Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga, hampir setengah penduduk Jakarta merupakan warga yang tinggal di kawasan-kawasan terlarang, seperti di bantaran kali, bantaran waduk, jalan inspeksi di pinggir kali, maupun di kolong jembatan.
Karena itu, ia yakin penertiban di kawasan-kawasan terlarang akan banyak mengurangi jumlah penduduk Jakarta. “Kami yakin kalau semua tempat-tempat kumuh itu disingkirkan, Jakarta akan berkurang penduduknya karena rata-rata yang tinggal di situ tuh 80 persen orang dari luar kota,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Ia menilai, banyaknya pendatang dari luar kota yang membanjiri Jakarta dan menduduki kawasan-kawasan kumuh merupakan imbas dari banyaknya penyewaan tempat-tempat tinggal murah.
Situasi tersebut, lanjut Ahok, kemudian diperparah dengan terlalu baiknya pemangku kebijakan pada masa lalu yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk para pelanggar peraturan itu.
“Orang yang ngadu nasib nyewa tempat-tempat murah, yang Rp 5.000-10.000 per hari. Di situ dia dapat air, dapat listrik. Itu yang masalah. Terus disediakan toilet bersama. Jadi, kita selalu baik hati kan. Lihat tempat kumuh, tidak ada MCK, dibangunin. Padahal, itu daerah terlarang,” ujarnya.
Karena itu, Ahok menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan segera memulai penertiban kawasan-kawasan kumuh. Penertiban, kata dia, akan dimulai dari jalan inspeksi di pinggir Kali. Ahok yakin penertiban kawasan kumuh akan dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial di Jakarta, terutama yang berkaitan dengan dua masalah utama, yakni macet dan banjir.
“Kalau mereka pulang kampung kan bisa ngurangin motor, ngurangin ini itu. Kalau mereka datang lagi, tidak akan ada lagi tempat tinggal yang sewanya murah. Konsepnya kalau mau hidup layak ya pindah ke rumah susun,” ujarnya. [Kompas.com]
Halo pak Ahok
Tolong bapak berhentikan satpol pp, kepala dinas, camat, lurah, ketua rt, ketua rw setempat dimana penduduk tinggal di kawasan terlarang.
Lalu bapak Ahok instruksikan satpol pp untuk menangkapi semua penduduk yang tinggal di kawasan terlarang untuk diangkut lewat kapal menuju pulau pulau kecil dekat Papua atau dekat Sulawesi.
Lalu bapak Ahok perintahkan anak buah untuk menjadikan kawasan terlarang tsb menjadi taman hijau untuk mengurang polusi dan mencegah banjir.
memang yg tinggal didaerah terlarang harus ditertibkan karena ada kaitannya dengan masalah banjir juga terutama yg tinggal dibantaran kali. mereka baiknya dihimbau untuk pindah ke rusunawa berikan contoh/video kepada mereka misalnya dinegara lain yg sudah maju kebanyakan masyarakatnya tinggal di rusun atapun apartemen tidak seperti dijakarta. dan buat konsep rusunawa dimana dilantai 1 dan 2 terdapat kios2 toko, klinik dan sarana lainnya bila perlu ada TK dan SD.
Harus ada hukuman yg bikin kapok…
Pendapat saya sih, sebenarnya RW dan Lurah tahu kondisi yang Bapak sebutkan… masalahnya TIDAK ADA yang berani ambil tindakan (apalagi kalau udah diberi upeti)..TUTUP mata sebelah saja.Toh Gub dan Wagub ngak bakalan bisa kontrol setiap jengkal tanah Jkt…Saya selalu berpendapat dan usulkan untuk bentuk team kecil untuk menyelesaikan setiap isu-isu yang Bapak lontarkan..disatu sisi Pak Wagub bisa dapatkan gambaran detail situasi sebenar-benarnya, berikut gambar lokasi, rencana solusi yang akan dikerjakan bisa didiskusikan, perkiraan biaya yang diperlukan, dst-dst dan hal ini baik juga untuk anggota team itu, karena ada evaluasi, penghargaan/reward, bisa dipromosikan naik eselon, dsb…sehingga lama-lama PNS DKI bisa dipenuhi oleh orang-orang yang kompeten dan yang ngisi jabatan adalah orang-orang yang sukse nangani “Project2” Pemprov DKI…salam Go..JB
Mohon didata saja dari daerah mana paling banyak sebagai pendatang illegal di DKI Jakarta, INI tugas Kepala Daerah yg bersangkutan untuk menjemput…
Sebetulnya saya sangat setuju dengan banyak ide Bang Ahok, tapi … pelaksanaan/ realisasinya yang SANGAT-SANGAT penting. Ide tanpa realisasi sama saja dengan bohong.
Ganti orang atau pelaksana yang balelo, tegas apalagi sebentar lagi toh jadi plt gubernur. Sekali-sekali blusukan. Kalau perlu siapkan pengacara yang baik.
betul bro, pelakasanaan sangat penting bagi ide cemerlang, tanpa pelaksanaan, ya kosong besar.
.
utk membenahi sesuatu yang sudah numpuk selama 32 + 16 tahun kira-2 akumulasi keserongannya, mari kita bayangkan seperti apa itu besar n dalamnya keamburadulan,
.
ini bukan bagian dari pesimisme, tapi memang diperlukan seluruh daya upaya segenap elemen negeri ini, utk menjadi cerdas, sadar dan bersedia berubah, paham bahwa perubahan ini diperlukan utk kemaslahatan kita serta anak-cucu, termasuk paham bahwa setiap individu dalam negara ini adalah agen perubahan yg harus terlibat dalam perubahan dimaksud.
.
agar tidak ada chaos dalam prosesnya.
maukah kita bersatu utk itu???
.
jokowi-ahok mau! n siap dijadikan garda depan perubahan! saya percaya.
.
salam,
Nanti bikin per-gub aja utk orang-orang Jakarta tidak boleh sembarang tinggal di tempat-tempat terlarang, atau tidak utk peruntukkan.
.
Supaya bisa tertib terus setelah sepeninggalan pimpinan kali ini.
* Pemprov DKI harus memiliki kendaraan pribadi (Helikopter) untuk memantau atau merekam lokasi-lokasi di bantaran kali mana saja yang perlu di bebaskan/dibersihkan dari bangunan-bangunan yang memang seharusnya tidak dibangun di area tersebut.
Sehingga pak Ahok sebagai Plt Gub. dapat memerintah kepada dinas terkait untuk melaksanakan pembebasan lahan-lahan tersebut sesudah Pemprov DKI menyiapkan rumah susun bagi mereka.
** Atau stop/matikan aliran listrik dan air bersih ke lokasi-lokasi tersebut.
Pak Jb
Terus ditertibkan dan harus menjadi agenda Lurah dan Camat ,sebagai salah satu kriteria prestasinya
Pembenahan secara massive dan comprehensive
Pak JB
Asumsikan RI cuma sebesar Jakarta
Nah tancap habis u bereskan Jakarta
Semua provinsi akan mengikuti seperti daun putri malu,1 dipegang semua daun merunduk