Ahok.Org – Gubernur Jakarta Joko Widodo tidak akan membawa temuan duplikasi dan penggelembungan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke penegak hukum. Dia beralasan, “anggaran itu belum digunakan” dan pihak telah me-lock anggaran itu agar tidak terpakai. “Kalau itu sudah digunakan baru ke hukum,” kata Jokowi di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2014).
Jokowi menjelaskan, temuan adanya duplikasi dan mark up anggaran berawal dari instruksi dirinya kepada seluruh kepala dinas untuk memeriksa seluruh pos mata anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ditemukanlah hal itu di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jokowi telah menginstruksikan agar anggaran yang dobel dan telah terbukti mark up dikunci agar tidak dapat digunakan.
Anggaran tersebut akan dialokasikan ke pos lain dalam APBD Perubahan 2014 yang akan mulai disusun pada akhir bulan ini. Jokowi mengatakan, wajar jika ada anggaran yang dobel dan digelembungkan yang bisa lolos dari dinas dan DPRD DKI Jakarta. Sebab, ada 62 ribu lebih mata anggaran yang tercantum dalam APBD 2014. Ferivikasi mata anggaran pun dilakukan secara manual.
“Tidak mungkin dicek satu per satu. Tapi kalau ada yang seperti ini, ya berarti mau tidak mau harus detail dinasnya,” lanjut Jokowi.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun sebelumnya menemukan mark up hingga pos anggaran ganda di tubuh dinasnya sendiri dalam APBD 2014 dalam jumlah yang fantastis. Jumlah anggaran ganda sebesar Rp 700 miliar. Sementara jumlah penggelembungan anggaran sebesar Rp 500 miliar. “Kami akan pilah sekarang. Pokoknya akan kami laksanakan sesuai dengan kebutuhan saja. Sisanya, akan dikembalikan,” ujar Lasro.
Lasro mengatakan, perencanaan APBD 2014 tersebut bukan disusun dirinya, melainkan disusun oleh kepala Dinas Pendidikan DKI sebelumnya. Lasro baru menjabat sebagai Kadisdik DKI Jakarta sejak awal Maret 2014. Pos itu sebelumnya diisi oleh Taufik Yudi Mulyanto yang kini menjadi salah satu anggota Tim Gubernur Percepatan Pembangunan. [Kompas.com]
MANTAAPPPPPPPP NI DINAS..
mampus lho pade yang korup… gantung aja dech…
Semua Kepala Dinas yg ada coba periksa lagi semua anggaran masing-masing, ga usah disuruh-suruh lagi….
Trus ngapain dan kemana keberadaan Itwilprov yg tidak mampu melakukan pengawasan anggaran Suku-Suku Dinas pemprov Dki Jakarta, apa perlu diawasi LSM swasta???
Pak JOkowi Basuki
Saran:
1.
Menggunakan jasa auditor professional eksternal u audit ulang semua anggran di SKPD
2.
Jumlah items ada 63 ribu ini dapat dikategorikan u akal akalan dan agak lama atau sulit u dilacak
oleh karena itu jumlah items dikurangi kategorinya menjadi 1/2 misalnya menjadi 30 ribu items
dengan demikian apabila adanya overlapping mudah dideteksi
3.
semua proposal anggran harus dilampirkan bukti tertulis
-para pemohon
-para pengelola
-pejabat pejabat yg menyutujui
-usulan dari para end user
-alasannya
-para suppliernya
dicheck semua track recordnya
dan dilakukan penelusuran secara random
begitu ketahuan korupsi tindak secara hukum gnti semua pihak yg bersangkutan
4.
supplier yg dapat diberikan ke BUMD atau BUMN sebanyak mungkin
5.
Supplier semua di check oleh staf wagub or gubernur secara langsung
alamatnya dan personelnya data hukumnya
yg abal abal atau meragukan di coret
6.
Perbanyak CSR
7.
Libatkan ICW ,amahasiswa/mahasiswi sebagai tenaga bantuan GUb dan Wagub.
8.
Rehabilitasi:
Taman,
sekolah
Rumah sakit
Sampah
Sungai sungai
Waduk
Pasar Pasar
Jalan jalan
IT
serahkan ke Universitas 2 sejakarta
sehingga pemprv hanya perlu mengeluarkan biaya sangat hemat dan mutu terjamin.
Hasilnya ditulis
Sekolah ini di Renovasi berkat kerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil UI ,misalnya
dstnya
Maaf Pak,Background saya auditor jd ya sedikit banyak paham henky pankynya pengguna anggaran
-Waspadai
-End User
-Pelkasana Tender
-Bag Pengadaan
-Bag Keuangan
-Inspektorat
-Institusi2 yg mungkin memiliki kepentingan2
-supplier2 yg itu itu lagi
Good Luck
di Disdik
perlu disidik
masiya pendidik
seneng otak-atik
nek ora apik
alias ora becik
perlu dicuthik
ora usah dislentik
becik ketitik
ala ketara
rasakna
ihik-ihik
saran
1. sewa auditor yg profesional
2. Buat Apbd menjadi 2 / 3 kali dalam setahun biar jumlah Item yg dianggarkan bisa dihitung dgn teliti.
Dear pak Jokowi dan pak Ahok.
