Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menggelar rapat koordinas dengan Gubernur Bank Indonesa, Agus Martowardojo di kantor pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (13/9). Dalam pertemuan itu, terungkap empat langkah strategis yang menjadi fokus program stabilisasi inflasi di ibu kota
Keempat langkah itu yakni, mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Kemudian memperkuat kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis. Ketiga, membenahi infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik, serta keempat, mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, keempat langkah strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi tekanan inflasi di Jakarta. Tingginya tekanan inflasi saat ini terutama bersumber dari inflasi bahan pangan. “Ini adalah langkah awal untuk menekan angka inflasi di ibu kota,” kata Agus, di Gedung BI, Jumat (13/9).
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menuturkan, langkah stabilisasi harga yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta terus diperkuat antara lain dengan pengembangan PIHPS sebagai program prioritas tahun 2013. “PIHPS akan mempermudah akses informasi harga bahan pangan oleh seluruh masyarakat, mendorong transparansi harga dan efisiensi dalam pembentukan harga di tingkat konsumen dan produsen,” kata Jokowi.
Di samping itu, sambung Jokowi, juga akan dilakukan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kewenangan dan fungsi stabilisasi harga. “Hal ini juga dalam rangka mendukung program cadangan pangan yang akan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan strategis di Jakarta,” ucapnya.
Pada kesmepatan ini, juga ditandatangai perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bank Indonesia terkait Bantuan Teknis Pengembangan UMKM di Jakarta. Kerjasama ini untuk meningkatkan akses UMKM kepada lembaga keuangan, yang dilakukan melalui pelatihan kepada pelaku UMKM dan pengurus lembaga penyedia dana UMKM, diseminasi hasil penelitian, edukasi dan sosialisasi kepada UMKM mengenai pengelolaan keuangan, serta pertukaran informasi.
Perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia berlaku sampai tahun 2015. Program Kerjasama tersebut dilatarbelakangi oleh masih rendahnya penyaluran kredit UMKM secara nasional yakni hanya sebesar 18,8 persen dan DKI Jakarta 9,6 persen.
Adapun kendala utama yang dihadapi dalam penyaluran kredit UMKM adalah keterbatasan kapasitas, kapabilitas dan eligibilitas UMKM. Untuk itu, upaya bersama dari seluruh pihak terkait dalam mendorong pengembangan UMKM diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan UMKM dan pada gilirannya dapat meningkatkan nilai tambah pada perekonomian, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.[Beritajakarta]
Terkait: Agus Marto Puji Jokowi Layak Dicontoh Pemda Seluruh Indonesia
sip! harga kedelai tahu tempe terkendali.
Hebat, pak gubernur jokowi, sudah mensimulasikan program2x ekonomi di tingkat daerah, guna persiapan memimpin negara republik indonesia. You have my vote pak
“Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, keempat langkah strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi tekanan inflasi di Jakarta. Tingginya tekanan inflasi saat ini terutama bersumber dari inflasi bahan pangan. “Ini adalah langkah awal untuk menekan angka inflasi di ibu kota,” kata Agus, di Gedung BI, Jumat (13/9).”
—
Salah pak marto, sebab utama/dasarnya bukan krn inflasi bahan pangan, tapi ketidaktersediaan/ketidakcukupan bahan pangan di dalam negeri dimana demand lebih besar drpd supply ke pasar shg (baru) memicu terjadinya inflasi harga bahan pangan.
.
Keempat langkah strategis itu memang baik, tapi spt yg pernah dikommentari pengamat2 ekonomi juga, mungkin efektif utk jangka panjang, bukan utk jangka pendek dan menengah – karena terlambat sekali dilaksanakan, harusnya jauh2 hari sudah dilaksanakan sblm kena problem harga inflasi ‘skak-mat’ ini (knapa baru skrg ‘turun order’-nya?).
.
Inflasi harga pangan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab pak… pasti ada pemicunya, dlm hal ini ketidakberesan pengkoordinasian antara kementrian pangan/agrikultur (KeMenTan) dan kementrian perdagangan (KeMenDag).
