Ahok.Org – Polemik pemberian 30 bus dari tiga perusahaan swasta kepada Pemprov DKI Jakarta terus bergulir. Seperti diketahui, hibah puluhan bus tersebut terbentur Perda No 2 tahun 2005 yang mengharuskan angkutan umum di ibu kota menggunakan bahan bakar gas (BBG).
Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai seharusnya peraturan itu tidak menjadi hambatan terlebih saat ini stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di ibu kota jumlahnya masih sangat minim.
Jokowi menilai, jika semua bus di Jakarta saat ini dipaksakan menggunakan BBG, hal tersebut tidak baik. Sehingga jika ada perusahaan swasta yang menyumbang bus berbahan bakar solar sebaiknya diterima saja. “Itu namanya transisi. Jadi, kalau mau jangan memaksakan. Seperti Transjakarta busnya dipaksa terus ya tidak selesai-selesai. Tapi kalau ada tambahan-tambahan ini kan semuanya belum pakai gas,” ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/4).
Senada dengan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi juga menilai saat ini masih banyak kendaraan baik dinas maupun umum di Jakarta tidak menggunakan BBG seperti yang diamanatkan dalam perda. “Memang semua ikutin perda? Memang mobil-mobil dinas pakai gas semua? Paling hanya satu dua saja kok. Itu saja kok diributin,” katanya.
Menurut Jokowi, dalam masa transisi seperti saat ini, masih bisa dimaklumi jika ada kendaraan yang tidak menggunakan BBG. Kendati demikian, dirinya mengaku hal tersebut bukanlah untuk memberi contoh agar masyarakat tidak taat terhadap aturan. Melainkan semuanya masih dalam masa transisi untuk menerapkan aturan tersebut.
“Kita itu meributkan hal yang sudah ngerti. Kalau kita sudah pakai gas semua, baru ini tidak boleh. Yang lain saja belum kok. Tapi menuju ke sana itu perlu di-drive. Bukan kita tidak mentaati, kita taati tapi perlu ada transisi ke arah yang diamanatkan perda,” ucapnya.
Ditambahkan Jokowi, pihaknya tidak akan merubah perda yang dimaksud. Hal ini sebagai bukti jika pihaknya konsisten dengan penggunaan BBG untuk mengurangi polusi di ibu kota. Namun, untuk menuju ke arah itu, memerlukan waktu dan penambahan fasilitas. Karena saat ini SPBG di Jakarta jumlahnya sangat terbatas. “Kita ini konsisten. Kalau sudah gas ya gas. Tapi kan ada kenyataan di lapangan. Kalau SPBG belum cukup, kita genjot supaya cukup. Tapi kalau ada orang mau nyumbang, ini kan masalah emisi gas, euro 2, euro 4, kita lihat itu saja lah,” tandas Jokowi. [Beritajakarta]
Udah eksekusi in action segera, masyarakat perlu banyak transportasi umum, mau tunggu apa lagi…
Munafik, ganjen aja si wirijatmoko ribut2 soal bus sumbangan nga pakai bbg, pas mobil dinas, angkutan umum yg msh banyak pakai bhn bakar bkn gas dia nga ribut2, yg sumbangan malah koar2, memang sdh niatnya dr awal mau menghambat, bs dipersulit knp dipermudah, ya kan… yg pejabat model begini yg menghambat pembangunan, musuh rakyat selain koruptor2.
Yg menghambat pembangunan lgs copot aja deh, kl nga bakal jd beban pembangunan
Intinya ini org mau cari2 kesalahan sedapat mgkn agar sumbangan dibatalkan.
Pak Jokowi pinter. Apa yg dilakukan dan yg diomongkan sdh ada strateginya.
pak Jokowi dan pak Ahok, sebelum Wiryatmoko di lengserkan TOLONG MINTA KPK untuk CEK ASAL USUL KEKAYAANNYA harusnya dia sudah kenyanglah jangan serakah dan sok suci/taat aturan perdalah…
siapa tuh yang kasih rekomendasi bangunan MAL dan Perumahan ….itu kan proyek bagi bagi duit juga diera Moko “berkuasa” untuk pengaturan bangunan….
sebaiknya pak Ahok juga jangan banyak berwacana ini itu..tapi langsung saja tindakan termasuk sidak tuh bagian perijinan bangunan termasuk eks posisi yang ditinggal Moko..coba cek gambar/planning yang pernah dibuat jaman Gubernur lama terus bandingkan dengan planning sekarang atau kenyataannya…banyak yang telah dirubah planningnya demi agar ijin bangunan bisa diperoleh dan itu MILIARANNN boss duitnya…
Bro Sakti tolong sampaikan info ini ke pak Ahok ya…
Wiriyatmoko ckckck dosa ente terlalu banyak buat rakyat Jakarta.
Tolong pak Jokowi segera mutasi Wiriyatmoko menjadi tukang bersih semua WC Umum di Jakarta.
Ya moko itu harusnya dipecat gubernur kan punya wewenang jangan diam aja anda ikut bersalah dan pak ahok jangan terlalu banyak ngomel ngak ada aksi jangan galak di youtobe aja ngak ada tajinya liat pak di bawah banyak masalah ngak jauh2 sufirman pagi sore ngak karuan kacau balau orang nyebrang jalur cepat eemua amburadul mana pol pp , ana dishub
Ah..Perusahaan penyumbang biang keroknya jg,tujuannya awalnya baik malah bikin repot aparat pemda DKI,Gub dan Wagub.Kalo bus dengan solar saat 10 atau 20 tahun yang lalu tidak apa-apa pastinya,tetapi apakah penyumbang tidak punya rasa kalo yg di sumbangkan itu bus solar yg cocoknya untuk daerah kabupaten atau kotamadya di luar DKI Jakarta?? Namun sy apresiasi mereka karena sudah berbaik hati menyumbang bus menggunakan dana CSR, a, terima kasih kepada para penyumbang.
Pak Jokowi , jadi kapan si moko di kandangin ? , Jadi 1 kandang sama si Udar , Taufik
satu intinya, bagi yang nyumbang bis sebelum nyumbang harus sesuaikan dulu bis bbg jadi bisa langsung diterima. Jika masih dipersulit, pecat saja plt sekdanya yang sudah jelas-jelas bis bbg..
Yang lebih herannya lagi, bus tingkat yg dibeli dishub walau pakai solar tidak dipermasalahkan, sedangkan kalo sumbangan pakai solar tidak boleh dengan alasan perda.. Maksudnya apa ini kalo selain ujung2nya duit. Kesannya menantang atasan banget lagi. Walau baru menjabat tetap saja yang namanya Gubernur dan wagub itu atasan Pns Jakarta termasuk plt sekda. Ga heran waktu Kwik Kian Gie menjabat menko ekuin, sampai bisa mengundurkan diri. Salah satu alasannya Pns disana seperti raja_raja kecil. Jadi percuma aja jadi pimpinan, kalau keputusannya disabotase apabila tidak sejalan dengan keputusan bawahan. Bisa-bisa jadi kambing hitam kalau bawahan bikin kerugian negara..