33 Calon Daerah Otonom Baru

(27/08) — Distribusi hasil pembangunan yang belum merata di wilayah nusantara memicu keinginan daerah-daerah tertentu untuk dimekarkan dengan berbagai macam alasan, seperti masalah luas wilayah, kemiskinan, masalah perbatasan dengan negara tetangga, dan lain-lain.

Bahwa walaupun sampai tahun 2010 ini masalah pemekaran masih berstatus ”moratorim”, namun tidak mengurangi semangat daerah untuk memperjuangkan pemekaran tersebut. Sampai saat ini (akhir bulan Agustus 2010), Kementerian Dalam Negeri belum menyerahkan dan/atau membahas grand disign tentang jumlah daerah yang ideal (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia dengan Komisi II DPR RI. Padahal keinginan dan tuntutan dari daerah-daerah calon pemekaran semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya permasalahan pemabangunan di masing-masing daerah.

Bahwa berdasarkan data yang masuk ke Komisi II DPR RI, sampai bulan April 2010 ada 33 (tiga puluh tiga) usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah diverifikasi dan masih harus melengkapi atau memperbaharui syarat administrasi. Dari 33 calon DOB tersebut terdapat 9 calon provinsi baru yaitu; Provinsi Kalimantan Utara (Induk: Kalimantan Timur), Provinsi Kapuas Raya (Kalimantan Barat), Provinsi Buton Raya (Sulawesi Tenggara), Provinsi Papua Tengah (Papua), Provinsi Papua Barat Daya (Papua), Provinsi Papua Selatan (Papua), Provinsi Sulawesi Timur (Sulawesi Tengah), Provinsi Aceh Barat Selatan (NAD), Provinsi Aceh Leuser Antara (NAD) dan 24 calon kabupaten baru, yaitu:  Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha (Provinsi: Sulawesi Tenggara),  Kabupaten Luwu Tengah (Sulawesi Selatan), Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Malamoi, Kabupaten Maybrat Sau (Papua Barat), Kota Merauke, Kabupaten Grime Nawa, Kabupaten Muman (Papua), Kabupaten Kepulauan Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Kutai Pesisir (Kalimantan Timur), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Rokan Darussalam (Riau), Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat).

Berikut ini adalah Daftar 33 Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru yang sudah diverifikasi April 2010 dan masih harus melengkapi/memperbaharui syarat adminstrasi.

Sumber: Komisi II DPR RI, diolah

Pemekaran daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati terutama pemerintah pusat dan DPR RI terutama Komisi II DPR RI. Di samping itu pemekaran daerah harus dilakukan melaui prosedur yang benar dan faktual. Komisi II DPR RI perlu meninjau juga daerah-daerah yang diusulkan dan dimungkinkan untuk dimekarkan. Jangan hanya terpaku pada data yang disodorkan pihak-pihak yang mengaku-ngaku penitia pembentukan provinsi atau kabupaten/kota. Pemekaran daerah harus steril atau paling tidak minim muatan politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya hanya ingin menciptakan peluang untuk memperoleh jabatan di daerah pemekaran, dll. (Kamillus Elu, SH)