Ahok.Org – Karnawal Jakarta Fashion and Food Festival (JFFF) kembali digelar pada Kamis (15/5/2014). Karnaval ini merupakan salah satu dari rangkaian utama dari JFFF.
JFFF merupakan salah satu program Enjoy Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk pembuka rangkaian menyambut HUT DKI Jakarta.
Warga Jakarta juga terlihat sangat antusias untuk menyaksikan karnaval ke-11 JFFF ini, walau cuaca mendung. Terlihat semenjak pukul lima sore jalur karnaval dari Bundaran Kelapa Gading hingga Mall Kelapa Gading sudah ditutup untuk umum. Kendaraan yang melintas pun menjadi terhambat karena banyaknya warga yang turun ke jalan untuk menyaksikan karnaval ini.
Khusus untuk tahun 2014, karnaval JFFF melahirkan ikon baru yaitu “Mat Gading”. Ikon Mat Gading digambarkan sebagai karakter utama yang ingin tahu, cerdas, dan ingin membuat perbedaan. Ia juga mencerminkan budaya, seni dan sejarah.
Dalam karnaval JFFF ini menampilkan 300 penari dengan aneka kostum unik serta parade empat mobil hias dalam sembilan sequence. Diantaranya Dunia langit, Jakarta, Sisingaan, Wayang, Taman Sari, Fauna, Hutan, Starlight, dan Dunia Mimpi.
“Tiap sequence menampilkan budaya, alam, imajinasi dan dunia modern dapat melebur menjadi suatu nuansa yang indah dalam Gading Nite Carnaval seraya menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang hadir,” ungkap Tommy selaku Deputy Chairman JFFF.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok) turut hadir memeriahkan karnaval JFFF. [Okezone]
Video:
Halo pak Ahok
Pak Ahok kan udah cerita bahwa sedikitnya ada 3 dinas yang bermasalah yaitu dinas kebersihan, dinas perhubungan dan dinas pekerjaan umum.
Ya tolonglah pak Ahok segera mengganti semua orang yang ada di ke tiga dinas tsb mulai dari PNS dg jabatan paling tinggi sampai PNS dengan jabatan paling rendah sebab mereka semua adalah sampah masyarakat.
Ini ke tiga dinas yang bermasalah dg korupsi :
#1) Dinas Perhubungan
#2) Dinas Pekerjaan Umum
#3) Dinas Kebersihan
@mas muhammad ingat pak ahok blm jadi gubenur hanya menggantikan sementara pak gubenur jadi urusan pecat memecat harus koordinasi dengan gubenur dan Kemendagri.