Ahok.Org – Berikut rekaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama tampil dalam program berita Primetime News MetroTV dengan topik terkait dengan kondisi bus TransJakarta yang baru di datangkan namun dalam keadaan rusak.
–
Video: Metrotvnews.com
–
Dari Kamera Humas DKI
Saya setuju dengan semua argumentasi pak Ahok. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya pak Gubernur dan pak Wagub sangat memahami persoalan di bidang transportasi yang bermasalah ini. lalu, kenapa sulit sekali untuk diimplementasikan ke lapangan pak Ahok ? Saya rasa Standard Operating Procedure ( SOP )nya yang banyak celah terbuka dan tidak dipahami oleh stiap petugas yang terkait. Dan yang tak kalah penting peranannya adalah ketegasan dalam bertindak. Tindak disipliner mempunyai 2 sisi yang menguntungkan tapi lebih banyak merugikan dan turunkan produktivitas kerja. Usul, kenapa tiap2 seksi dinas melakukan TEAM BUILDING supaya tercipta team kerja solid ? 🙂
–
Soal tilang kendaraan di jalur busway, tetap saja itu adalah pilihan si orang yang tertilang apakah ia mau ambil kertas merah atau kertas biru dari tangan pak Polisi yang dijamin oleh undang2 juga. Tidak bisa dipaksakan untuk wajib terima kertas tilang biru. Untuk menghindari perlakuan semena2 petugas polisi, perlu diambil foto si petugas dan lokasi kejadian sebagai tanda bukti ke hakim lalin 🙂
@Grace: Berarti, kontrol lapangan berupa blusukannya pak Jokowi – lah yang harus lebih diperketat dan dipersering.
Cek lapangan hingga seketat-ketatnya. Karena, pak jokowi masih menggunakan pendekatan tradisional, sehingga harus di-cek sendiri oleh beliau satu-persatu ribuan bus transjakarta.
Harus begitu kerja pak Jokowi. Karena, pak Jokowi blusukan pun juga nggak diwakilkan orang kepercayaannya, semacam ajudan pribadi-nya, maka semua harus serba dari pak Jokowi.
Ayo, pak Jokowi, tetap semangat, lupakan copras-capres, fokus kerja sebagai gubernur dki jakarta 1 periode full 5 tahun. Jadilah role model yang baik dan benar buat kepala daerah lainnya, tidak nyapres sebelum jabatan 1 periode full 5 tahun berakhir.
gak bisa dipungkiri, harus ada back up penuh dari instansi lain, misal Polri atau Tni, sebab ini sdh menggurita dan mereka yg masih melakukan persekongkolan, wajib di tangkap. Mereka harus disadarkan, pesta korup sdh usai….harus usai, krn rakyat sdh muak juga….
Atasan bisa merintah, di lapangan nyali harus cukup, ini harus di back up penuh.
Ada gangguan sekecil apapun, law enforcement/aparat penegak hukum harus tindak. Misal nya saja, penambalan jalan rusak, akan ada saja preman sekitar yg ganggu…nah ini harus tegas.
Angkot bertingkah, langsung kirim petugas dan petugas pajak, di audit saja juragan juragan pemilik angkot tersebut..
Tilang, maka polantas dan hakim harus sejalan…
@SAK
tolong kasih tau ke Pak Jokowi dan Pak Ahok ni.
http://metro.news.viva.co.id/news/read/480971-perusahaan-pemenang-tender-pengadaan-busway-tak-berpenghuni
Mungkin ada benarnya juga di periksa secermat mungkin, agar uang bias kembali.
Yg bermasalah disini tidak semua kesalahan system tendernya tetapi juga management control penerimaan barang perlu diperbaiki dan diperketat sehingga celah buat korupsi menjadi sangat tertutup. E-katalog tidak menjamin 100% produk yg datang tidak dikadalin kalau tidak diimbangi dgn management control penerimaan barang yg baik. Saran buat Pak Jokowi dan Pak Ahok supaya dibuatkan SOP buat penerimaan setiap produk pembelian. Setiap pembelian suatu produk atau system diwajibkan sipenjual melakukan Factory Acceptance Test(FAT) dan Site Acceptance Test(SAT). Pemprov DKI baru mau menerima produk/system tersebut jika FAT dan SAT telah lulus termasuk semua punch list item yg telah directify sama sipenjual. Dgn adanya FAT dan SAT kejadian2 spt tidak sesuai spec, berkarat, AC atau pintu tidak jalan dpt diminimalkan sedari awal. Setelah itu sipenjual wajib memberikan garansi selama xx bulan. Pemprov DKI berhak menambahkan item yg akan ditest baik visual/physical check dan product functionality test. Pemprov DKI wajib hadir sebagai witness dan melakukan test bersama sipenjual baik FAT dan SAT. Untuk menghindari conflict of interest, team pemprov DKI yg melakukan test harus berasal dari dinas yg berbeda atau team yg ditunjuk langsung oleh Gubernur/Wagub. Salam Jakarta Baru.