BTP – Pemerintah bersama dengan PT Pertamina (Persero) sedang menggodok aturan mengenai petunjuk teknis pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Khususnya pembelian BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) seperti BBM RON 90 atau Pertalite.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan petunjuk teknis pembelian BBM subsidi atau Pertalite itu.
Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa saat ini kriteria penerima BBM bersubsidi atau Pertalite itu sudah ada. “Sudah ada di Pertamina Patra Niaga (kriterianya). Saya tidak bisa buka,” ungkap Ahok kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/5/2022).
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting membenarkan bahwa saat ini sedang dibahas mengenai aturan petunjuk teknis pembelian BBM Pertalite. Ia bilang pihaknya akan menyesuaikan dengan arahan Pemerintah. “Bila Perpres 191/2014 direvisi, maka pelaksanaannya akan kami sesuaikan di lapangan,” ungkap Irto, Selasa (24/5/2022).
Direktur BBM BPH Migas, Alfon Simanjuntak mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu usulan yang sudah disampaikan kepada Kementerian ESDM. Namun demikian, ia belum dapat membeberkan mengenai kriteria penerima subsidi Pertalite yang bakal diatur tersebut.
“Semua usulan sudah naik, BPH menunggu. Belum bisa kami share,” kata dia kepada CNBC Indonesia Jumat (27/5/2022).
Bisik-bisik dari Anggota Komisi VII DPR, Mulyantoi mengatakan, dari yang ia dengar, salah satu kriteri yang tidak bisa membeli Pertalite adalah pemilik kendaraan mewah dan kendaraan yang memakai plat merah.
“Upaya ini perlu harus segera diintensifkan di tingkat SPBU. Selain aturan teknisnya segera dikeluarkan BPH Migas atau Kementerian ESDM,” terang Mulyanto kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/5/2022).
Sebelumnya, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan pihaknya saat ini masih menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite.
“Benar, kami sedang memproses revisi Perpres 191/2014, khususnya yang terkait dengan konsumen pengguna, agar BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Nanti akan diikuti dengan petunjuk teknisnya,” ungkap Erika kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/5/2022).
Ketika waktunya tiba, kata Erika, pihaknya akan segera mensosialisasikan aturan tersebut. “Diharapkan aturan ini berjalan pada dua sampai tiga bulan ke depan,” tandas Erika. [CNBCIndonesia.com]
