Ahok.Org – Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.
Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
“Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini, memang harus ada dialog,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit asalkan mereka mau direlokasi. “Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu, nanti saya turun,” ujarnya.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini, wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.[Kompas.com]
Yang tidak mau direlokasi itu sudah bukan orang miskin lagi, tapi memang preman.
Kalau orang miskin direlokasi dengan disediakan tempat yang layak, apalagi diberi pekerjaan walau sekedar tukang sapu atau tukang kebun, pasti akan sangat bersyukur.
Logikanya orang2 miskin penghuni rumah2 kumuh waduk Pluit akan senang dan berterima kasih dipindahkan ke rusun yg layak huni. Kalau mereka membangkang pasti ada yang membiayai- memprovokasi- bahkan mengintimidasi dan menjadikan mereka bumper. Perlu ketegasan dalam menangani masalah,terutama menemukan siapa2 dibalik penolakan tersebut.
Kemungkinan mrk punya kotrakan disana. Atau org2 yg memang sumber kisruhnya disana. Pantau terus, ketika sdh direlokasi juga. Sehingga tdk merusak tatanan masyarakat yg hendak dibangun!
Mantab Pak Dhe…:lanjutkan…!!!
terus dinego Pak Gub, di upload beritanya, sebutkan sumber keruwetan warga, bila perlu sebutkan nama, maka akan terungkap biang kerok kebusukan yg menghambat. Karena logikanya orang miskin terpaksa tinggal di tanah ilegal jika ada yg bisa memberi tumpangan layak dan legal akan sangat bergembira, tapi ini malah menolak tentu ada kepentingan tertentu dibaliknya
waduk Pluit kembalikan seperti semula luasnya 80 Ha dan kedalaman 10 meter….baik preman atau ormas, LSM abal-abal yg ngeyel ga mau pindah harus dipidanakan…..kita lihat partai mana yg jadi backingan,kalau polisi ga sanggup, turunin Kopassus buat bersihin waduk….
Warga yg tdk mau dipindahkan itu sdh pasti Preman dan penguasa lahan kontrakan,sehingga tdk mau digusur,mungkin juga dulu lahan tsb sdh beli dari oknum “Pemda/lurah/camat/walkot”,jadi klo itu terjadi pecat aja oknum yg terima duit Pak minta bukti2nya dari warga klo ada.Maju trus JB.
Memang ada golongan orang tertentu yang sudah dikasih hati minta jantung.
Sudah dilakukan pendekatan persuasif dan ditawarkan rusun tapi kagak mau.
Untuk orang-orang semacam ini hentikan saja program Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar.
Gampang toh.
saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ahok, maju trus Pak, rasanya semua mendukung, kalo perlu masyarakat dilawan sama masyarakat lagi, kalo ada yang mau menggalang pernyataan, saya mau… penggalangan tanda tangan pernyataan atau apapun….
maju terus jokowi ahok
yg ngeyel paling orang bayaran
bila perlu terjunkan kopasus buat gusur
pak ahok bilang “Dikasih Rumah Enggak Mau, Orang Miskin Tahu Dirilah!”
klo dikasih rumah ga mau,,
saya mau donk,,,hehehe