Ahok.Org – Terkait rencananya melakukan penunjukan langsung terhadap Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak takut akan di somasi oleh pengurus dan Ketua RT/RW di Jakarta.
“Nggak apa-apa. Somasi saja. Dia punya hak kok,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (13/6).
Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini menantang pengurus dan Ketua RT/RW yang tidak setuju dengan kebijakannya, melaporkannya ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mau lapor ke MA juga boleh. Mau lapor ke MK juga boleh. Ini undang-undang. Kita mesti cari undang-undang Ibu Kota secara khusus,” ujarnya.
Ditegaskannya kebijakan ini diambil Pemprov DKI untuk mengusir Ketua RT dan RW yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan dan wewanangnya untuk kepentingan dirinya sendiri.
“Ya daripada anda maling, nggak bayar pajak. Anda brengsek, mau somasi saya lagi gitu kan. Biasanya yang ribut itu memang yang ada lapak, ada sewaan, ada parkiran. Bagus lah. Makin dia somasi makin saya tahu siapa anda,” tegasnya.
Mantan anggota DPR RI ini menyatakan kebijakannya ini pasti banyak mendapat pertentangan dan penolakan dari Ketua RT dan RW. Tapi dia tidak mau ambil peduli. Semakin banyak penolakan dan penentangan, berarti informasi yang diterimanya menjadi benar.
“Pasti banyak yang tidak setuju. Kalau dia punya lapak pasti tidak setuju dong. Makanya nanti lu punya lapak, gue sikat. Kamu punya NPWP, bayar pajak nggak? Kamu nyewain lapak, makanya saya ingin punya lurah dan camat yang baik dulu, baru kita pengen punya RT/RW yang baik,” tukasnya.
Ketua RW 05, Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Syarifudin (65) menjelaskan Ahok tidak mengerti permasalahan yang ada di Jakarta. Sebab, selama ini hanya pemuka atau tokoh wilayah yang terpilih oleh warga menjadi Ketua RT atau Ketua RT.
Tugas sebagai Ketua RT dan RW, lanjutnya, merupakan pekerjaan sosial. Selain itu, pernyataan Ahok tentang Ketua RT dan RW adalah preman karena memungut biaya dari maraknya pedagang kaki lima (PKL) sangatlah tidak benar.
“Kami minta Pak Ahok jangan sama kan dong Ketua RT dan RW di Pondok Indah dengan kawasan Tanah Abang,” ujarnya.
Menurutnya, keberagaman suku bangsa di Ibukota Jakarta membuat keputusan RT dan RW sangatlah dihargai oleh warganya. Sehingga, wacana pemilihan Ketua RT dan RW oleh Walikota sangat ditentang oleh dirinya. Dia akan mensomasi ucapan Ahok yang mengatakan Ketua RT dan RW yang dianggap sebagai preman. [Beritasatu.com]
Halo pak Ahok
Rakyat mengusulkan tarif ERP minimal harus rp500.000 per kendaraan per hari.
Tujuannya biar Jakarta ga macet pak…
Begini aja pak Ahok
Sebaiknya beberapa RT dan RW digabung aja menjadi satu biar ga kebanyakan dan gampang pengawasannya.
Lakukan kerjasama dg Metro TV untuk live beauty contest agar warga Jakarta bisa tahu siapa saja yang terpilih dan bisa melakukan pelaporan ke pak Ahok bila mereka melakukan kejahatan.
Setelah terpilih tolong bapak Ahok upload semua profil mereka di website bapak.
Begitu juga dg semua profil PNS dan para pejabat beserta pangkat, foto dan video mereka tolong bapak upload juga di website ini jadi rakyat Jakarta juga bisa tahu dan melakukan pengawasan juga terhadap mereka semua.
Nah ini hebatnya di Indonesia… para penjahat bisa mempidanakan orang yang ga salah mentang-mentang penjahat tsb punya banyak uang dan punya kekuasaan…
Indonesia menjadi kacau balau gara-gara kasus beginian…
Saya juga baru baca detik bahwa hakim MA memvonis KPK untuk membayar rp100 juta ke koruptor…
Weleh…weleh…
Sebaiknya RT dan RW di bubarkan saja dan di beri nama baru. Sebab pengurus RT dan RW kebanyakan itu orang nya cenderung menguntungkan diri sendiri. Menarik iuran seenak jidat tanpa kompromi dengan warga terlebih dahulu.
Lebih baik Jabatan RT atau RW dengan nama baru kedepannya itu seperti jabatan PNS, yang jelas pekerjaan nya, jelas penghasilan nya dan jelas sumber daya manusia nya.
Setuju! RT/RW dibubarkan kemudian kelurahan/kecamatan juga dibubarkan. Kedepan kantor walikota aja yg mengurusin keperluan penduduk di wilayahnya toh sdh terbagi ada dinas2nya. Pelayanan online dan teknologi informasi yg terintegrasi akan menghemat biaya & waktu baik utk negara maupun rakyat.
