Ini Jawaban Ahok Terkait Program JB

Ahok.Org – Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sempat mendapat kritik dari pesaing mereka lantaran dianggap tidak ingin mengungkap secara terbuka program-program yang disiapkan untuk mewujudkan “Jakarta Baru” (JB).

Cagub Jokowi dalam beberapa kesempatan sebenarnya sudah menerangkan bahwa program-program JB tidak akan dipaparkan lagi secara terbuka sebagaimana dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.

Pasalnya, beberapa program andalan yang sudah dibeberkan dengan mudahnya diikuti oleh program serupa dari pesaingnya. Terkait kritik tersebut, cawagub Basuki atau Ahok akhirnya mengulas beberapa pandangannya saat diwawancarai Kompas.com di Jakarta, Selasa (4/9/2012) malam.

Berikut petikan wawancara Basuki.

Tanya (T): Bapak dianggap kurang terbuka dalam memaparkan program

Jawab (J): Jadi, Jokowi dan Foke bukan adu program lagi, semua program sudah ada di DKI. Hanya beberapa yang kami tambahkan, misalnya soal transjakarta, busnya yang beroperasi di jalur padat akan dengan railbus; soal jaminan pendidikan; jaminan kesehatan; sandang-pangan-papan; budaya; program atasi banjir, macet; dan perumahan.

Semua sudah ada dan cukup lengkap. Masalahnya dibutuhkan gubernur yang jujur, bersih, dalam arti berani buka harta, biaya hidup, dan pajak yang dibayar sesuai, transparansi mengelola pemasukan dana pengeluaran APBD-nya. Selain itu juga harus total melayani warga DKI Jakarta secara profesional.

T: Artinya programnya hanya merupakan kelanjutan?

J: Dalam beberapa diskusi dengan media kami ungkapkan program secara detail karena persoalan di Jakarta bukan bicara program baru lagi. Persoalannya adalah butuh CEO untuk bisa selesaikan semua program yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh para konsultan dan usulan-usulan dari para pakar di bidangnya.

Kalau hari ini kita menilai DKI tidak memenuhi target pembangunan dan tertinggal dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara, bukan karena tidak tahu peta masalah, dan bukan tidak ada program. Semua ada, sudah diberikan dan dibuat oleh para ahli dan konsultan. Yang menjadi mata rantai yang hilang di DKI adalah tidak adanya gubernur yang jujur, bersih (berani buka harta, biaya hidup dan pajak yang dibayar sesuai), transparansi mengelola pemasukan dana pengeluaran APBD, dan total melayani warga DKI secara profesional.

T: Apakah yang baru hanya pembaharuan mentalitas birokratnya?

J: Yang merancang program Jakarta itu kalau kita mulai 1976 sudah ada bantuan dari Jerman, kalau tidak keliru. Jadi kita pilih yang mantan gubernur masa itu. Atau dari zaman Pak Ali Sadikin dengan program M Husni Thamrin-nya. Program kesehatan kami dan pendidikan kami jelas berbeda dari Foke, tanpa SKTM (surat keterangan tidak mampu).

Prinsipnya ke depan mengarah ke UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004. Jadi, semua anggota DPR RI dan pemerintah yang keluarkan UU tersebut yang jadi gubernur.

T: Program orisinalnya?

J: Kita juga ada ide-ide baru. Itu bukan berarti semua program masa Foke atau masa gubernur lain dibuang. Selama memang bagus akan tetap dipakai. Masalahnya kan kami mau percepat. Kalau ada transparansi APBD, yang pasti semua program akan cepat dilaksanakan dan tidak butuh 15 tahun. Busway 15 koridor adalah contohnya, 2010 harusnya selesai.

T: Problem apa lagi yang butuh percepatan?

J: Termasuk 12 tahun bebas biaya sekolah di DKI. Faktanya Rp 9,4 triliun (anggaran pendidikan) dinas pendidikan hampir sama dua kali APBD Kota Surabaya. Fakta lainnya, masih banyak anak tidak mampu masuk sekolah dan banyak ijazah tertahan karena ada tunggakan.

Jadi sekali lagi Jakarta butuh gubernur yang JBTP (jujur, bersih, transparan, dan profesional). Intinya DKI tidak ada gubernur yang total melayani rakyat secara profesional.

T: Apakah nanti tidak dipandang menjiplak?

J: Kalau dibilang jiplak enggak juga. Superblok, reklame di gedung, jaminan kesehatan tanpa SKTM, Kartu Sehat, Kartu Pintar, bagi nomor HP, transparansi anggaran sampai satuan tiga, itu semua orisinal.[Kompas]