langsung ke pemilik, begitu saya perintah langsung tujuh bulan nggak bisa semua,” tegasnya.
Ia mencurigai masih ada oknum pajabat yang meminta komisi sehingga pembelian lahan berjalan lambat. Terlebih, dalam pembelian lahan di DKI selama ini selalu ada jatah komisi kepada oknum tertentu agar prosesnya berjalan lancar.
“Pasti nih ada yang minta-minta komisi-komisi. Kalau nggak ada yang minta komisi, nggak mungkin sampai sekarang belum bisa beli lahan,” tandasnya. [Beritajakarta]
Bukannya dicari jalan untuk mengentaskan tema ini biar pemprov dki bisa membeli lahan. Dipecat saja, segera pemenangan. Kalau terus begini bagaimana. Bawa ke Nusakambangan semua pns mafia tanah di pemprov.
urusannya kini kini menjadi jelas dan terang benderang dong jadinya, paling kurang pasti urusannya, kemana alamat ditujukan; . . . . .
.
tangan sesiapa saja gerangan yg diperlukan agar suatu transaksi beli tanah terlaksana, . . . . rumahkan, grounded, pecat, . . . . pendeknya di isolir, agar tidak mencemari kebaikan yg sedang mulai tumbuh. . . . susahkah ???
.
salam,
Minta KPK periksa rekening bank dan usut semua pemasukan/penghasilan yg diterima oknum pejabat yg selama ini dgn lancar mengurus pembelian lahan, kl ketahuan ada terima komisi lgs dibui, mereka toh sdh tahu konsekuensinya kl melanggar hukum.