RT/RW di tunjuk oleh warga. Jika dia menguntungkan diri sendiri pasti tidak akan ditunjuk kembali atau bahkan bisa diturunkan oleh warga. Peraturn sudah tepat. Pelaksanaannya saja yg diperketat.
sebelum menjudge RT & RW ada baiknya dulu kita ketahui apa sih yg mereka dapatkan dari pemda DKI selama ini yg saya ketahui utk tunjangan/gajinya sangat kecil malah kemarin saya baru tahu gajinya 750ribu dan akan dinaikan menjadi 1 juta. coba bayangkan masih jauh dibawah UMP tetapi kita minta tanggungjawab yg berlebihan dari mereka. selama ini yg saya ketahui jabatan RT khususnya itu lebih ke masalah kerelaan mereka aja mau jadi RT, rata2 mereka yg jadi RT sudah ada kerjaan dan mungkin mereka juga sibuk dengan pekerjaan ataupun bisnis mereka.
Betulllll sekali BPK BTP.
Bahkan ada oknum RT/RW yang:
– Bekerjasama dengan ORMAS ANARKIS & OKNUM KELURAHAN/ KECAMATAN, mengelola gubuk-gubuk liar, PKL liar, parkir liar, bahkan memeras warga dengan meminta uang jutaan yang akan merenovasi/ membangun rumahnya sendiri.
– Tidak melaporkan laporan keuangan kepada warga. kalau diminta warga di INTIMIDASI.
– Bahkan sudah sakit parah masih memaksakan diri menjabat, karena banya setoran !!! & dipelihara oknum-oknum.
Dengan semangat ‘JAKARTA BARU’ mari kita reformasi diri dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Pekerjaan RT/RW adalah pekerjaan semi sosial. Berarti gajinya cuma semi (separoh, bahkan ditunggak disunat diutang dulu) juga.
.
Karena gajinya tidak cukup utk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi lingkungannya yang semakin mahal, semakin ramai, semakin kompleks, maka dia harus memenuhi kebutuhan hidup dengan caranya sendiri.
.
.
Seharusnya seorang rt menerima gaji setara dengan gaji manajer bank, karena ia mengurus sekian puluh orang di lingkungannya yang lebih banyak dibandingkan seorang manajer bank yang cuma mengurus orang lebih sedikit.
.
Berapa gaji manajer bank? 12juta sebulan? Maka rt pun menerima gaji setara bahkan kalo perlu ia menerima 16 gaji setahun.
Komen ente salah semua pak…
Hehehehe….
Seorang Bank Manager itu mengurus ribuan nasabah jauh lebih banyak daripada seorang rt.
Gaji seorang Bank Manager rp12 juta bulan?? Bank mana dulu???
Rata-rata gaji seorang bank manager itu rp3 juta – rp8 juta per bulan
Makanya pikir dulu sebelum ngomong om
Wkwwk ..
wkwkwk rt/rw itu kebanyakan jawara kampungnya, kalau gak dulu orang tua nya yang jawara kampung, ini salah sistem orba sih didikan bangsa yah jadi begundal2 aja yang kebanyakan dapat tempat, yang alim2 mah kegusur
Sudahlah Pak Ahok, mari kita benahi birokrasi DKI dari Atas baru kebawah, gak usah terlalu luas yg mau di urusin sampai, malah jadi terlalu banyak polemik.
Mari warga DKI mendukung revolusi birokrasi yang akan dilakukan oleh Pak Ahok agar Pak Ahok tambah semangat untuk lebih bekerja keras buat warga DKI.
Dan satu masukan saya buat Pak Ahok, jaga kesehatan, kurang emosi yg menggunakan kata-kata kotor ” kotoran, binatang, goblok, bangsat” kalau bisa diganti dengan kata yg lain, misalnya ” goblok jadi bodoh ” krn terdengarnya lebih emosi yang terkontrol.
Saya tetap mendukung Pak Ahok marah-marah, krn sy juga merasakan sulitnya menghadapi pejabat-pejabat PNS DKI dari tingkat atas sampai bawah yang bermental bobrok dan pada malas-malas (mungkin juga PNS daerah lain ).
salam.
Untuk camat dan lurah kan sudah melalui lelang… sepertinya sdh bagus, walaupun masih ada yg kurang..memang tinggal RT dan RW yg belum.. nanggung, tinggal dikit lagi menuju Jakarta yg lebih tertata
Apakah pemilihan RT dan RW ada di dalam undang undang?
Memang sih ada RT dan RW menyewakan lahan negara untuk kas pribadi, atau menyewakan balai RW
Memang begitu,jangankan Ketua RW,pak Lurah aja ga pernah turun kebawah menemui warganya.Sampai2 warga nya ga tahu siapa Lurahnya sekarang apa sudah diganti atau sudah mati.
Pak JB
Keputusan Gubernur no 36 tahun 2001
Dirubah saja agar kalimatnya menjadi jelas.
BAB IV ,PASAL 4 AYAT 1 TENTANG PEMBENTUKAN RT
BAB V ,PASAL 1 TENTANG PEMBENTUKAN RW
Kalau RT dan RW ada yg mau somasi ,ini saja sudah 1 tanda ada apa dengannya?
