Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, uang negara tidak boleh disalurkan melalui rekening pribadi pegawai negeri sipil. Basuki telah memperingatkan hal tersebut kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Jakarta.
“Tidak boleh pakai rekening pribadi. Ini sudah saya bilang sama mereka, tapi masih ada yang bandel di PU (Pekerjaan Umum). Kita ini dapat laporan,” ujar Ahok di Wihara Ekayana Arama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/5/2014).
Ia menyebutkan, laporan yang diterimanya sama seperti yang diberitakan di media massa. Dinas PU Jakarta menginstruksikan 44 kasie PU di 44 kecamatan untuk membuka rekening pribadi guna menyalurkan anggaran perbaikan aspal jalan. Hal tersebut terjadi pada APBD 2013.
Pria yang akrab disapa Ahok tersebut tak menjelaskan secara rinci berapa nilai APBD yang disalurkan ke sejumlah rekening pribadi PNS itu. Namun, Ahok mengakui bahwa prosedur itu rentan akan tindakan penyelewengan atau korupsi.
“Sudah saya peringatkan Pak Rudy (Kepala Dinas PU DKI Rudy Siahaan). Kalau ada anak buah yang masih tarik uang kontan, lihat saja, begitu Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) keluar, saya pecat-pecatin itu PNS kurang ajar begitu,” ujar Ahok.
Ia mengatakan, selain masalah di atas, masih banyak kejadian aneh di tubuh Pemprov DKI. Salah satunya saat pembayaran gaji pegawai honorer. “Begitu masuk ke rekening bank, ternyata ndak ada orangnya. Jakarta banyak yang aneh-aneh itu,” ujarnya.
Ahok ingin memaksa seluruh SKPD untuk melaksanakan transaksi APBD melalui rekening bank instansi yang berkaitan, entah itu kecamatan atau kelurahan, bukan rekening pribadi pegawai negeri sipil instansi terkait itu. Selain untuk mencegah terjadinya korupsi, transaksi melalui bank dimaksudkan agar pelaksanaannya lebih transparan.
Sebelumnya diberitakan, Dinas PU DKI Jakarta menyalurkan APBD DKI 2013 untuk perbaikan jalan melalui rekening pribadi PNS di tingkat kecamatan. Hal itu dinilai berbahaya karena rentan akan tindak penyelewengan anggaran. Informasi yang dihimpun, ada 44 kecamatan di Ibu Kota yang disasar penyaluran anggaran perbaikan jalan. Total dana yang disalurkan itu mencapai Rp 39 miliar. Anggaran itu telah terserap 100 persen. [Kompas.com]
Pecat-pecatin aja Pak Ahok PNS sialan itu dia pikir Jakarta itu punya nenek moyangnya kali
Setuju! Jangan hanya jadi bertambah panjangnya daftar wacana yang baik yang tidak pernah dilaksanakan!
Kalau ke rekening pribadi sih ngga aneh jika penyerapannya 100%. Saya koq jadi kesal pada dinas PU, dari awal selalu saja membuat masalah. Rombak saja pejabat2nya!!!
Saya tiba2 teringat, seingat saya Pak Abraham Samad pernah mempunyai ide untuk membentuk KPK per propinsi. Mengapa DKI tidak mau berinisiatif untuk mengaktualisasikannya. Seingat saya juga DKI termasuk propinsi paling korup tahun ???.
Ayo manfaatkan kesempatan ini. Jangan menunggu ASN dulu, sudah banyak uang yang hilang!!! Kalau terbukti korupsi toh bisa dipecat.
Dear pak Ahok
Tolong sampaikan PESAN dan AMANAT seluruh rakyat Indonesia kepada pak Jokowi agar pak Jokowi segera memilih pak Abraham Samad atau teh Rieke Diah Pitaloka menjadi wakil presiden pak Jokowi di Pilpres 2014
Terima kasih
Bank DKI sebagai bank penyalur gajipara honorer harus melakukan terobosan dengan scan print sidik jari bagi setiap tenaga honorer saat membuka rekening.Karena tidak heran,di kelurahan2 masih terjadi pembuatan KTP dengan data2 fiktif ..?
Lewat rek pribadi? Pantes aja nga heran selama ini bocor sana sini. Hrs nya lwt jalur formal rek pemerintah, mana bs urusan pemerintah begini macam apbd dicampur beraduk rek pribadi dgn rek pemerintah, bakal tumpang tindih n bocor dananya.
Rek pribadi cukup buat gaji pribadi aja, dana proyek pemerintah nga boleh lewat jalur itu. Mau rek pribadi presiden aja nga boleh apalagi pns2.
“Anggaran itu telah terserap 100%” serapannya kemana, kantong pribadi atau ke proyek? Semua aliran dana proyek hrs bs ditelusuri, makanya hrs lwt jalur formal rek pemerintah.
Yang salurin Dana Dinas PU ke sudin kecamatan, siapa dong??? Dinas Keuangan Daerah atau siapa??? Kok bisa dibegoin bawahan mulu???
Pak Jb
Ke 1.
Sptnya perlu audit secara total sampai tingkatan terbawah, gunakan Auditor profesional
Ke2
Kerjasama dengan Polri dan perbankan
Sambil dicari tahu legalitasnya
Lalu kalau ketahuan aspal kerjasama dengan bank,begitu uang ditarik ,pelakunya ditangkap
dan bwa ke pengadilan
Tks
bb
Halo pak Ahok
Tolong ganti semua pejabat dan PNS di dinas PU, dinas kebersihan dan dinas perhubungan dari jabatan paling tinggi sampai yang paling rendah.
Tolong segera dilaksanakan ya pak…. jangan cuma wacana doank dan lama sekali tindakannya….
UMUM kan Ultimatum pak…siapa nama tenaga honorer fiktif yg dipakai untuk buka rekening, menampung gaji fiktif, harap maju, laporan ke Balai kota. Siapkan team pendata pak. Lewat dari masa 2 bulan misalnya, jika nanti ketahuan, langsung pidana!
Begitu pula aparatur yg masih ngeyel, kasih ultimatum pak. Dan dipecat, pidanakan dan diusut hartanya. Jangan dimutasi, karena akan merusak tatanan di daerah lain.
Perhatikan juga, apakah orang2 ini menjadi anggota ormas2 tertentu? patut diduga, ini dilakukan systematis, dan ada di backup, maka nya berani.
Rekomendasi :
Pak, sebaiknya seluruh kelurahan dan kecamatan di DKI membuat rekening di bank DKI. Pemakaian dana rekening dapat dikuasakan kepada lurah dan camat tsb. Dengan pembuatan rekening di bank DKI, semua pemakaian dana tsb dapat terpantau dan dapat diperiksa oleh auditor inspektorat atau pun eksternal.
Paling aman sih masukin aja ke rek KPK, sekalian tuh diaudit siapa saja PNS siluman, siapa saja PNS yg korupsi uang rakyat. Beres kan