Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak awal sudah menilai proyek e-KTP Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tersebut akan bermasalah.
Dia meminta agar KPK mengusut proyek triliuan tersebut.
“Ini sebenarnya ada apa? Kalau memang mau ribut, suruh KPK periksa e-KTP, biar lebih jelas semuanya,” kata Basuki di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (11/5).
Ahok yang saat itu masih menjadi anggota komisis II DPR RI memang itu tidak menyetujui pengadaan proyek triliunan rupiah tersebut.
“Lebih baik KTP itu seperti kartu mahasiswa saja, ada bank nya juga, bikinnya juga murah,” ujar Ahok
Menurut Ahok, meski proyek E-KTP ini rampung, akan menjadi sia-sia jika menimbulkan banyak masalah. Pasalnya, yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri.
“Untuk apa bikin e-KTP, kalau rakyat dikorbankan begitu program ini selesai?” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Soal fotokopi e-KTP, Basuki menilai, diperlukan teknologi canggih untuk menghindari hal tersebut. “Sebenarnya tidak perlu difotokopi lagi, karena bacanya pakai card reader. Jadi, kalau mengurus surat, tidak perlu pakai persyaratan fotokopi KTP, langsung saja deteksi pakai card reader,” terangnya.
Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek sebelumnya menuding balik Ahok. Menurutnya, Ahok pemimpin yang tidak mengerti aturan.
“Ahok tak biasa kerja dengan sistem, nggak mengerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR nggak setuju (soal pembuatan e-KTP, red), nggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II,” ujar Reydonnyzar Moenek kepada wartawan di kantornya, Rabu (8/5/).
Menurut Donny, Ahok tidak etis sebagai wakil gubernur menilai kinerja Kemdagri. Apalagi posisi Pemprov DKI sebagai subordinat penyelenggara pemerintahan di bawah Kemdagri.[Beritasatu]
pak Ahok mulai saat ini jika wartawan pengajukan pertanyaan yg keluar dari persoalan DKI mending tidak dijawab, jangan2 wartawan itu pura2 minta pendapat pribadi persoalan diluar DKI tapi memang menjebak bpk untuk berbenturan dg pihak lain. Semoga saran saya bermafaat
Menurut Donny, Ahok tidak etis sebagai wakil gubernur menilai kinerja Kemdagri. Apalagi posisi Pemprov DKI sebagai subordinat penyelenggara pemerintahan di bawah Kemdagri.
JADI BAWAHAN tidak boleh menilai kinerja atasan ? jadi yg salah didiamkan saja ? masih jaman RAJA ? yah udah saya aja sebagai warga negara yg menilai yah, dan setelah saya nilai kesimpulannya juga sama seperti yg dikatakan pak Ahok, dan tolong juga KPK periksa , BPK juga periksa clearkan dan umumkan di media kalo memang tidak ada masalah, sebab di lapangan sangat bermasalah e-ktp nya , sampai hari ini banyak warga blom mendapatkan e-ktp tersebut padahal dah 1 tahun lalu di foto dan di ambil datanya
Mari kita be-renung-renung mengasah nalar dan nurani sejenak, lewat 2 kata mutiara berikut :
1, “njunjung duwur mendem jero”, kita pernah dengarkan! selalu punya dua wajah! salah pakai, kacau jadinya! memangnya kalau atasan, benar didukung n salah juga didukung? menurut saya ya nggaklah! ini kan bukan operasi tempur!
2. “when you meet someone on the street, who’s perceived the truth, you can’t talk to him, nor you can’t answer him with silence neither, what are you to do?” (dikutip dari sudoku eastern wisdom tanpa izin, tapi demi tegaknya kebaikan, punten). JB, pada waktu dan perkara ini, saya sepakat dengan anda!
salam,
saya setuju dan sependapat deng Pak Ahook, sebenarnya pemerintah Indonesia klo memang bener2 mau membuat E-ktp buat aja KTP seumur hidup seperti di Hong Kong, pembuatan di buat bertahap, di lakukan 3 bulan sekali dari umur paling tua hingga yang terakhir umu 17 tahun, dan KTP di foto kopy berulang2pun tidak bermasalah
pihak Kemendagri bukan sebelumnya udah kaok-kaok kalau proyek KTP suda melibatkan KPK???!!! Apa bener? coba KPK kasih konfirmasi dong, jangan nanti kalau terbongkar, ga makan nangka kena getahnya!!! Jangan ga enak hati, karena melibatkan banyak elit birokrat disini!
saya setuju dengan pak ahok< kan yg dirugikan rakyat, sy juga tidak setuju dengan e ktp krn sdh buang2 anggaran, buat ribet utk waktu fotonya, belum tentu datakita bisa aman, ingat pak mendagri ini data elektronik. apa pemerintah sudah siapkan teknologi yang canggih utk save data masyarakat? apa lagi sumberdaya tidak siap. mau foto saja harus di ulang2 harus tunggu waktu sekian lama, kalau mesin rusak tambah lama lagi. di satu sisi sy memang berharap pak ahok bisa jaga2 krn banyak orang mencari2 jalan utk menjatuhkan.
sekedar info saja, apa kita semua pernah menerima sms penawaran brg atw sms macem2 yang aneh2 itu krn banyak orang bisa mengakses data kita, dan itu mentri yg bersangkutan puntidak bisa melindunginya, apa lagi datakita di ektp begitu detail, kalau di salah gunakan bagaimana?
Saya aja bingung. Sudah 1 tahun difoto n rekam mata, sidik jari, dlsb.
Tapi sampai detik ini tidak ada ktp nya. Saya pun tinggal di dki. Tapi koq proyek ektp kemendagri jadi kayak gini. Seperti gak ada sistem dan tidak teratur.
Yang pasti dari menteri kebawah mulai pada gerah, karena ada JB yang bisa bikin kacau korupsi dan kolusi di indonesia.
Jadi kenapa takut jika bersih ? itu saja masalahnya.
“Ini sebenarnya ada apa? Kalau memang mau ribut, suruh KPK periksa e-KTP, biar lebih jelas semuanya,” kata Basuki di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (11/5)…, Reydonnyzar Moenek…, kok gak komentar lagi ya ? ada apa nih!!!
biasa lah….dah ketahuan deh…siapa yg gak bersih pasti kebakaran jenggot kalau di usik…buat pak ahok maju terus…rakyat mendukungmu.
kalau untuk urusan kebenaran memang JOKOHOK adl biangnya, maju terus smg bapak berdua selalu dlm lingdungan Tuhan
sudahlah yang sudah kenyang dan sudah puas atas penghasilan menipu rakyat harap minggir, kini saatnya kami memperbaiki sisa-sisa dari dosa yang telah anda perbuat
takut dikritik krn takut brengseknya ketahuan. kalo jujur kenapa harus takut
duh.. dah foto eKTP setaun yg lalu,,sampai skarang blon jadi2, telpon ke kelurahan sunter ga diangkat2,, telp ke sudinduk capil jakut juga ga diangkat2… buang az tu pesawat telp !!!