Pak Ahok/Pemda DKI , kami usul agar Ketua RT/RW diberi BUKU SAKU mengenai hak dan kewajibannya.Contoh:
1. Ketua RT/RW wajib melaporkan tertulis pelanggaran bangunan yg tidak sesuai (bangunan pinggir kali, melanggar sempadan jalan dll).Format laporan dan alamat yg dituju utk setiap jenis pelanggaran dimuat dlm Buku pintar tsb.
2. Setiap laporan oleh penerima oleh pejabat yg ditunjuk wajib ditindak lanjuti.
3. Tiap laporan yg benar, diberi poin utk penghitungan bonus.
4.dll bentuk pelanggaran.
Ini yang pada pingin ‘urus saja birokrasi’ pada enggak nonton video rapim ya?
Saran rakyat buat pak Ahok
1.) Hapus semua jabatan walikota, sekda, kepala dinas, lurah, camat, rt, rw, dll karena tidak berguna dan hanya habis-habisin duit rakyat.
2.) Bentuk jabatan baru misal Area Manager dan Distrik Manager.
Area Manager untuk menggantikan jabatan walikota
Distrik Manager untuk menggantikan jabatan camat dan lurah
Yang lain jabatannya adalah staf biasa
3.) 44 Kecamatan dirombak aja menjadi 12 Kecamatan seperti di Berlin Jerman.
Di Berlin tadinya ada 23 distrik, kemudian beberapa distrik dimerge/ digabung sehingga ada 12 distrik saja sehingga lebih efisien dan gampang untuk mengurusnya
4.) Tolong bapak Ahok memerintahkan 80% staff di pemprov DKI menjadi petugas lapangan aja jadi lebih efisien dan mengerti problematika masyarakat luas.
Selama ini kan hampir 100% pejabat dan PNS ngendog saja di dalam kantor… selain makin gemuk perutnya dan doyan korupsi… kerjanya juga malas-malasan
5.) Bapak Ahok bubarkan saja panitia lelang pengadaan barang dan jasa pemprov DKI. Bapak lakukan pembelian barang dan jasa secara live di TV didampingi oleh ketua KPK, PPATK, kepolisian dan para ahli dibidangnya jadi benar-benar transparan dan tidak ada korupsi
6.) Bapak hire beberapa advisor yang handal dan bijaksana dibidangnya masing-masing dan seorang juru bicara gubernur untuk membantu menjawab tanya jawab dg wartawan setiap hari… jadi tidak ada lagi salah jawab atau keliru ngomong di media…
7.) Bapak harus kerjasama dg sekolah, universitas, tni polri, tokoh-tokoh masyarakat dalam melaksanakan tugas bapak sehingga menjadi lebih lancar
8.) Bapak gandeng KPK untuk mengusut siluman-siluman PNS yang gemar menggerogoti uang rakyat
9.) Semua bentuk pembayaran termasuk listrik, samsat, dll harus bisa dilakukan secara online dan tidak boleh bertemu muka dg petugas untuk menekan praktek korupsi dan mengurangi jumlah calo di DKI
Begitu pak… Ini semua saran dari masyarakat Jakarta untuk bapak Ahok….
Semoga bapak Ahok mendengarkan dan melaksanakannya dg segera.
Sebaiknya kalau sukarela jadi ketua Rt/Rw pilih yg kebutuhan hidupnya sudah cukup, jadi tidak mata duitan, atau malah pengangguran yg preman, rusak deh Jakarta…
Sala satu syarat jadi RT : harus punya penghasilan. Peraturan dan UU sudah bagus, pelaksanaannya saja yg harus diteliti.
Selamat sore Pak Ahok, nama saya Cinderella, saya sebagai pengurus(Sekretaris)RT 05/rw 05 Grogol Petamburan Jakarta Barat.
Saya ingin menyampaikan / melaporkan ketua RT 05/Rw 05 Bpk Heri Permana, dimana selama ini beliau sebagai ketua RT 05 tidak pernah memberikan tugas kpd saya sebagai Sekretaris Ketua RT 05.
Saya ingin menyampaikan saran dan usul kepada Bapak sebagai Gubernur DKi Jakarta agar mengawasi dan memonitor kerja pengurus RT,RW dalam hal ini Ketua RT, Sekretaris RT, Bendahara RT. Karena selama ini dilingkungan RT 05 saya sebagai sekretaris tidak tahu menahu ttg Dana Kas RT 05. Dan bendahara juga tidak pernah memberikan laporan keuangan dll.
Begitu juga dengan DANA STIMULAN yg rutin dibagikan kepada RT tidak diketahui berapa dana yg diterima(tidak ada laporan) dan tidak ada laporan penggunaan buat apa saja.
Demikian laporan dan usul saran saya kepada Bapak Gubernur DKI agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik2nya demi Indonesia Sehat Maju dan Bermartabat. Mari berantas KORUPSI KKN dari AKAR-AKARNYA.
Terima kasih atas perhatian Bapak Gubernur.
Hormat saya,
Cinderella
Sekretaris RT 05
Grogol Petamburan
Jakarta Barat