Tim Independen Akan Awasi Penggunaan KJP

5
296

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi.

Kartu ini diberikan kepada peserta didik yang tidak mampu dan rawan putus sekolah. Siswa pemegang KJP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebedar Rp 240 ribu per bulan. Sesuai tujuannya, KJP hanya diperkenankan untuk digunakan siswa menutupi keperluan pribadinya terkait pendidikan.

“Ya nanti akan ada tim pengawasnya,” kata Jokowi atau Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (3/10/2012).  Ia menganjurkan para siswa penerima KJP untuk bijak menggunakan uang yang diberikan setiap bulan.

Jokowi mengatakan baru akan membentuk tim independen kalau semua KJP sebanyak 332.000 kartu sudah dibagikan. “Kalau sekarang kan baru mulai-mulai begini. Jadi baru akan kita sampaikan nanti ya,” kata Jokowi.

Saat ini, kata dia, yang mengontrol penggunaan KJP itu adalah guru, orangtua, kepala sekolah, Dinas Pendidikan DKI, dan Inspektorat DKI. Tim independen pengawas KJP itu menurut Jokowi, berasal dari berbagai kalangan dan dari seluruh unsur masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan sebagainya.

“Ya siapa sajalah. Dari seluruh unsur masyarakat,” kata Jokowi.

Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Sabtu (1/12/2012) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berhasil membagikan KJP di SMA Yappenda dan SMA Paskalis.[Kompas.com]

5 COMMENTS

  1. Berikan kesempatan bg masyarakat yg hendak menyumbang ke rekening khusus untuk KJP. Saya yakin banyak yg sebenarnya mau brpartisipasi di berbagai program yg Ada.

    Jadi Kalo bisa Ada rekening untuk partisipasi masyarakat, bisa dilihat laporan penggunaan Dan info lainnya via online.
    Sukses JB.

  2. wah jika pengelola pemerintahan baik dan transparant ternyata rakyat dg senag hati menyumbang, jangankan dipungut pajak resmi, yg gak remi aja pada mau keluarin duit. Inilah momentum yg kita tunggu jadi Indonesia Baru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here