JPO Tak Layak Segera Dibongkar

Ahok – Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta tengah melakukan inventarisir Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Ibukota. Sebagian diantaranya dinilai sudah tidak layak akan langsung dibongkar.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta agar inventarisir kondisi JPO segera dilakukan. Karena badai La Nina masih akan terjadi hingga awal tahun 2017. Sehingga angin kencang diperkirakan masih akan terjadi.

“Saya sudah minta sekarang audit. Kalau lihat mana yang sudah buruk harus segera, langsung bongkar saja,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/9).

Beberapa JPO yang kondisinya buruk, juga sudah jarang digunakan oleh warga. Sehingga demi faktor keselamatan JPO akan dibongkar. Karena JPO merupakan aset pemerintah, maka pembongkarannya harus melalui proses lelang terlebih dahulu untuk penghapusan aset.

Basuki menyayangkan lambannya proses lelang penghapusan aset di DKI. Pasalnya, proses pembongkaran juga harus menghitung nilai bangunan, oleh sebab itu proses ini cukup lama.

“Untuk menghapus aset pun kami punya masalah. Jadi kalau pemerintah mau bongkar, itu mesti lelang juga, nah lelangnya rata-rata jadi masalah dan nggak bisa cepat,” ujarnya.

Jika ada kesulitan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembongkaran JPO, pihaknya akan menggunakan kewajiban pengembang.

“Kalau lama nanti saya bilang sama asisten pembangunan pas rapim, minta mereka supaya gunakan kompensasi tambahan uang dari pengembang,” tandasnya. [BeritaJakarta]

–

Basuki Siapkan Pergub Larangan Iklan di JPO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuat peraturan gubernur (Pergub) larangan memasang iklan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Menyusul robohnya JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9) lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan pergub larangan tersebut. Nantinya semua JPO yang ada di Ibukota pembangunannya seperti di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

“Dulu bangun JPO itu kerja sama dengan swasta, kemudian dipasangi iklan. Saya siapkan pergub tidak ada lagi iklan di dalam JPO,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/9).

Menurut Basuki beberapa JPO yang terpasang iklan kontraknya belum selesai. Secara bertahap nantinya tidak ada lagi iklan yang terpasang di JPO. Karena hal itu dinilai membahayakan, terlebih lagi JPO yang ada di Jakarta kondisinya banyak yang sudah tua.

“Nanti semua dibangun kayak model di Bundaran HI. Jadi JPO harusnya terbuka, tidak boleh ada dinding yang menahan angin. Dari sisi keamanan juga menangtisipasi kalau terjadi perampokan dan pelecehan,” ucapnya.

Basuki mengaku telah menolak beberapa kali permohonan untuk perbaikan JPO dari swasta. Karena mereka mengajukan perbaikan, sekaligus juga untuk pemasangan iklan.

“Beberapa swasta ngajuin gimana kalau kita rapikan dan pasang iklan, saya tolak. Saya gunakan kontribusi dari pengembang saja. Tapi ini butuh waktu,” tandasnya. [BeritaJakarta]

TERKAIT: Pemprov DKI Siap Menanggung Biaya Sekolah Anak dari Korban Tewas JPO Pasar Minggu