Ahok.Org – Upaya penanganan banjir di ibu kota terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Rencana pembuatan sodetan Ciliwung-Cisadane yang sempat tertunda pun akan dibahas kembali bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jawa Barat .
“Nanti dibahas kembali bersama Menteri PU, Gubernur Jawa Barat dan pihak terkait lainnya pada 20 Januari mendatang. Pertemuannya di Bogor dan khusus membahas Sodetan Ciliwung-Cisadane,” ujar Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, Jumat (17/1).
Dikatakan Jokowi, pertemuan itu akan membahas persiapan untuk pembuatan sodetan tersebut. Sehingga pembuatan sodetan yang sudah direncanakan sejak tahun 2000 bisa dilanjutkan kembali. “Yang penting ketemu dulu untuk bicara,” katanya.
Terkait adanya penolakan masyarakat Tangerang atas pembuatan sodetan karena hanya mengalihkan banijir ke Cisadane, dikatakan Jokowi hal itu juga termasuk yang akan dibahas. “Rencana ini ka sudah lama dan sudah dihitungkan secara matang,” katanya.
Jokowi sendiri mendorong kembali pelaksanaan rencana pembangunan sodetan Katulampa di Bogor, Jawa Barat menuju Sungai Cisadane di Tangerang, Banten.
Menurutnya, sodetan tersebut bisa mengurangi beban air dari Katulampa ke Kali Ciliwung yang mengalir ke Jakarta. Mantan Wali Kota Surakarta ini menuturkan, terowongan bawah tanah tersebut bisa melengkapi sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang sedang dibangun pemerintah pusat. “Sehingga banjir di kawasan Jakarta bisa dikurangi,” ucapnya.
Sebelumnya Kepala Hubungan Masyarakat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Putu Wirawan, mengungkapkan, ide proyek sodetan tersebut muncul pertama kali pada tahun 2000 silam. Sayangnya, proyek yang rencananya dibangun 200 meter setelah Pintu Air Katulampa itu kurang populer lantaran mendapat penolakan dari warga Tangerang, Banten.
Padahal, lanjut Putu, dengan adanya sodetan tersebut bisa menambah pasokan air baku untuk Tangerang. Terlebih saat ini di Tangerang terjadi krisis air baku. “Padahal ini bisa menambah pasokan air baku bagi Tangerang,” tandasnya. [Beritajakarta]
Propinsi ga perlu disebut..lha tingkat kota, kecamatan sampe kelurahan udah seperti negara bagian…padahal model negara bagian disonoh ga gini-gini amat. Yang lebih gila di kelurahan wilayah jakut ada antar rw dipasang portal kaya garis demarkasi mau perang..warganya jadi repot mesti muter jauh kalo pulang ato pergi..Semuanya ini dasarnya pemerintah memang ga becus..dan susahnya masing2 instansi tidak merasa menjadi bagian pemerintahan…jubirnya sering bilang nanti kita kasih tau pemerintah.. lha lu apah
ES BE YE MANA SBY???? SEHARUSNYA DI PIMPIN PRESIDEN
Ssst jangan berisik, pak Beye lagi nyepi, lagi nyari inspirasi tuk bikin lagu ttg Banjir Jakarta.
Pak Wagub dan Gub Yth
Saran
1.
Diusulkan saja ke Pemerintah Pusat
Semua sungai,jalan dll yg selama ini dikelola Pemerintah Pusat yang ada di Pemprov DKI
Dikelola oleh DKI ,karena penggunanya DKI dan reaksinya akan lebih cepat
walaupun menglair di 2 provinsi atau jalan Nasional
2,
Pemerintah Pusat Hanya menangani masalah kalau diantara 2 provinsi terjadi dispute
3.
Pusat mendrop dana ke Pemprov
4.
Semua Aturan dan perundang undangan bisa dirubah dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan kedaruratan
apakah Uu nya dirubah atau dengan Perpu misalnya
Scrts
turap tanggul yg sudah dibangun harusnya dicek kembali karena masih banyak turap tersebut yang masih bolong dan bocor. hal ini juga yg dapat menyebabkan air mengalir ke wilayah perumahan penduduk. misalnya saja turap yg ada disepanjang jalan daan mogot lucu sekali turap tanggulnya tinggi tapi masih banyak yg bolong-bolong dan tidak ditutupi. saran saya cek kembali turap/tanggul yg sudah dibuat apakah sudah dicek hasilnya baik atau tidak. terimakasih.
banjir di wilayah jakarta akan sangat sulit untuk di selesaikan.. cara menyelesaikannya hanya ada 3 cara :
1. secepatnya beresin yang di hulu wilayah puncak, bogor..krn jakarta hanya hilir yg menerima air.
2. semua saluran air di setiap kali di jakarta harus di buat lebih dalam dan salurannya harus baik.
3. warga jakarta jangan buang sampah sembarangan karena dapat menyumbat saluran2 air. sehingga air sulit untuk mengalir dengan baik.terutama warga yg tinggal di dekat bantaran kali.
3 hal tersebut harus diselesaikan, jika tidak//!! jangan berharap untuk bisa bebas dari banjir ya saudara2 ku di jakarta..
untuk wilayah hulu pemerintah pusat harus ikut partisipasi, jangan hanya lepas tanggung jawab krn itu adalah wilayah pemerintah pusat..jangan sibuk dengan membuat buku baru ya pak sby..koq sibuk mikirin buku, bukannya sibuk memikirkan masalah rakyatnya..aduhhh capekk dechh..bravo pak jokowi ahok, kami warga akan tetap menanti visi misi jakarta baru.
hancurkan . . . . .
robohkan . . . . . .
singkirkan . . . . . .
. . . . . . . . . . . . vila-vila di puncak !!
Bener pak Serjen…. skrg kit yg tinggal dalam kompleks di green garden haknya sudah disunat smua. Dibelakang blok c yg menjadi satu2 nya akses(walaupun skrg sdh terendam) banyak sekali org kampung yg minta2 uang dngan gaya preman. Smua akses jalan di portal dan dipagarin. Sehingga akses jalan smua diperkecil. Padahal lami adalah kompleks. Udah ah cape nulisnya…. edi tansil pemerintah kita