Rakyat DKI menghendaki pak Jokowi mengganti semua pejabat dan PNS bawaan pak kumis.
95% dari pejabat dan PNS bawaan pak kumis adalah koruptor dan pemalas pak…
Tolong ganti mereka semua secepatnya…
Pak Jokowi dan pak Ahok bisa pilih penggantinya dg mencari para ahli di universitas dan dari para profesional.
Pak Jokowi wajib pecat dan pindahkan Pejabat dan PNS yang korupsi dan yang tidak memberikan kontribusi signifikan ke pulau2 terpencil jadi Jakarta bisa lega tidak kebanyakan penduduk.
Gimana nih program transmigrasi ke pulau2 terpencil koq ga jalan sama sekali pak?
Tolong galakkan program transmigrasi ke pulau2 terpencil sebab Jakarta sudah kelebihan orang sehingga banyak masalah
Hebat sistemnya udah jalan !!!
.
Ini baru namanya “lock”, dalam arti yang sebenar-benarnya 😀
.
Kalo udah bisa jalan begini, ini akan memberikan harapan super cerah, secerah-cerahnya, soal penggunaan anggaran secara maksimal kepada semua / warga di masa depan ! Very good !
.
Baru kali ini berita-berita tentang pemprov, rasanya yang satu ini adalah berita menggembirakan terbaik 😀
.
.
Kalo gitu selama ini (periode-periode pemprov sebelumnya yah 😀 ), mark-up anggaran banyak yang lolos dong.. ini berita kurang baik hehe namun karena sudah menganut prinsip rekonsiliasi (yaitu dosa-dosa lama dilupakan) dari pemimpin pemprov kali ini, maka ke depannya bagi yang masih aja kejeblos dosa lama (seperti keledai aja jatuh ke lobang yang sama ; masih melakukan mark-up) bisa menjadi malapetaka besar baginya.
.
Langkah selanjutnya, perlu pengawalan dalam mewujudkan pekerjaan-pekerjaan di lapangan oleh instansi-instansi terkait (kpk, bpk, icw dst ; auditor) yang sesuai anggaran tersedia supaya terwujud secara maksimal dan sesuai harapan. Istilah dari pak Jokowi, “manajement control mesti kuat di lapangan”.
.
.
Suatu langkah awal kemenangan yang cemerlang dalam memberantas korupsi menahun dalam tubuh pemprov kali ini !
.
Kabar gembira !!
Rasanya pak Jokowi dan pak Ahok perlu menjadi pemimpin kita untuk jangka waktu yang lama..
.
Harapan-harapan kita selama ini sudah mulai terlihat hasilnya dan menggembirakan 😀
jokowi for RI 1
ide bagus pak komen
Wahai para SKPD Bertobatlah. I love ahok
Cek ke semua sekolah mulai dari TK Negeri, SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN milik Pemda barang2 yg diberikan dari Dinas. Seringkali harga yg dicantumkan sangat fantastis dan barang yang dikirim bukan berdasarkan kebutuhan masing2 sekolah, tetapi berdasarkan proyek akal2an pejabat terkait.
Dear pak Jokowi dan pak Ahok.
Kami rakyat Indonesia sudah muak dg kelakuan bejat anak buah pak Jokowi dan pak Ahok.
Tolong 95% pejabat dan PNS bawaan rezim pak kumis dipecat aja.
Minta KPK untuk usut dan sita harta mantan gubernur dki pak kumis + kroni2nya.
kalau sudah ‘muak’ bung Muhammad, jangan dipecat… DIGANTUNG MATI AJA.
Kite yang kerja pagi, siang, sore sampe malam… kaga punya tuch uang miliaran dalam satu proyek… MATI in aja seperti kita matiin (ganyang)tikut yang ada di rumah kita.
Pak Jokowi, nanti sistem APBN dibuat seperti ini juga ya….salut deh sistem anggaran bisa di lock…nanti APBN pake juga sistem e-budgeting…keren tuh
TIKUS2 itu….harus di jebak, dimusnahkan,….makan atau tidak dimakan umpan nya…………titik…..
nah mau tetap jadi Tikus atau tobat?
tikus yah tikus tidak mungkin bertobat… selamanya tikus…. seperti di China… hukuman mati para tikus…. keluarganya….. di miskinkan 7 turunan… jadi orang yang mau korup mikir dulu….
jangan kaya anak Wa Ato, bodo-bodo tapi kaya raya, pinter main cewe, main duit, matiin orang… itu hidup orang seperti tikus… Gantung Koruptor
Tolong semua PNS segera tobat dan kembali ke jalan yang benar.
Jangan korupsi