Tak Ada Aturan Penggantian Bangunan di Atas Lahan Negara

Ahok – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tak bisa memenuhi permintaan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan untuk mengganti bangunan yang ditertibkan. Warga hanya mendapatkan tempat relokasi di rumah susun (rusun) yang sudah disiapkan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sesuai dengan ketentuan, pihaknya tidak bisa membayarkan ganti rugi atau uang kerohiman. Sebab warga menduduki tanah negara. Pihaknya sudah menyediakan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang terkena dampak normalisasi.

“Dia (yang masih bertahan) minta bayar uang bangunan dia. Ya nggak bisa dong,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Sebagian besar warga di Bukit Duri, juga sudah menempati Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Hanya sebagian warga saja yang masih bertahan. Namun penertiban bangunan tetap dilakukan karena normalisasi Sungai Ciliwung tidak bisa ditunda lagi.

Basuki menambahkan, warga yang tinggal di rusun akan mendapatkan berbagai fasilitas. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), kemudahan usaha, naik bus Transjakarta gratis, fasilitas kesehatan, antar jemput bus sekolah, serta lainnya.

“Kalau tinggal di rusun juga kami beri fasilitas banyak, naik bus gratis, KJP, dokter akan rawat, antar jemput sekolah untuk anak-anak, ada operasi pasar juga. kami siapkan semuanya,” tandasnya. [BeritaJakarta]

–

Harga Tanah di Kampung Pulo Capai Rp 20 Juta Per Meter

Normalisasi Sungai Ciliwung ternyata tak hanya berdampak mengurangi banjir di Ibukota. Dampak positif lain yakni meningkatnya harga jual tanah di sekitar lokasi, seperti di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, setelah dilakukan relokasi warga ke rumah susun (rusun) dan normalisasi, saat ini harga tanah di Kampung Pulo rata-rata Rp 20 juta per meter persegi.

Basuki menambahkan, warga di Kampung Pulo saat ini mendukung program normalisasi Sungai Ciliwung yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Sekarang tanya sama orang Kampung Pulo, mereka lebih dukung Ciliwung Merdeka atau normalisasi? Normalisasi. Tanah sekarang ini yang nggak kena sudah Rp 20 juta rata-rata per meter. Dulu siapa yang mau beli Rp 20 juta per meter,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Naiknya harga tanah di kawasan tersebut, lantaran banjir yang dulu sering melanda sudah bisa teratasi. Normalisasi yang dilakukan tidak hanya melebarkan sungai saja, tetapi juga membuat jalan inspeksi.

Basuki mengaku semula telah menerima konsep yang ditawarkan oleh Ciliwung Merdeka untuk penataan Kampung Pulo. Namun mereka tidak bisa memenuhi syarat, memberikan bukti persetujuan warga agar lahannya digunakan untuk pembangunan.

“Saya minta sama mereka, kamu mau desain kaya begini? Oke saya kerjakan pakai kontribusi tambahan dari pengembang. Tetapi bisa nggak kamu dapetin surat kuasa dari semua pemilik di daratan tadi. Ternyata mereka nggak bisa,” tandasnya. [BeritaJakarta]