Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan masih ada sejumlah angka yang dipertanyakan terkait paparan dari PT Jakarta Monorail kemarin. “Masih ada yang belum nyambung,” kata dia di Balai Kota, Kamis, 6 Maret 2014.
Karena itu, menurut Jokowi, pemerintah DKI masih akan memperjelas hal tersebut. “Supaya ketemu semuanya, kami harus hati-hati,” kata Jokowi lagi. Misalnya saja yang harus diperjelas adalah soal harga tiket dan perjalanan dari bisnis monorel ini ke depannya.
Menurut Jokowi, meskipun proyek ini menggunakan dana dari swasta sepenuhnya, bukan berarti Pemprov DKI tak serius melaksanakannya. “Karena ini kan menyangkut kepentingan publik,” kata Jokowi.
Deputi Gubernur Bidang Transportasi DKI Soetanto Suhodo mengatakan pembicaraan rencana bisnis dengan PT Jakarta Monorail meliputi tarif untuk penumpang. Selain itu, juga pemasukan agar megaproyek ini dapat terus berjalan dan tidak mengalami kerugian.
“Misalnya, seperti biaya penumpang dan pemasukan lainnya di luar tarif,” kata Suhodo usai mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan PT Jakarta Monorail, Rabu, 5 Maret 2014.
Menurut Suhodo jaminan PT JM yang sebelumnya 5 persen dari total nilai proyek kini menjadi 1-1,5 persen dari total nilai proyek senilai Rp 15 triliun. Jaminan itu disesuaikan seperti proyek lain yang besarannya hanya 1 persen. “Seperti pembangunan jalan tol yang hanya jaminannya sebesar 1 persen,” ujarnya. “Kami ingin ini semua masuk akal.”
Jokowi mewanti-wanti agar rencana bisnis ini perlu disiapkan guna mencegah megaproyek ini mengalami kerugian nantinya. “Hitungannya ketat, seperti tarif tiket masuk akal enggak, penempatan properti iklan di mana, jadi bukan soal pembangunannya,” kata Jokowi.
Kehati-hatian ini, menurut Jokowi, agar dua belah pihak jelas melihat rencana bisnis proyek ini. Jokowi berharap pada akhir bulan Maret ini kedua belah pihak dapat menemukan kesepakatan sehingga perjanjian kerja sama segera ditandatangani. “Maunya sih itu (selesai akhir Maret),” ujarnya. [Tempo.co]
Pak Gubernur.. tolong dipastikan proyek monorail ini tidak berakhir jadi BENCANA seperti proyek privatisasi pengadaan air minum di DKI Jakarta oleh Palyja dan TPJ (Aetra) untuk kontrak lingkaran setan selama masa 25 tahun berlaku sejak tahun 1998. Kalau proyek monorail ini tidak layak diteruskan, mending pemda ganti rugi Rp. 193 M ke PT. JM daripada Rp. 15 T ++. anggap saja sebagai ” uang tebusan dosa ” dari kebijakan pimpinan DKI yang sembrono.
–
Pula, melihat jalan2 layang tol berseliweran kesana kemari saja sudah kumuh merusak pemandangan kota. apalagi dengan rel monorail yang ambil wilayah2 RTH. Transportasi MRT jauh lebih baik didahulukan pak.
Asal jgn jadi kebiasaan, diapusi mulu sama partner bisnis….mesti bikin yg rapi proporsalnya, jangat ribet koar-koar dibelakang hari saling menyalahkan..
kalo menurut saya sih ganti aja PT JM..kk kayaknya takut kasi jaminan..toh kalo kerjaannya selesai jaminan dikembalikan..kayak sistem deposito lah..kalo ikut2an jalan tol dan lain2..lha yg punya gawe ini Jakarta loh..bukan siapa2..jadi Jakarta punya hak penuh untuk bikin aturan..pak Ahok pernah bilang toh..kita harus taat konstitusi bukan konstituen..artinya..mrk jg hrs taat aturan yg DKI beri donk..toh ga ngerugiin
kualitas pelayanan, maintenance juga diperjelas pak, nanti tiket murah malah banyak copet