Barang lokal gak masuk pasar scr optimal alias ‘kering suplai’, eh disuruh stop impor sedang demand tetap sama besarnya atau bahkan bertambah terus, bukannya ini bisa memicu inflasi harga pak?
maunya apa sih pak negri ini? wacananya ingin swasembada pangan, tapi sampai saat ini gak mampu suplai pasar kita sendiri shg memicu inflasi (kartel suplai pangan lokal? itu tanggung jawab MenTan!) – trus mau diimpor utk mencukupi stok/demand (kartel impor? itu tanggung jawab MenDag!), tapi dilarang oleh orang2 politik tertentu (krn negara sudah skak-mat bukan cuma draw, impor brarti bikin tambah kering cadangan devisa USD kita yg ujung2nya bikin dolar tambah naik nilainya shg mau imporpun malah bikin kita tambah kere dan memicu inflasi juga krn nilai tukar IDR yg melemah lagi thd USD), shg stok pasar tetep kering sementara demand tetap besar, shg inflasi tambah naik terus. Sitaan barang slundupan spt bawang merah dibakar/dimusnahkan, bukan diambilalih dan masukin ke pasar utk mengurangi inflasi (itu makanan, bukan narkoba pak, orang miskin butuh makanan juga kan pak? kasih jual murah aja ke mereka drpd dimusnahkan, disebar kecil2 biar gak bisa dijualin lagi ke pasar dlm bentuk partai = program sembako murah bukan? bedanya apa yg ini dgn yg biasa diiklankan di tipi2 nasional?) – aneh, maunya apa sih negri ini? gak jelas!
Bereskan koordinasi ekonominya maka inflasi harga yg konyol spt ini tak perlu ada lagi, mudah2an…
.
Atau… (utk solusi jangka pendek/menengah/panjang) utk mengurangi ketergantungan pada pangan tertentu: kencangkan ikat pinggang kalian semua, makan seperlunya saja (1-2 kali sehari dgn porsi normal), cari pangan/makanan yg lebih murah dan efisien, pindah pola makan dan bahan pangan ke rute lain tiap kali ada yg coba2 naekin/spekulasi harga pangan (contoh: jika beras naik maka pindah ke roti/mie instan/pasta, jika roti/mie instan/pasta naik maka pindah ke beras, dst. mo sampe kapan sih bisa ditahan lama2 di gudang? – cabe/daging segar naik? pindah ke cabe bubuk/daging beku yg lebih tahan lama – kita kan cukup kreatip soal ginian, bisa dimanfaatkan dong), dgn diet baru atau mengurangi porsi makan per hari.
.
Atau… (utk solusi jangka panjang) utk mengurangi ketergantungan impor, genjot paksa habis KeMenTan agar swasembada pangan bisa tercapai. larang semua produk2 pangan lokal utk diekspor langsung yg demandnya masih tinggi di dalam negri, awasi kartel pangan lokal yg bikin harga pangan lokal melambung tinggi shg orang lebih suka impor yg lebih murah jadinya, dst.
.
Atau… gabungan keduanya (solusi gabungan): swasembada pangan (jadikan target utk “tekan harga jual pangan lokal ke pasar semurah mungkin” bisa terjadi, bantu petani lokal yg butuh modal usaha tani/ternak, ubah cara bertani utk sebagian petani dgn cara yg lebih modern dgn model greenhouse/hidrofonik terkontrol misalnya, awasi kartel/nahan stok pangan lokal jika terindikasi ada, aktifkan BuLog kembali spt fungsinya dulu, dst) dan kencangkan ikat pinggang (tekan nafsu makan sebisa mungkin, makan seperlunya saja, ingat lemak2 perut endutmu bisa disumbangkan utk orang2 miskin yg kekurangan pangan/makanan yg utk makan 1x sehari aja masih gak stabil alias belum tentu bisa dapet makan seharian penuh).
Duo ‘aksi serangan’ ini lebih tokcer lagi pastinya utk menekan inflasi harga pangan!