BTP: Presiden Sudah Putuskan Harga BBM Naik, Mau Bilang Apa?

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tidak pernah mengantisipasi masalah jangka panjang.

“Kalau kita sih berpikirnya menyiapkan sembako dan jaminan transportasi. Saya pernah bilang kan, Jakarta boleh tidak ada subsidi, tapi transportasi. Masa ini tiap tiga menit ada dan bayarnya itu hanya 10 persen dari UMP gitu loh. Itu yang perlu disubsidi,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (19/6/2013).

Ahok menuturkan, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan naiknya harga BBM bersubsidi, sebab yang mengambil keputusan adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi di Indonesia.

“Ya untuk sementara bantuan sosial mereka putusin itu mau bilang apa? DPR sama Presiden udah tertinggi. Tapi kalau saya pribadi saya enggak pernah setuju BLSM. Apalagi kalau cuma empat bulan,” terangnya.

Menurutnya, yang paling penting bagi masyarakat di daerah itu bukan transportasi, tapi sembako, kesehatan, dan pendidikan.

“Tapi kalau bantuan (BLSM), pasti susah. Terus kalau sudah dicabut gimana? Kasihan dong kalau (cuma) empat bulan,” tegasnya.

Kendati demikian, Ahok mengaku mendukung harga BBM bersubsidi naik namun dia meminta agar masyarakat mendapatkan jaminan sosial seperti masalah sembako, pendidikan dan kesehatan.

“Saya dari dulu pegang prinsip yang harus kita wujudkan itu keadilan sosial bukan bantuan sosial. Yang paling penting itu apa? Boleh uang pas-pasan tapi bisa berobat, bisa sekolah, punya rumah yang baik, bisa makan, kalau mau kerja transportasi yang murah, ya kan? Itu aja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar seluruh kepala daerah bisa menghormati dan mendukung keputusan yang sudah dibuat pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM dan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

“Saya berharap kepada semua kepala daerah, ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan. Dari berbagai aspek dan sudah diputuskan kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya berharap semuanya loyal,” tegas Gamawan, saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, kemarin.

Gamawan juga memperingatkan kepada kepala daerah lainnya yang diusung oleh partai politik penolak kenaikan harga BBM untuk dapat menghormati program BLSM itu. Karena ketika keputusan BLSM ini diputuskan, terangnya, maka sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, mereka adalah bagian subnasional yang harus menjalankan program nasional pemerintah tersebut.

“Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah, karena secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh salah satu partai yang tidak setuju dengan pemberian BLSM kita hormati. Tapi sebagai kepala daerah, dia bagian dari sistem nasional. Dan saya harapkan ini (kepala daerah) menaati semua,” katanya. [Okezone]