Ahok.Org – Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengganti sejumlah pejabat di Pemprov DKI. Namun Ahok membantah jika mencopot pejabat karena tak satu visi misi dengan pemerintahan baru yang dipimpinnya.
“Nggak lah nggak ada soal itu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/11).
Ahok menegaskan rotasi itu hanya untuk penyegaran. Selain itu ada beberapa pejabat yang sudah memasuki masa pensiun sehingga memang perlu diganti.
“Ya kan sudah masuk masa pensiun, penyegaran saja kali,” ucap Ahok.
Sebelumnya Kepala BKD Budi Astuti mengatakan ada empat pejabat yang diganti hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Empat pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Kebersihan, Kepala BPKD, Kesekretariatan KORPRI, dan Asisten Deputi Perumahan. Namun, siapa pengganti keempat pejabat tersebut, Budi enggan mengatakan.
Kepala Dinas Kebersihan Eko Bharuna mengaku memang dicopot karena sudah memasuki pensiun. Menurutnya tidak ada masalah.
“Iya betul saya akan diganti. Tidak apa-apa kok, umur saya sudah 59 tahun, dan sudah dua kali diperpanjang. Jadi wajarlah kalau saya pensiun,” kata Eko Bharuna.[Merdeka]
Ya memang sudah sepantas nya… kalau perlu yang belum memasuki masa pensiun tapi tidak produktif dan tidak bisa seiring sejalan… ganti aja…. tidak ada hal aneh kok … semua mengacu kepada kinerja kerja..
Salam utk pak Gub and Wagub.. Maju terus pantang mundur
Kalau kepala lokomotifnya sudah ganti baru dengan kekuatan kecepatan jarak tempuhnya sudah 100 X lebih cepat dari kepala lokomotif yang lama (yang sudah kadaluarsa dan kontra-produktif itu), maka gerbong-gerbong di belakangnya juga mestinya diganti dengan yang lebih up to date. Bukannya apa-apa… jangan sampai nanti gerbong-gerbong rongsokan yang sudah rombeng dan butut itu terpelanting-pelanting ketika kepala lokomotif bermerek “Jokowi-Ahok” sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Apa kita gak punya sedikit belas kasihan jika sampai terjadi peristiwa konyol dan tragis seperti itu…?
Pak Jokowi-Ahok diera kepepimpinan sekarang sebaiknya setiap lurah,camat,walikota/kepala Pasar,terminal sebaiknya dinilai dan diminta pertanggung jawaban terkait kebersihan dan kerapihan wilayah tanggung jawab masing2 khususnya sampah,pkl,tempat kumuh,sebab selama ini tdk jelas pertanggung jawabannya “samapah,pedagang kaki lima dipungut iyuran yang tdk jelas”khususnya PKL subur kerena Lurah,kepala Pasar,terminal unsur sembrautnya DKI.Semoga sukses.
PENYEGARAN tidak hanya diperlukan di sektor SDM, Manajemen, dan sistem administrasinya saja. Tapi perlu juga di sektor “kebijakan-politik”-nya — harus dilakukan eksaminasi kebijakan publik agar dapat segera diketahui, di sektor apa saja dan mana saja produk Pemrov DKI Jakarta yang dapat diklasifikasikan sebagai produk “kebijakan-politik” kadaluarsa, tidak adil, stagnan, cemen, letoy, tidak progresif, tidak sesuai dengan dinamika (sosial-politik-ekonomi) yang berkembang begitu pesat, serta tidak mampu menjawab tantangan dalam konteks bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara di hari ini dan di masa-masa akan datang. PLEASEEEE…!!! Untuk menuju JAKARTA YANG MANUSIAWI dan BERMARTABAT !