Ahok.Org – Pengadaan bus Transjakarta dan bus ukuran sedang di wilayah DKI Jakarta diundur menjadi Desember 2013 dan jumlahnya juga tidak sampai 1.000 unit. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan penundaan dan pengurangan jumlah bus ini lantaran sulitnya tender pengadaan.
“Ya sebagian juga ada yang memotong diri kali. Kamu tanya sama DPRD yang terhormat deh. Haha. Enggak (dipotong DPRD). Pengadaan yang susah. Makanya, kita mau masuk ke E-katalog,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Ahok menjelaskan, pengadaan bus yang rencananya didatangkan sebanyak 1.000 unit menjadi 656 unit itu karena banyak tender yang gagal. “Karena pengadaan banyak yang gagal, banyak tender yang gagal,” jelas Ahok.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, menyebutkan anggaran pengadaan 656 bus tersebut menghabiskan dana Rp1,5 triliun. “Anggarannya Rp1,5 triliun APBD,” kata Udar saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (22/11/2013).
Udar menambahkan, bus baru akan datang secara bertahap pada Desember 2013. “Tahap awal bus yang akan datang sekitar 60 lebih, dan sisanya di akhir Desember,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pengadaan bus berkurang dari 1.000 unit menjadi sekitar 600 unit karena izin dari DPRD hanya sekitar itu. “Kan kita harus izin persetujuan dewan. Di sana terkurangi. Alasannya ya dipake untk kepentingan yg lain,” jelas Jokowi.
Kedua, lanjut Jokowi, ketika dulu APBD keluar dalam waktu yang sudah mendesak. “Pas lelang ada sanggahan-sanggahan sehingga menghabiskan waktu lagi. Waktu sudah ada pemenangnya waktunya tinggal 5 bulan,” ujarnya.[Okezone]
Usul Bagaimana kalo setiap perusahaan otomotif yang ada dijakarta diharuskan menyumbangkan minimal 100 busway untuk pemprov DKI. sebagai sumbangsih atas kemacetan yang telah mereka akibatkan
SETUJU banget idenya ton, perusahaan otomotif jgn mau untungnya aja.
Dalam sistem pelelangan itu banyak yang tidak bermain fair. Fair play.
.
Kira-kira,
“Kalo gue ngga dapet, lu juga ngga boleh. Atau minimal kalo lu bisa dapet tapi akan susah utk kerjain!”
.
.
Makanya hasilnya begitu.
.
Terlambat dan terseok-seok.
.
Sistem e-budgeting harus buru-buru diterapkan utk memperbaiki sistem lelang yang membuat susah banyak orang-orang.
E-budgeting sengaja dijegal para pengikut tender dan anggota DPRD, agar sampai era Gubernur Jokowi/Wagub BTP, selesai masa tugasnya 5 tahun kedepan, proyek busway tetep dibikin mangkrak…ga selesai-selesai, demikian pula normalisasi waduk/sungai-sungai akan terganjal pula…. kesannya rebutan anggaran kerjaan pemerintah pusat qq kementrian dan pemprov, yg mainin ya tetep wakil partai… 🙁
Nah ketahuan belangnya nih DPRD mempersulit. Kalau dulu rejim yang korup lebih mudah kenapa sekarang rejim yang bersih sulit sekali. Pasti ada apa apanya
Usul saja untuk warga Jakarta, tapi maaf sekali ya mungkin banyak yang tidak setuju, kalau kelauan DPED masih seperti ini, pilih saja PDI atau Gerindra saja dulu, biar masalah Jakarga lebih mudah diselesaikan. Sekali lagi maaf ya mungkin banyak juga yang tidak setuju.
Saya sendiri untuk presiden maunya Jokowi, tapi kalau tidak Jokowi bingung juga mau pilih partai mana. Tapi kalau saya di Jakarta tentu saya pilih Parta Jokowi atau Ahok agar pekerjaan membenahi Jakarta tidak di ganjal Oknum Oknum.
Sekali lagi maaf yang tidak setuju
DPED = DPRD Jakarga = Jakarta
DPRD mulai lagi berlagu??
itu mah hal biasa sengaja ditarik ulur ampe mepet waktunya sehingga pemimpinnya gak bisa mikir panjang, mau gak mau ya harus ambil keputusan. PADAHAL SEMUA ITU CUMA SETTINGAN ORANG2/OKNUM2 YANG EGOIS.
Kalau boleh usul dlm pemilu dprd pilih orgnya jgn partainya, caranya cari trek record dari orgnya / lihat rekam jejaknya ( pinjam istilah dari ahok ) , org dari latar belakang sudah mapan ( yang sudah nga pusingin perutnya lagi tapi yg sudah mau benar2 pengabdian, biaya kampanyenya murah jadi kerjanya di DPRD benar 2 pengabdian buat negara dan masyarakat . Di jamin DKI pasti maju pesat, e-katalok dan e money pasti jalan,