Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera melaksanakan cuti untuk berkampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Selama cuti, Ahok akan menyerahkan berbagai tugas kedinasan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI. Ahok meyakini tak akan ada program pembangunan yang terbengkalai dengan kepemimpinan Plt Gubernur DKI Jakarta.
“Yang penting gini aja, kontrol aja lapangan. Saya kira Dinas Tata Air di lapangan sudah kerja cukup baik kok, enggak ada masalah,” kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Kemudian ia mengimbau Plt Gubernur DKI untuk mencoret kontraktor yang bandel dalam membangun infrastruktur. Selain itu, ia mewanti-wanti Plt Gubernur untuk bersedia aktivitasnya direkam oleh kamera dari Dinas Kominfomas DKI Jakarta.
“Semua rapat harus di-upload ke Youtube. Kecuali Plt Gubernur mengatakan, saya enggak mau rapat kami di-upload ke Youtube, semua putusan untuk izin-izin properti tidak boleh di-upload, berarti saya langsung curiga, ada apa ini, ya kan,” kata Ahok.
Jika hal itu sampai terjadi, Ahok memastikan akan memeriksakan seluruh kegiatan Plt Gubernur DKI. Meski demikian, ia meyakini Plt Gubernur DKI Jakarta adalah pejabat profesional yang dikirim oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Hanya saja, Ahok masih mempermasalahkan apakah Plt Gubernur dapat menandatangani APBD DKI 2017.
“Kalau tandatangan MoU, semuanya boleh dilakukan Plt Gubernur. Tapi yang disebutkan dalam UUD 1945 dan UU Keuangan Daerah, masalah keuangan itu wewenang gubernur,” kata Ahok. [Kompas.com]
Kalau Plt.Gubernur yg tandatangan APBD 2017 berarti kalau ternyata ada anggaran yg tidak diketahui oleh masing-masing kepala dinas SKPD, maka bisa dipidanakan…
Bukan hanya soal anggaran yang tidak diketahui tetapi kalau selalu mengikuti rapim dan rapat BKPRD maka kita akan mengikuti betapa seringnya jebakan batman dipasang untuk Gubnya apalagi sekarang Plt. Sering orang bicara di sosmed tanpa melihat dan mengikuti uploads orisinil yang ada!
Seperti yang diberitakan kemendagri telah mengeluarkan permendagri yang memerkenan Plt menandatangani APBD dan ini bertentangan dengan UU!!!!!! Pak Basuki telah mengatakan itu berkali-kali juga di sidang MK. Tapi memang bisa dituntut kalau ada yang melenceng nantinya. SKPD kan paling ahli menyusupkan yang tidak jelas. apalagi itu si Blesmiyanda. Apalagi urusan beli tanah dan membangun rusun atau sekolah. Check semua di uploads!
Susahnya memang kalau birokrasi sudah dibuat transparan dan semua bisa melihat dan menilai bahkan mlintir!! Kalau datang orang baru dan tidak ikut di rel yang telah dibuat akan kalang kabut. Tapi haters akan bilang BTP/Basuki Tjahaja Purnama ini jutek dan cerewet, emang i ya sih. Tapi tukang sikat gudang berhak mengikuti semuanya apalagi kalau nanti dia harus menanggung yang dia tidak tandatangani alaaamaaak!!
We better give the new one the benefit of the doubt PakBTP.
Gimana DINAS TATA AIR di lapangan sudah kerja cukup baik??? Itu barusan weekend CPU longarm nya diembat ketika pekerjanya istirahat?? Apanya yang cukup baik?? Kerja belepotan!! Ayo PakTeguh … apa konsekwensinya??